Rabu, 06 Maret 2024

Andri Elyus Luntungan Pengamat International RPJMD 2025 Perlu Dibuat Dan Memasukan Program Makan Siang.

 


Indonesia-Mnghadapi Setelah pelantikan Presiden Hasilnya sebut  No2 yang menang oleh KPU dinyatakan yang menang Prabowo Dan Gibran setidaknya janji makan siang dijadikan program unggulan. Prabowo Gibran Sebagai Presiden Indonesia pilihan Rakat. Artinya dimana program unggulan makan siang sebut saja paling diunggulkan setidaknya RPJMD Setiap Kabupatean dan kota segera membuat Usulan makan siang bagi pelajar dan santri dengan segera agar nanti bisa masuk kedalam Program APBN, atau sebut saja dalam lembaran RPJMN. oleh  sebab usulan itu belum sempat dilakukan ditahun 2024 sehingga perlu diajukan ditahun 2025. Demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan kepada online saat dimintai tanggapannya mengenai program Prabowo Gibran unggulan makan siang  itu  bagi pelajar dan santri sore  melalui HP.


Andri juga menambahkan Program Makan siang adalah saya sangat mendukung setidaknya sebuah program yang sangat hebat dan sebut saja stanting bagi pelajar juga kalangan santri yang berada didalam negara indonesia, oleh sebab bagi warga yang membutuhkan program makan siang adalah sangat membantu dan bagi para pelajar dan santri dinegara indonesia. Bagi saya program Prabowo gibran memang sangat hebat juga perlu mendapat dukungan dari seluruh warga indonesia. sebagai pengamat saya hanya bisa menghimbau kepada para politisi yang berada dinegara indonesia perlu memberi respon program mulya ini.Dan saya juga menghimbau kepada seluruh para cendikiawan  para pengerak kemanusiaan dan cerdik pandai bisa membantu seluruh program ini maaf ini hanya saran jika diterima setidaknya terimakasih, jika tidak abaikan saja. mungkin hanya yang dapat saya katakan kepada anda. demikian andri Elyus Luntungan mengahiri perkataannya.
Apa yang dikatakan andri itu setidaknya asli didalam negara indonesia sedang menjadi pembahasan seperti yang diakatakan -Program makan siang gratis yang menjadi program prioritas pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024, sudah mulai dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 26 Februari 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa hal itu semacam 'amplop anggaran' yang mesti diantisipasi dan dibaca detailnya. "Itu kan namanya envelope, amplop. Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi. Dalamnya, isinya, apa itu," tutur Airlangga Hartarto.Ia juga menyatakan, Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo - Gibran mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atas hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024. Sehari sebelumnya, Senin, 26 Februari 2024, Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Menko Airlangga seperti dilansir Antara.Menurut dia, rencananya, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun, ia belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.Rincian dari program makan siang dan susu gratis masih didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin. Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi kegiatan terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.Diberitakan sebelumnya, program makan siang dan susu gratis merupakan usulan dari paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo - Gibran. Dalam dokumen visi-misinya, paslon nomor urut 2 tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.Selain itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program makan siang gratis dan bantuan gizi tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.Seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP). "Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," tutur Sri Mulyani. Ia mengharapkan, defisit yang ditetapkan dalam sidang yang membahas soal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 itu, dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah selanjutnya. Baca Juga: PROMO Spesial Digimap Hari Ini, iPhone 11 Cuma Rp6 Jutaan di Shopee Mall, Dapatkan Extra Voucher Rp500 Ribu Menkeu juga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti dan gejolak karena faktor geopolitik. Postur APBN 2025 yang disusun oleh Pemerintah ini, kata Sri Mulyani melanjutkan, masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 yang resmi dari KPU pada Maret 2024. "Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi Pemilu 2024," ucap Sri Mulyani. Menurut Menkeu, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya. Ujungberung, Panyileukan, Beras SPHP Rp53 Ribu "Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen yang ada," kata Menkeu Sri Mulyani.(Agus dan Anton Jakarta.)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

Vedio

Desain G.

vik
Transformasi Wajah KRL

Transformasi Wajah KRL

Ribuan warga Jabodetabek mengandalkan kereta rel listrik (KRL) sebagai moda transportasi massal dalam aktivitas sehari-hari. Pelayanan KRL pun terus dibenahi seiring berjalannya waktu. Simak pembahasan lengkap tentang transformasi wajah KRL dari masa ke m
Hikayat Singkat

Hikayat Singkat

Lahan gambut di Indonesia menyimpan banyak “harta karun” yang salah satunya adalah energi. Namun, eksploitasi secara berlebihan pada lahan gambut akan mengakibatkan stok karbon yang berkurang.
MotoGP 2017

MotoGP 2017

MotoGP 2017 sudah resmi dimulai! Setelah pada musim sebelumnya banyak momen menarik terjadi, pada tahun ini diyakini akan lebih seru lagi.
Jakob Oetama The Legacy

Jakob Oetama The Legacy

Refleksi atas warisan nilai Jakob Oetama yang mewarnai perjalanan jurnalisme Indonesia.

Berita Terkini