Andri Luntungan Pengamat International Minta Pejabat Dan Anggota Parleman Memiliki Jiwa Pengabdian

"akhirnya semua melihat dan medengar sekaligus juga ikut memikirkan,apa yang sedang terjadi didalam Negara Indonesia,ada apa dan mengapa musti terjadi seperti adanya hukuman mati yang sedang berlaku bagi mereka yang dianggap sebagai bandar narkoba?". Tidak hanya itu Indonesia terdengar didlam negaranya sedang berjalan dikalangan para pejabatnya terkena demam korupsi, juga bagi mereka pernah melakukan korupsi lagi sibuk-sibuknya mengadakan perlawan, dengan cara mencoba melemahkan para penegag hukum didalam negara itu, ambil perunpamaan yang sedang terjadi saat ini kedua lembaga hukum nampak jelas sedang saling melempar isu dan sampai juga persoalan di tampilkan di muka persidangan MA. antara Lembaga besar Polri sebagai pribadinya Budi Gunawan, melawan para ketua KPK, dan berakhir pada kedua belah pihak harus mendapat surat diberhentikan sementara dari pihak KPK Dua orang Bambang W, Dn Abraham S. dengan suarat yang diturunkan dari Presiden Joko W., sementara bagi saudara Budi gunawan akhirnya dengan tegas Presiden tidak bersidia melantik.Disamping itu juga APBN Indonesia yang katanya ditahun 2015 katanya akan diupayakan menjulang ketarget 2300 triliun akhirnya hanya mampuh mencampai 2000 triliun rupiah saja.Inilah yang terdengr oleh saya, cetus andri luntungan pengamat International saat mintai komentarnya siang tadi pada online, andri juga menambahkan, saniwara permaianan yang sedang berjalan seperti akan menengelamkan persoalan yang sangant penting, seperti masalah "akankah para koruptor yang telah ditahan nantinya segera juga dihukum mati,? dan kapan juga semua pelaku yang telah tarsangka sebagai pelaku korupsi akan ditangkap?. sejauh ini baru terdengar selentingan berita burung bahwa akan ada penanganan 360 kepala daerah yang diduga korupsi mereka akan segera ditangkap.Namun demikian berita burung itu apa bemar atau tidak saya belum bisa mengatakan disini,tetapi jika nantinya hal itu benar-benar nantinya ada, setidaknya kedua lembaga hukum yang saat ini seperti lagi sedang bertengkar alangkah lebih baik darisekarang mereka segera berdamai dan segera mengejar para korupsi yang telah terdaftar didalam agenda untuk segera diporses.Cetusnya."Pengamatan saya hampir delapan puluh persen para pejabat di Indonesia jika hidup hanya dari mengandalkan gajih hampir sulit kehidupan bisa dianggap mampuh, seperti buat membayar cicilan rumah, cicilan mobil,bayar uang kuliah, membayar pembantu,uang buat pelesiran, dan ditambah kehidupan sehari buat mereka makan dan sandang.Oleh sebab ketidak serba cukup mungkin disana akhirnya tidak sedikit para pejabat di Indonesia akhirnya melacurkan jabatannya , ada menjadi calo proyek, ada juga yang menjadi calo jabatan, dan juga ada pulah yang terang-terangan meminta kompensasi pada rekanan pmborong,artinya mereka minta pada pemborong 10% pada setiap pemborong yang mendapatkan kegiatan proyek diluar PPN PPH. apa dia seorang kepala dinas, kasi, sampai juga kepada kepala daerah."Inilah yang ter -isu dikalangan rekanan pemborong diseluruh Indonesia,?". Tidak hanya itu ironisnya ada juga isu bahwa buat menjadi Kepala dinas jika tidak berani nyotor sesuai yang di-inginkan jangan harap mereka dapat mendapat jabatan,"Bayamgkan jika mau dudk disebuah jabatan dan jabatan itu harus dibayar mahal, apa mungkin dia duduk disana akan bekerja normal atau maksimal.?" Artinya contoh kecilnya seperti para anggota parleman mereka duduk disana katanya mengelurkan uang besar, dengan cara merayu para pemilih dan setelah mereka berhasil merayu dan telah menajdi pendukung bisanya dibayar dan kalau duduk pasti dia akan mencari uang buat mengembalikan uangnya, artinya buat memikirkan akan membela sangant minim pada pendukungnya justru yang sering terjadi mereka meninggalkannya. Maaf mungkin jika saya nerkata seperti ini ada yang marah namun demikian semua telah terjadi dan tinggal merunungkan dengan dalam layakah hidup seperti itu bisa dibilang pengabdi negara, atau layakah perbuatan seperti itu bia dibilang manusia patriot negara,? jawabnya tidak. Jika itu jawabnya saya setuju sekarang tinggal segala pejabat yang saat ini lagi dudk dan para anggota parleman belajar hidup disiplin dan memiliki jiwa pengabdian apa pada negara dan bangsa, itu dudlu yang perlu dimiliki selama hal itu tidak pernah melekat pada diri pejabat dan parleman jangan harap korupsi akan hilang dari belantara Indonesia.Katanya.

Andri Luntungan Pengamat International Minta Australia Indonesia Tetap Rujuk

"Benarkah Indonesia akan mengembalikan segala bantuan yang telah diberikan oleh Australia?". Senadainya itu kan terjadi setidaknya penyusutan dana yang beredar di Indoneisa bisa dikatakan akan terjadi.Okey jika nantinya semua uang bantuan yang telah diberikan oleh Australia dalam waktu dekat oleh Indonesia akan segera dikembalikan semua bisa dibayangkan, artinya dana yang sekarang ada secara tidak langsung akan menyusut, seandainya saja saat ini uang APBN hanya 2000 Triliun Rupiah dan seandainya dibuang ke Australia kurang lebih mencapai 500 triliun Rupiah berarti uang yang tersisah tinggal 1500 triliun rupiah,"apakah dengan dana yang tersisah itu nantinya Indonesia mampuh bisa berbuat lebih, untuk meneruskan kegiatan pembangunan.?". Okey mungkin bagi yang sedang dilanda emosi pasti akan berkata tidak masalah, artinya wajar setiap orang lagi terkena amarah terkadang berkata tidak dipikir lebih matang, mungkin oleh sebab kondisinya pada saat itu bisa dibilang sedang marah, tetapi jika sadar dan merenungkan kembali biasanya ada semacam penyesalan, "seperti halanya ada uang cuma seribu, oleh sebab merasa tersinggung melihat orang makan pisang tidak menawari, akhirnya uang yang hanya seribu dia belikan pisang,akhirnya uang buat naik becak terpakai, dan sadar oleh sebab uangnya tidak ada lagi, terpaksa pulang jalan kaki setelah telah terasa jalan kaki ternyata capai dirumah akhirnya marah-marah,padahal segala capainya dibuat sendiri tetapi mengapa dia harus marah -marah, maksudnya jangan pernah, jika capai dibuat sendiri harus marah pada orang rumah." Demikian andri luntungan pengamat international saat dimintai pandangannya mengenai adanya bahwa Indonesia akan mengembalikan uang pada Australia. Andri juga mengatakan bahwa seandainya benar nantinya indonesia berkeras akan mengembalikan atas bantuan Australi dan negara itu siap menerima pakah nantinya tidak celaka.?.Dan saya juga mendengar katanya ada Sekelompok orang mengumpulkan dana di Jakarta pada hari Minggu (22 Februari) untuk mengembalikan bantuan Australia bagi korban tsunami Aceh. Sebelumnya Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan negaranya selalu siap membantu dan karenanya berharap dua warganya yang terhukum mati karena narkoba akan diampuni.inilah yang saya dengar. Persoalanya bukan itu tetapi seharusnya kedua belah negara bisa saling menghormati, dan tidak perlu saling berkeras dengan kemauan sendiri-sendiri."artinya Indonesia berteman dengan Australia cukup lama dan selama bertahun -tahun tidak pernah terjadi gesekan,tetapi mengapa sekarang harus terjadi gesekan.? Seharusnya kedua belah pihak tidak perlu berselisih dan seharusnya persahabatan terus terjalin, dan didalam persahabatan itu perlu saling melindungi saling menolong dan juga saling bersanding,Persoalanya sekarang tinggal menyadari apa artinya sebuah kehidupan, Seperti halanya jika ana pernah membaca kisah nabi ayub, yang telah diuji oleh setan atau Iblis, dan ketika iblis kesal tidak mamp[uh lagi mengoda Nabi ayub akhirnya mencoba akan mengambil nyawa, tetapi apa Jawab Tuhan, urusan nyawa bukan urusanmu.Enyalah setan atau Iblis. artinya jelas bahwa nyawa adalah milik Tuhan dan manusia tidak punya Hak buat mengambilnya, artinya manusia yang hidup tidak punya Hak buat menghilangkan nyawa sesamanya.Cetusnya. dan andri juga hanya bia mengharapakan kedua pemimpin itu segera bisa kembali menjalin persahabatan seperti sedia kala."Seandainya terus menerus terjadi perselisihan tidak menutup kemungkinan kedepannya akan sulit dikendalikan.Katanya

Andri Luntungan Minta Menghadapi Kekerasan Terorisme Perlu Kepala Dingin

Andri Luntungan Pengamat International mengatakan-menghadapi Kekerasan Terorisme Perlu Kepala dingin,namun harus juga segala kepala negara dimanapun berada bisa berbuat sesuai dengan aturan international,artinya segala tindakannya harus tidak keluar dari ketentuan hukum Internataional.sejauh ini saya belum melihat apakah tindakan segala kepala negara dunia sudah sesuai dengan hukum International ataukah "bagaimana?". Pengamatan sementara apa yang telah dilakukan setidaknya sudah sesuai, namun demikian seandainya segala tindakan buat memberantas para terorisme dengan cara lebih lunak setidaknya akan lebih menarik,apa dengan cara memanggil didalam meja bundar atau dengan cara bisa mengambil pemimpin kepala terorisme itu.?. terlepas semua itu saya berkeyakinan bahwa UN PBB didalam pertemuannya bersama seluruh angota-angotanya disana akan bisa diketemukan cara penanganan mengenai para pelaku terorisme itu. Demikian menurut andri pengamat International saat dihubungi Omline malam ini.Apa yang dikatakan Andri sepertinya mendapat Respon Besar dari UN PBB, pada tanggal 23 Februari 2015 - Di Washington DC untuk pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat dalam melawan ekstremisme kekerasan, PBB Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon hari ini memperingatkan para pemimpin terhadap "membuang kompas moral kita" dan menyerah pada rasa takut, karena ia menyerukan "kepala dingin dan akal sehat "untuk menangani apa yang mungkin sangat baik menjadi" ujian terbesar keluarga manusia menghadapi pada abad ke-21. " "Biarlah ada keraguan," Ban menyatakan kepada ruangan yang penuh dengan delegasi tingkat tinggi termasuk Menteri Luar Negeri AS John Kerry, "Munculnya generasi baru kelompok teroris transnasional termasuk Da'esh [atau Negara Islam Irak dan Levant] dan Boko Haram merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. " Di antara mereka yang bergabung dengan Ban pada panel Gedung Putih Summit on 'Melawan Ekstremisme kekerasan' adalah Wakil Penasihat Keamanan Nasional, Tony Blinken, Wakil Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional, Nicholas Rasmussen, Menteri Dalam Negeri Perancis, Bernard Cazeneuve, Yordania Menteri Luar Negeri, Nasser Judeh, Profesor di London King College, Peter Neumann, dan Komisaris Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika di, Smail Chergui. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal mengatakan tidak ada penyebab atau keluhan dapat membenarkan "kengerian tak terkatakan" bahwa kelompok-kelompok teroris yang melakukan terhadap orang yang tidak bersalah, yang sebagian besar adalah Muslim. Perempuan dan anak perempuan, lanjutnya, sangat tunduk pada pelanggaran sistemik - pemerkosaan, penculikan, kawin paksa dan perbudakan seksual. "Ekstrimis ini mengejar strategi yang disengaja shock dan kagum - pemancungan, pembakaran, dan film tembakau dirancang untuk polarisasi dan meneror, dan memprovokasi dan memecah belah kita," Sekjen PBB menambahkan, memuji negara-negara anggota PBB untuk kemauan politik mereka untuk mengalahkan kelompok-kelompok teroris dan pada saat yang sama, mendesak mereka untuk tetap "sadar perangkap." "Bertahun-tahun pengalaman kami telah membuktikan bahwa kebijakan cupet, kepemimpinan dan sama sekali mengabaikan martabat manusia dan hak asasi manusia memiliki penyebab frustrasi yang luar biasa dan kemarahan pada bagian dari orang-orang yang kita layani gagal," kata Sekjen PBB. Dia menguraikan apa yang ia sebut empat imperatif untuk menangani ekstremisme kekerasan. Pertama, dunia harus mencari motivasi di balik ideologi dan konflik tersebut. Sementara ini telah terbukti berulang kali menjadi "latihan sangat sulit," sangat penting untuk menyadari bahwa ideologi beracun tidak muncul dari udara tipis - penindasan, korupsi dan ketidakadilan bahan bakar ekstremisme dan kekerasan. "Para pemimpin ekstremis menumbuhkan keterasingan yang membusuk. Mereka sendiri yang berpura-pura, penjahat, gangster, preman di pinggiran terjauh dari agama yang mereka klaim untuk mewakili. Namun mereka memangsa orang-orang muda yang tidak puas tanpa pekerjaan atau bahkan rasa memiliki di mana mereka dilahirkan. Dan mereka memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan peringkat mereka dan membuat takut pergi virus, "kata Ban. Kedua pada daftar penting untuk memerangi ekstremisme mempromosikan hak asasi manusia. Sekretaris Jenderal memperingatkan terhadap "definisi sweeping" terorisme yang terlalu sering mengkriminalisasi tindakan yang sah kelompok oposisi, organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. "Pemerintah seharusnya tidak menggunakan perang melawan terorisme dan ekstremisme sebagai dalih untuk menyerang kritikus seseorang. Para ekstrimis sengaja berusaha untuk menghasut seperti over-reaksi. Dan kita tidak harus jatuh ke dalam perangkap mereka, "katanya. Ketiga, mencegah ekstremisme kekerasan membutuhkan pendekatan multi-cabang. Sementara operasi militer sangat penting, mereka tidak seluruh solusi. "Peluru bukan peluru perak," kata Ban, menekankan bahwa sementara rudal bisa membunuh teroris, pemerintahan yang baik membunuh terorisme. "Hak asasi manusia, lembaga akuntabel, pengiriman lebih adil, dan partisipasi politik - ini adalah salah senjata kita yang paling kuat," tegas Sekretaris Jenderal. Memerangi ekstrimisme harus mulai di kelas, ia menambahkan. Pendidikan harus memainkan peran yang menentukan dan anak-anak harus diajarkan kasih sayang, keragaman dan empati. Akhirnya, prioritas keempat adalah mengakui bahwa ekstremisme kekerasan merupakan tantangan global. Ini melampaui batas. Tidak ada satu negara pun dapat mengalahkan terorisme. Sebaliknya semua negara harus bersatu - 'bergabung hands'- untuk memenangkan pertempuran melawan ekstremisme kekerasan. Strategi Kontra-Terorisme global PBB, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2006, menyediakan kerangka kerja komprehensif. Dan September lalu, dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden AS Barack Obama, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi semakin memperkuat upaya kolektif. Ban juga menyatakan keprihatinan atas hubungan antara pasukan anti-imigrasi dan ekstremis yang makan dari satu sama lain dalam 'spiral kematian intoleransi. "PBB akan menyajikan rencana aksi untuk mencegah ekstremisme kekerasan Majelis Umum pada akhir tahun ini, kata Sekretaris Jenderal. Sebuah acara khusus akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang untuk mempertemukan para pemimpin agama untuk mengirim pesan toleransi dan solidaritas. "Saya mengambil hati ketika saya membaca dari petugas Muslim spiriting pelanggan Yahudi terhadap keselamatan di toko kelontong di Paris ... atau ketika orang-orang Kristen membuka katedral untuk Muslim melarikan diri pembantaian di Republik Afrika Tengah ... atau ketika ribuan melawan pertumpahan darah yang mengerikan dengan pawai solidaritas dari Kopenhagen Chapel Hill, "Ban menyimpulkan. Di antara kegiatannya di pinggiran KTT, Sekretaris Jenderal membahas situasi di Libya dengan Menteri Luar Negeri Kerry; Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, dan Wakil Presiden Komisi Eropa, Federica Mogherini; dan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Mr. Hassan Shokry Selim. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di negara Afrika Utara dan menekankan pentingnya dialog politik sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis saat ini. Mereka mendukung sepenuhnya upaya Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Libya, Bernardino León, untuk memfasilitasi dialog. Mereka menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam putaran pembicaraan berikutnya. Sekjen PBB itu juga bertemu dengan Dr. Nabil El Araby-, Sekretaris Jenderal Liga Arab; serta dengan Moussa Faki Mahamat, Menteri Luar Negeri Chad; dengan Iyad Ameen Madanim, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam; dan dengan Abdul Hassan Mahmood Ali, Menteri Luar Negeri Bangladesh.

Andri Luntungan Pengamat International Menilai "Apa benar Budi Gunawan Akan Meperkarakan Presiden?".

"Apa benar jika nantinya bilah Presiden Indonesia Joko Widodo,tidak akan melantik Budi Gunawan terisu akan memperkarakan.?".Seandainya itu akan terjadi menujukan bahwa seorang panglingma tertinggi di Indonesia seperti dianggap tidak berharga lagi dimata para pendukung BG,artinya Presiden yang memiliki jabatan sebagai panglima tertinggi diantara lainnya bagaikan dianggap sebuah mainan, begitulah yang saya pahami jika hal itu nanatinya benar-benar akan terjadi berlaku pada Presiden. yang katanya ada ancaman dari pihak Budi Gunawan mengatakan jika gagal dilantik akan memperkarakan presiden Indonesia Joko Widodo.Inilah yang saya dengar dari selintingan dan isu, artinya saya belum mengetahui kebenaran sumber itu, namun demikian suara seperti itu hampir mengemah dimedia masa lokal Indonesia.Yang mana didalam tulisannya menyebutkan bahwa jika Jokowi tidak melantik Budi Gunawan mereka akan memeperkarakan.Inilah yang dmuat oleh media masa lokal Indonesia,sejauh ini saya belum memahami makna semua itu. namun demikian seandainya hal itu benar-benar bisa terjadi berarti ada kemungkinan mereka-mereka yang akan memeperkarakan Presiden seperti sedang terkena bius ambisi untuk meloloskan Budi Gunawan -terlepas semua itu disini saya hanya bisa mengatakan, seandainya Presiden Indonesia sebagai Panglima tertinggi saja sudah bisa diancam atau ditakuti-takuti bayangkan bagamana jika terjadi pada masyarakat biasa.?.Maaf saya mendengar semua itu cukup prihatin terhadap lintanga suara itu dan saya juga menyayangkan jika ada pribadi yang belum menjadi panglima tetapi sudah berani melawan panglima asli, bahkan tidak tanggung-tanggung yang dilawanya seorang prsiden atau sebagai Panglima tertinggi. Demikian Menurut Andri Luntungan saat dimintai tanggapannya mengenai tersebarnya isu bahwa BG. akan memeperkarakan Presiden jika dirinya tidak segera dilantik siang tadi pada Online. Andri juga menambahkan bahwa seharusnya persoalan masalah dilantaik atau tidak oleh presiden bukan masalah tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang mengapa BG. beitu berkeras ingin menjadi Kapolri, dan jika menjadi Kapolri sebenarnya apakah bisa dibilang akan dapat mengubur persoalan yang lagi dihadapi.? mungkin jawabnya tidak. seandainya itu mengapa harus berkeras mau menduduki jabatan itu.? .Apa yang dikatakan Andri Luntungan itu Hampir mendekati kebenaran. JAKARTA. Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan memperkarakan Presiden Joko Widodo jika tidak melantiknya sebagai Kapolri. Kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Nasution, mengatakan Jokowi tidak lagi pada hak prerogatif untuk melantik atau tidak melantik karena sudah disetujui di rapat paripurna DPR RI. ''Persoalannya ini bukan pada usulan lagi tapi sudah pada sidang paripurna DPR. Bisa dikatakan tidak seratus persen prerogatif presiden. Presiden itu berhadapan dengan konstitusi dan institusi negara,'' kata Razman di KPK, Jakarta, Jumat (13/2). Budi Gunawan sendiri, kata Razaman, jika memang salah siap menanggung resikonya. Untuk itu, lanjut Razman, Budi pun mengajukan gugatan prapreradilan penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK. Menurut Razman, jika memang nantinya sidang praperadilan mengabulkan gugatan praperadilan Budi, Jokowi harus melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika tidak dilantik, lanjut Razman, pihaknya akan menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). ''Kita lihat, ada TUN,'' tegas Razman. Sebelumnya, Budi Gunawan urung dilantik menjadi Kapolri lantaran menyandang status tersangka penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh KPK. Tidak terima ditetapkan tersangka, Budi Gunawan mengajukan sidang praperadilan penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.