tesbros

'I'm not plotting with Dutton': Abbott
Australia

'I'm not plotting with Dutton': Abbott

File Image of Tony Abbott
Former prime minister Tony Abbott says he isn't plotting anything along with Peter Dutton. Source: AAP

Former prime minister Tony Abbott says he's not working with Liberal colleague Peter Dutton against Malcolm Turnbull, after his 30th losing Newspoll.

Tony Abbott has denied he's in cahoots with Peter Dutton to bring down Malcolm Turnbull.

The former prime minister was quizzed on his relationship with the home affairs minister after a week of debate over migration levels.

"I admire (Peter) as a bloke and I respect him as a politician so I guess we would naturally be inclined to think along similar lines," Mr Abbott told 2GB radio on Sunday.

"So it doesn't surprise me that Peter has been pushing for a reduction in the migration intake."

Further prompted on whether there are any quiet evening meetings between the pair, working their cards, Mr Abbott said: "No that's not how it works in this business."

"Peter is an honourable man and the last thing that he would do is sit down with a colleague and plot stuff," he said.

Mr Abbott, who is wrapping up his annual charity bike ride on Sunday, was again spruiking his push for a reduction in Australia's migration intake until housing and infrastructure can catch up.

He also reiterated his call for the construction of new coal-fired power stations to help drive down energy prices.

Mr Abbott predicts the next election could be around next May.

"Whenever it is, it is important that people know that this has been a good government and is working for them not against them," he said.

Earlier, Liberal frontbencher Steven Ciobo rejected suggestions the federal government was in shambles despite clocking up 30 negative Newspolls, which sparked another round of infighting over its leadership, energy and immigration policy.

Mr Ciobo said people were not interested in these internal discussions but are concerned about job security and who is helping to lower the cost of living pressures.

"We have delivered in spades, we have record job creation ... that's not the consequence of a shambles, that is the consequence of disciplined economic policy," the trade minister told Sky News on Sunday.

Stay up to date with SBS NEWS

  • App
  • Subscribe
  • Follow
  • Listen
  • Watch

Top Stories

Kamis, 17 September 2026

Andri Elyus Luntungan Menilai Kebijakan Presiden Indonesia Prabowo Subyanto Langkah Cerdas



Andri News Baru Andri News Baru Andri elyus luntungan Pengamat International pernakah anda mendengar kebijkan Presiden Indonesia di tahun 2026 ini.?. Oh itu pertanyaan anda Antan Dan Agus. Okey Saya jawab.Kebijakan terbaru Presiden Prabowo Subianto pada September 2026 berfokus pada pengetatan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menutup celah manipulasi nilai transaksi (underinvoicing).Kebijakan dan Langkah Strategis TerbaruEkspor SDA Satu Pintu: Komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan mineral kritis wajib diekspor lewat Danantara Sumberdaya Indonesia guna mengamankan penerimaan negara.Transformasi dan Swasembada: Pemerintah mencatat 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan kepemimpinan, 


termasuk penerapan biodiesel B50 untuk kemandirian energi.Target Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah mengoptimalkan belanja negara dan investasi dengan optimisme pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada akhir 2026.Kepatuhan Anggaran: Kebijakan fiskal tetap dijaga dengan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, serta penyesuaian tata kelola anggaran dan dana desa mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tetap melibatkan DPR. Ini yang sempat saya dengar itu. Artinya kebijakan Presiden Indonesia Probowo Subyanto, setidaknya, langkah cerdas yang perlu dipahami oleh seluruh jajarannya, juga warga indonesia khususnya, dimana kebijakan itu, memang belum dapat dirasakan sekarang, namun kedepannya, dapat meningkaptkan peningkatan dewisa negara juga peningkatan domoestik broto yang diharapkan oleh seluruh bangsa indonesia itu sendiri. Ini yang saya pahami. Persoalannya sekarang sudahkah bangsa dan para pakar juga para pengamat lokal indonesia bisa memaknai maksud daripada Presiden Indonesia itu.?. jika mereka asli memahaminya setidaknya seluruh jajarannya harus bisa melaksanakan, juga mengadopsinya dengan cepat dan mesosialisasikannya. sampai ketingkat paling terbawah. Demikian andri selyus luntungan pengamat international, mengatakan saat dimintai pendapatnya oleh Jurnalis Agus dan Anton Jakarta, siang tadi. Melalui Sambungan HPnya.
Andri elyus luntungan juga menambahkan. bahwa apa yang disampaikan Presiden .Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden menjelaskan, 121 kebijakan transformatif tersebut dijalankan dalam 663 hari pemerintahan atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai.
“Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan,” kata Presiden.
Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun. Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Dalam mendukung capaian tersebut, Pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8 persen.
Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar USD9,5 miliar.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Indonesia bukan pekerjaan Presiden seorang diri, melainkan hasil kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian lainnya, antara lain pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang hingga kini telah menjangkau 108 juta orang.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkas Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk satu masa jabatan, melainkan untuk meletakkan fondasi bagi masa depan Indonesia.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden. Ini yang saya dengar itu dan sejau ini apakah dibawahanya telah menjalankan sesuai kemauan Presiden itu.? jika, Ya, setidaknya keadaan indonesia bisa dibilang dapat dikatakan tidak ada lagi ketimpangan perekonomian negara indonesia.? Hanya ini yang dapat sata sampaikan. demikian andri elyus luntungan mengahiri perkataannya. Ditulis Anton dan Agus. Jurnalis Jakarta Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Desain G.

vik
Transformasi Wajah KRL

Transformasi Wajah KRL

Ribuan warga Jabodetabek mengandalkan kereta rel listrik (KRL) sebagai moda transportasi massal dalam aktivitas sehari-hari. Pelayanan KRL pun terus dibenahi seiring berjalannya waktu. Simak pembahasan lengkap tentang transformasi wajah KRL dari masa ke m
Hikayat Singkat

Hikayat Singkat

Lahan gambut di Indonesia menyimpan banyak “harta karun” yang salah satunya adalah energi. Namun, eksploitasi secara berlebihan pada lahan gambut akan mengakibatkan stok karbon yang berkurang.
MotoGP 2017

MotoGP 2017

MotoGP 2017 sudah resmi dimulai! Setelah pada musim sebelumnya banyak momen menarik terjadi, pada tahun ini diyakini akan lebih seru lagi.
Jakob Oetama The Legacy

Jakob Oetama The Legacy

Refleksi atas warisan nilai Jakob Oetama yang mewarnai perjalanan jurnalisme Indonesia.

Berita Terkini

Vedio

Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks