Minggu, 29 Mei 2016

Andriluntungan Pengamat International mengatakan Sepakat Dibukanya Pelangaran Ham dan Melindungi Alam, Juga Bongkar Korupsi.

"Hallo Indonesia,bagaimana kabar Warga Indoneia, dan sedang apa semua saat ini, ? semoga saja dalam keadaan sehat semua warga Indonesia, juga para pejabatnya, dan juga para pemimpinya, ditambah juga Rohaniawan, serta para pengusaha di Indonesia semua dalam keadaan kompak selalu, dan semoga semua selalu siap buat mengungkap pelanggaran ham juga melindungi alam Indonesia." Demikian andriluntungan mengatakan pada online sore ini. Andri juga menambahkan dia mndengar, di Indonesia katanya, akan ada pengungkappan kembali dugaan adanya planggaran Ham, ditahun 1965, dan tedengar juga bahwa makam para oranag -orang yangtelah dibunuh sacra masal ditahun 1965 oleh warga Indonesia diminta segera dibongkar kembali, dan hal ini juga Presiden Indonesia setuju Jika dugaan adanya pembunuhan masal ditahun 1965,perlu diungkap kembali dan siapa saja yang telah melanggar Ham nantinya disana harus bertangung jawab, dan siapa saja pelaku dalang atas kejadian itu dimana kejadian 1965 itu adalah sebuah kejadian yang sangat menakutkan dan menegangkan, dan menurut cerita ahli sejarah tidak sedikit mayat yang tidak berdosa juga mati, oleh kekejaman itu. "seandainya benar -benar nantinya akan diungkap pembunuhan masal di tahun 1965 setidaknya perlu juga didamping para ahli sejara yang tahu persis atas kejadian itu,? dan huga perlu disaksikan oleh keluarga korban inilah yang dapat saya katakan, dan saya juga sangat setuju jika TNI yang sudah reformis itu, kini memberikan peluang buat pengungkappan menyangkut kejadian pembunuhan masal di Tahun 1965, itu. Dan jika perlu semua pakar sejarah, juga para masyarakat yang telah menjadi korbannya, perlu juga ikut hadir dalam pembongkaran koburan korban pembunhan masal ditahun 1965 itu. Terlepas akan diungkap atau tidak, namun isu itu telah terdengar ditelingah saya," akan adanya pengukappan kembali pembunuhan masal di tahun 1965 itu.?" Dan saya juga mendapat selintingan adanya dugaan keadaan alam Indonesia telah dijadikan rebutan bagi bangsa didunia, "jika benar -benar bangsa lain akan mencoba menyerobot atau menguasai, akan segala kekayaan alam indonsia, kira bagaimana juga cara bangsa indonesia buat menangkal hal seperti itu.?" Siapa tidak kenal dengan kekayaan alam Indonesia dari sabang sampai maroke.? dan siapa juga yang tidak kenal dengan segala batas wilayah Indonesia yang setiap pulaunya terkadang berbagai keayaan alam dan kekayaan sumber dasar lautannya, jika semua itu tidak segera di jaga dan dilindungi oleh bangsa Indonesia kira-kira harus siapa lagi.? Komentar andri. Andri menilai bahwa jika di indonesia sekarang lagi sangat hangat dibicarakan adalah dua perkara itu, setidaknya sangat sepakat. dan saya juga mendengar keadaan Indonesia saat ini lagi sibuk menata berbagai kenakalan para pejabatnya, apa dia yang lagi suka korupsi, akan-ditertibkan, juga mengenai undang pemerkosa- akan dikeberi pelakunya, juga mendengar adanya reklamasi di DKI jakarta disan telah membuat kerusakan alam, juga kerusakan lautan, ditambah juga saya mendengar akan adanya menyambut hari bulan puasa harga dipasar mulai naik, juga sibuknya pelaku para korupsi yang mencoba membuat simulasi, agar segala perkara dugaan korupsi tidak terlalu dibesar-besarkan, alangkah dirubah saja agar para wartawan lokal Indonesia dapat menyajikan berita lainnya,inilah gelagat para korupsi dapat mengubah pemberitaan."Sepertinya Negara Indonesia sudah dapat kendalikan oleh bandar, atau dibalik Negara, ada tanga mencengkram, kepala negara sehingga, para korupsi kakap dapat tetap tenag diinggah sanan,?" Jika Indonesia seperti ini adanya, bagaimana mungkin akan dapat menjaga negaranya.? Maaf ini hanya sebuah pertanyaan saja, seandainya ada yang terseniggung maaf,"Ya.?" Terlepas semua itu kembali pada persoalan penting, mengenai dugaan akan diungkapnya kembali pelanggaran Ham, ditahun 1965, dan Perlunya terus melindungi alam juga menjaga alam setidaknya saya sebagaai pengamat setuju. Semikian andriluntungan mengakhiri perkataannya pada online. apa yang dikatakan andri setidaknya mendapat respon bagi kalangan besar di Indonesia. sebagai bukti,– Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kekayaan alam Indonesia hingga kini masih menjadi incaran empuk banyak negara asing. Menurut Gatot, kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sudah disadari oleh para Presiden Indonesia, di antaranya Presiden pertama Soekarno. Soekarno, kata dia, mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Demikian pula Presiden Joko Widodo pada saat dilantik di Senayan, menyampaikan jika kekayaan alam di Indonesia bisa dapat menjadi petaka. “Itu semua, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dengan demikian, maka kita harus waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan oleh negara-negara asing,” kata Panglima TNI dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Puspen TNI, Minggu, 29 Mei 2016. Gatot juga mengatakan, seiring dengan lonjakan penduduk dunia yang berkembang begitu pesat dan jumlahnya sudah melebihi kapasitas ideal, maka logikanya pertambahan pendudukan itu juga memerlukan pasokan pangan, air dan energi untuk menompang hidupnya. Hal inilah yang akan memicu konflik antarnegara. Gatot Nurmantyo memprediksi, energi akan habis pada tahun 2043, kondisi tersebut memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya yang dilirik adalah Indonesia. “Ke depan, energi itu bisa digantikan dengan hayati dan kekayaan alam hayati ada di negara ekuator, terutama di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air sekaligus juga lumbung pengganti energi hayati,” tambahnya. “(Maka itu) Perang ke depan adalah perang pangan, air dan energi diistilahkan perang ekonomi dan lokasinya di Indonesia, inilah ancaman bangsa Indonesia,” kata dia. Sementara Mengenai akan diungkapnya kejadian tahun 1965 - Rohaniwan sekaligus Pengamat Sosial Romo Benny Susetyo menuturkan, menteri kabinet yang bertentangan dengan visi pemerintahan seharusnya diganti oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut diungkapkannya terkait sikap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang bersebrangan dengan Jokowi soal pengungkapan masalah HAM berat. "Kalau menteri berseberangan visinya dengan pemerintahan, ya menteri itu harus diganti," ujar Romo Benny seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/5/2016). Sebagai pembantu presiden, kata dia, menteri harusnya mengikuti visi yang disusun pemerintahan. Jika tidak mengikuti agenda pemerintahan, maka preisden berhak mencopotnya dan mengganti menteri yang berseberangan tersebut dengan yang lebih cocok dengan visi pemerintahan. "Presiden mengevaluasi dong menteri menteri mana yang menjalankan visinya atau tidak," ujarnya. Hal serupa diungkapkan Aktivis HAM Usman Hamid. Ia mengatakan, presiden seharusnya memiliki keberanian untuk menindak menterinya yang membalelo. "Andai di tubuh pemerintah ada partai yang bagian dari koalisi pemerintah tapi menolak penyelesaian HAM, di situ juga keberanian presiden diuji," kata Usman. Selain diminta untuk berani menindak menterinya yang berseberangan, presiden juga diminta berani menyelesaikan seluruh kasus HAM berat. Tak hanya peristiwa 1965. "Harus menyeluruh, bukan hanya 1965 tapi juga seluruh HAM berat," tutup dia. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru. "Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan, kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara. "Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard. (Agus dan Anton Jakarta)

Sabtu, 28 Mei 2016

Andriluntungan Mengatakan KPK Harus Menangkap" Korupsi Besar." Make Money Online :

lagi-lagi KPK, mendapatkan sebuah sentilan dari para pendirinya, atau yang pernah ikut dildalamnya membuat sebuah aturan, mengapa hal itu harus terjadi, dan mengapa nyali KPK, seperti kurang punya taji buat menangkap para koruptor,?" dan mengapa juga setelah mereka -mereka baru duduk itu dianggap lebih hebat akan menanganni korupsi malah sepertinya takut,?" ada apa dengan KPK, akhirnya hanya akan membuat penghamburan uang negara saja.? Demikian pengamat International andriluntungan mengatakan pada online,sore ini disaat dimintai komentarnya, mengenai dugaan lambannya KPK, dalam menindak para Koruptor. Amdri juga menilai selama KPK, bekerja hanya sebatas, menangani perkara kecil, dan tidak punya keberanian buat mengungkap perkara besar, setidaknya menandakan, keadaan KPK mulai terlihat sepertinya lemah,? seandainya KPK, sudah mulai dapat dikatakan tidak lagi mampuh mengungkap perkara besar, atau seperti membiarkan para Korupsi terus menerus dapat tenang-tenang disinggah sana, menadakan KPK tidak bekerja maksimal. Mungkin semua juga lagi berharap harap cemas, "Kapan KPK akan mengungkap sebuah perkara besar,? dan kapan mereka dapat menangkap para korupsi kakap,?" Jika hal itu tidak dapat meeka buktikan dan tidak dapat mereka mengungkap,"menandakan KPK, yang baru ini, tidak sama dengan KPK yang dibentuk lalu, artinya ketua yang baru ini belum ada bukti dapat mengungkap perkara besar, dan yang tertangkap baru kelas-kelas staf, atau hanya teri, dan kelas kakapnya seperti telah dibiarkan begitu saja, seperti umpanya gubernur, Buapati,pengusaha nakal, dan berbagai korupsi yang telah dengan nyata-nyata telah mengakar dan seperti gurita, mengapa tidak mampuh KPK yang baru buat mengungkapnya,? ada apa.? "apakah meeka diberi anggaran bekerja,? ataukah anggaran KPK, hanya staknasi, atau bagaimana.?" Ingat jangan pernah ada kompromi terhadap korupsi, dan jangan pernah alergi buat membrantas korupi, "Jika mau jujur, keberadan korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit kronis, dan hal itu terjadi disetiap-tiap departeman, dengan cara menerima gratifikasi, setiap kegiatan proyek, atau pun hal lainnya, tetapi mengapa seperti dibiarkan,? ungkap andri. Dan anehnya, mengapa juga, KPK belum peenah mencium baunya, Seperti gubernur mendapat Presentasi dari APBD, Buapati mendapat Presentasi dri APBD, atau mereka berhasil memainkan anggaran APBD, dengan cara-cara bekersama pada DPRDnya, dan didalam persetujuan pengesahan anggaran disana jelas-jelas terjadi kongkalingkong, "masa KPK nga tahu,?" Begitu juga disaat pengesahan APBN, disana juga dewan telah dengan hebatanya, pernah terdengar meminta sampai 10% dari nilai anggran." Benarkah seperti itu.?" lantas jika itu benar adanya, mengapa KPK, tidak sempat mencium bau itu.? belum lagi di berbagai dinas, yang setiap -tiap orang mendapat sebuah kegiatan mereka juga dimintai kompensasi, begitu juga kepala daerahnya, disana juga mereka dengan berani memainkan APBD, juga meminta kompensasi pada rekanan pemenang proyek, ditambah lagi setiap dinas harus dapat menyisihkan anggaran, buat setor pada kepala daerahnya.? "bayamgkan saja jika sudah seperti ini, mana mungkin bisa dibilang hal seperti itu tidak terlihat.?" Dimana KPK, melihat keadaan seperti ini.? dan mana juga hasil kerja mereka yang akan menangani Beberapa kepala daerah yang telah terlibat korupsi.? "Padahal KPK, punya peluang buat dapat menangkap para gubernur, para bupati, mengapa baru sebagian kecil saja yang mereka dapat ungkap, ? seharusnya KPK, dapat menangkap mereka dengan cara-cara menangkap bawahannya setelah itu dapat dikembangkan pada gubernurnya, dan bupatinya. "Ingat KPK, diberi anggran buat bekerja, dan khusus, menangani segala tindak pidana korupsi, bukan sebagai penasehat pejabat atau pun, sebagai konsultan pejabat,Tugas KPK dibentuk adalah buat menangani dan menangkap para korupsi, inilah tugas KPK.?" Maaf saya berkata seperti ini, dan maaf juga perkataan saya ini seperti setengah menganggap KPK belum berhasil?. sebenarnya tidak seperti itu,melainkan sebagai pengamat mengingatkan kembali, terlepas semua itu, saya sebagai pengamat, setidaknya hanya sebatas menyampaikan agar KPK, jangan pernah membiarkan Gubernur korupsi, buapati korupsi, kepal bank Korupsi, pengusaha korupsi, dan jadikan KPK adalah tetap dapat menangkap para korupsi, itu akan lebih baik. Demikian andriluntungan pengamat international mengakhiri perkataannya. Seperti yang diktakan andriluntungan sebagai pengamat International dibenarkan,semua kalangan, pakar hukum Romli Atmasasmita,Keberadaan KPK yang dimaksudkan untuk mengefektikan pemberantasan korupsi termasuk men-trigger lembaga penegak hukum dianggap tidak sesuai dengan filosofinya. KPK justru membebani negara karena biaya operasionalnya besar, sedangkan perkara korupsi yang ditangani nilainya kecil. "KPK perannya seperti polisi, enggak ada yang kita harapkan lebih baik lagi. Buat apa buang-buang waktu dengan biaya besar namun hasilnya kecil," kata pakar hukum Romli Atmasasmita, dalam acara peluncuran buku berjudul "Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal" yang ditulis mantan Menkumham Muladi bersama putrinya, Diah Sulistyani, di Kantor Lemhanas, Jakarta, Sabtu (28/5). Romli mengingatkan ketentuan Pasal 11 UU KPK yang mengatur KPK menangani kasus korupsi yang merugikan negara minimal Rp 1 miliar bukan tanpa pertimbangan. Sebab, KPK dengan kewenangan luar biasa harus menangani perkara korupsi kakap. Dalam beberapa hari terakhir, publik banyak disajikan operasi tangkap tangan KPK dengan alat bukti suap kisaran puluhan dan ratusan juta. Hal ini jelas sangat timpang jika dibandingkan anggaran penyidikan KPK dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar. Mantan Dirjen AHU Kemkumham yang juga akademisi UI, Harkristuti Harkrisnowo menilai, batasan Rp 1 miliar memang perlu diperhatikan pimpinan KPK dalam menangani perkara korupsi namun, publik juga perlu memahami subjek hukum KPK adalah penyelenggara negara dan penegak hukum. "Dilihatnya bukan berhenti pada Rp 1 miliarnya‎, tapi penyelenggara negaralah yang melakukan," kata Tuti. Dia mengaku sedih melihat situasi penegakan hukum belakangan ini banyak mempertontonkan praktik suap di lingkungan peradilan. Padahal, sudah ada contoh kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi yang divonis seumur hidup, namun hakim maupun pegawai di tingkat bawah tetap berani menerima suap. "Sudah ada hakim yang dihukum seumur hidup, Ketua MK, terus masih ada hakim-hakim lain di tingkat yang lebih rendah melakukan tindak pidana serupa, korupsi. buat saya sebagai orang hukum pidana ini sangat meresahkan," katanya. Tuti, yang pernah menjadi anggota Pansel KPK dan mengetuai Pansel Komisi Yudisial (KY) berharap, KY dapat bekerja lebih baik dan berani melakukan terobosan setidaknya untuk menguatkan pengadilan jauh dari praktik mafia hukum. "Yang menyedihkan betapa bagian dari yudikatif yang harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Mudah-mudahan KY kerjanya lebih bagus," ujar Tuti.(Agus dan Anton jakarta)

Sabtu, 14 Mei 2016

Andriluntungan Pengamat International Menilai Wajar Jika Ingris kawatir Terhadap Imigran.

"persoalan imgrasi, dan pengungsi yang berdatangan dari negara eropa,mungkin sebuah pemikiran yang mendalam buat Ingris, atau sebuah pemikiran extra, dimana para imgran itu sekarang telah menjadi sebuah pembicaraan yang ramai dikalangan petinggi Ingris, yang mana kehadiran para imgran itu sepertinya, seakan-akan menjadi beban bagi negara mereka." Sepertinya, kalau berbicara, masalah imgran adalah sebuah fenomena, artinya,mereka datang kesalah satu negara biasanya, dengan tujuan akan merubah nasip, namun apa yang terjadi, bagi mereka yang telah mengenal jumlah penduduk asli, dan jumlah warga asli setidaknya dapat memahami, lantas bagaimana dengan negara yang telah kedatangan para imigran, begitu besar, seperti di asia, tepatnya Indonesia, mungkin jika mau diperhatikan lebih teliti Indonesia imgran cina lebih besar, bahkan mereka dapat menguasai ekonomi di Indonesia. "bagi negara Ingris, mereka sangat teliti sekali, berapa jumlah pendatang, yang berada di neagaranya, dan mereka sebagai Negara yang mencintai warganya setidaknya sangat hati -hati sekali buat menahan arus imigran, akhirnya, negara itu tidak mudah dapat dikendalikan oleh bangsa lain." Demikian andriluntungan pengamat International mengatakan pada online. Andri juga menambahkan, seperti yang saat sekarang lagi dibahas diseluruh dunia mengenai hadirnya para imgran itu,'Migrasi adalah OUT OF CONTROL': Farage ledakan Uni Eropa imigrasi Pemerintah farce.NIGEL Farage mengecam catatan Pemerintah tentang migrasi pintu terbuka setelah laporan mengejutkan mengungkapkan jumlah migran Uni Eropa datang ke Inggris lebih tinggi dari laporan thought.The bom ONS pertama mengungkapkan sekitar 1,5 juta lebih migran Uni Eropa telah datang ke Inggris selama lima tahun terakhir dari Pemerintah sebelumnya mengaku. Tapi Mr Farage mengatakan sementara ia tidak tertipu oleh statistik asli, wahyu menunjukkan situasi imigrasi Inggris adalah "jauh lebih banyak dari kontrol dan lebih buruk dari yang kita pikir". Mr Farage berkata: "Angka Pemerintah ini telah tampak ikan merah lengkap dengan saya untuk waktu yang lama namun. "Angka-angka yang lebih baik dari perkiraan kasar menggunakan model usang." Laporan - yang termasuk statistik untuk migran jangka pendek yang tinggal di dalam negeri kurang dari 12 bulan - mengungkapkan jumlah riil migran Uni Eropa yang datang ke Inggris antara tahun 2011 dan 2015 adalah mengejutkan 2,4 juta. Ini dibandingkan dengan total 900.000 migran selama periode diidentifikasi dalam statistik migrasi resmi sebelumnya. Pemimpin UKIP mengatakan: "Bagaimana pun pemerintah dapat mengatur penyediaan layanan kesehatan yang masuk akal bagi warga ketika aliran migrasi begitu besar, dengan benar-benar tidak ada kekuasaan atau kontrol atas kuantitas yang datang setiap tahun? ". Kami melihat krisis perumahan dan masalah besar dengan kurangnya tempat sekolah yang diperlukan untuk suatu populasi yang meningkat pesat" Mr Farage juga mengatakan kepada Breitbart London: "Situasi ini semakin parah setiap tahun karena pemerintah kita duduk diam dengan alasan bahwa terbuka Uni Eropa perbatasan yang baik bagi kita. " statistik resmi meluncurkan penyelidikan berikut kekhawatiran jumlah migran mendaftar untuk nomor Asuransi Nasional adalah jauh lebih tinggi daripada angka yang ditunjukkan tiba dengan statistik migrasi resmi. Muncul setelah para pejabat senior telah berbaris untuk mengutuk temuan laporan yang diperkirakan akan memberikan dorongan segar untuk Menteri Tenaga Kerja campaign.Tory Brexit Priti Patel mengatakan: "Angka-angka ini - yang harus diseret keluar dari Pemerintah - acara skala dan dampak imigrasi dari Uni Eropa bahkan lebih tinggi dari mengakui sebelumnya. "Ini adalah di luar kendali -. Dan tidak dapat dikontrol selama kita tinggal di Uni Eropa ini menempatkan strain besar pada NHS, perumahan, sekolah dan pelayanan publik lainnya. "Migrasi jangka pendek sangat signifikan, dan bisa dibilang paling merusak dalam hal upah dan kondisi kerja. "Satu-satunya cara kita bisa mengambil kembali kendali, dan memberikan komitmen manifesto kami untuk mengurangi migrasi adalah untuk Vote Cuti pada tanggal 23 Juni." Inilah yang mereka katakan. Seandainya, Ingris sudah dapat menebak segala kehadiran para imigrannya, lantas bagaimana dengan Indonesia.? apakah Indonesia telah sadar, berapa besar jumlah para imigran cina yang ada di Indonesia.? dan berapa besar juga, para imigran arab.? dan berapa besar juga Imigran Jepang, dan berapa besar juga imigran India,? yang ada di -Indonesia.? "seandainya, para imigran itu telah terdata dengan baik, dan mana lebih besar, antara penduduk asli Indonesia dan berapa besar juga para imgran cina dan yang laiannya? Sejauh ini, tidak terkira jumlah imgran cina di Indonesia, bahkan mereka, dapat menguasai segala pusat -pusat kota di Indonesia, dan seluruh pengusaha besar di Indoensia telah dapat terkuasai oleh mereka, sementara negara Indonesia sendiri tidak dapat berbuat banyak, begitu juga penduduk asli secara perlahan dapat terkuasai oleh mereka. "Seandainya sudah seperti ini, kira-kira bagaimana.Dan semua mata dapat melihat seperti apa imigran cina yang terlalu lama di Indonesia mereka akhirnya berhasil menguasai Indonesia." Okay sekarang. harus bagaimana, Indonesia.? Oleh sebab mereka telah mendapat ijin sekarang telah menjadi resmi sebagai bangsa Indonesia.? dan keberadaan mereka lebih beruntung nasipnya. sementara bangsa Indonesia asli,mulai terseret jauh, bagaikan tidak berdaya lagi buat bersaing dengan mereka.Terbukti semua kota besar sekarang dibelakangnya adalah sudah pengusaha cina, dan hampir seluruhnya, segalanya telah berhasil dikuasai oleh mereka."Mungkin semua telah terlanjur, artinya nasip telah menjadi bubur, dan sekarang semua harus menerima, dan semua juga harus pasrah, bahwa yang dahulunya hanya imigran telah berhasil menguasai Indonesia. Terlepas semua itu, yang jelas adanya kekawatiran Ingris akan kehadiran para imigran dari eropa, setidaknya hal itu wajar, oleh sebab mereka kawatir akan menyedot devisa negaranya, atau seandainya,mereka disana menjadi miskin dan tidak sekolah setidaknya akan menjadi problem juga.? Oleh sebab itu, imgran di Ingris menjadi persoalan, danmereka juga telah mencoba buat mengendalikan kembali, atau pemerintah ingris tidak mau kecolongan, akan kehadiran para imigran justru menjadikan warganya justru kesusahan atau sebalikinya, para imgran itu tidak berhasil, dan miskin akhirnya menjadi beban bagi negara Ingris. Dan jika Ingris akanmembuat sebuah tatatertip bagi imigran, hal itu wajar,"mungkin Inggris telah melihat Indonesia, dimana warga aslinya, telah terseert jauh dengan imigran cina, sehingga melihat seperti itu Ingris, ada kekawatiran dengan para imigran itu.komentar andri. Andri juga menilai seharusnya, dari awal, bangsa indonesia waspada,? artinya, sepatak tanah pun jangan pernah terlepas oleh siapapun, sekarang semua telah terjadi, dan Indonesia sekarang telah dikendalikan oleh pemilik modal besar, dan mereka, yang punya uang besar itu adalah telah berhasil menyedot, semua kekayaan alam Indonesia. "kayu, Pasir Besi. Marmer. Biji Besi Dan semua kekayaan yang ada di-Indonesia sekarang perlahan telah terkuasai oleh imigran yang telah memiliki nodal besar." Sekarang bagaimana, Pemerintah dapat kembali mengmbil alih, dan bagaimna caranya, bagi bangsa Indonesia asli dapat bangkit, untuk mengelolah semua kekayaannya didalam negri sendiri.?" Demikian andriluntungan pengamat International mengakhiri perkataannya. (Agashi Ingris)

Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

Vedio

Desain G.

vik
Transformasi Wajah KRL

Transformasi Wajah KRL

Ribuan warga Jabodetabek mengandalkan kereta rel listrik (KRL) sebagai moda transportasi massal dalam aktivitas sehari-hari. Pelayanan KRL pun terus dibenahi seiring berjalannya waktu. Simak pembahasan lengkap tentang transformasi wajah KRL dari masa ke m
Hikayat Singkat

Hikayat Singkat

Lahan gambut di Indonesia menyimpan banyak “harta karun” yang salah satunya adalah energi. Namun, eksploitasi secara berlebihan pada lahan gambut akan mengakibatkan stok karbon yang berkurang.
MotoGP 2017

MotoGP 2017

MotoGP 2017 sudah resmi dimulai! Setelah pada musim sebelumnya banyak momen menarik terjadi, pada tahun ini diyakini akan lebih seru lagi.
Jakob Oetama The Legacy

Jakob Oetama The Legacy

Refleksi atas warisan nilai Jakob Oetama yang mewarnai perjalanan jurnalisme Indonesia.

Berita Terkini