Minggu, 15 April 2018

"Opini Keadaan Politik Di Indonesia Kemana Arahnya.?"

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus suap wisma atlet. kita ketahui bahwa Anggelina S merupakan kunci dari bobroknya korupsi yang terjadi di Wisma Atlet. Namun, apa yang terjadi? Apakah Anggelina S berbicara jujur terkait korupsi yang terjadi di Wisma Atlet? Tidak kawan, justru beliau menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi. Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Ntah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil. Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi. Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka. Kita semua bisa melihat gejala mati rasa penyelenggara negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia (jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2010 berdasar BPS sebanyak 31,02 juta orang–relatif tak banyak berubah jika dibandingkan dengan data per Februari 2005, yakni sebesar 35,10 juta orang). Publik juga bisa melihat bagaimana penyikapan kasus Lapindo, terjadinya ‘kriminalisasi’ terhadap dua pemimpin KPK, penanganan kasus Bank Century yang belum jelas bagaimana akhirnya, serta kuatnya nuansa tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi. Kesemuanya itu adalah contoh-contoh lain yang harus diakui kian mengiris rasa keadilan. Kendati dibalut pernyataan-pernyataan yang apik dan santun, toh penyikapan dari penyelenggara negara terhadap kasus-kasus tersebut tetap saja dinilai jauh dari komitmen untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. Selain contoh contoh yang ada di atas, masih banyak kita lihat masalah soal kemiskinan, putus sekolah dan kelaparan. Namun sepertinya para pejabat ini masih belum tersentuh untuk menuju ke situ akhirnya masih berkutat dengan masalah kekuasaan. Sebenarnya politik tidak hanya di kekuasaan saja. Namun ekonomi pun sudah di politikkan. Sebenarnya politik itu merupakan bagaimana seseorang mampu mempengaruhi orang sekelompok lain agar mengikuti gagasan yang kita fikirkan. Dalam aspek obyektif, Sukardi mencontohkan harga cabai yang makin hari semakin mahal. Kondisi tersebut akan semakin parah bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tergesa-gesa, misalnya dengan kenaikan harga tiket kereta ekonomi. Momentum ini bisa dipakai untuk menyerang kekuatan politik lawannya. Untuk aspek dari daerah, Sukardi mencontohkan polemik keistimewaan Yogyakarta yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Menurut Sukardi, pemerintah harus cepat menyelesaikan polemik tersebut. Kalau tidak, masalah itu juga akan dijadikan partai lain sebagai amunisi untuk menyerang Demokrat. Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Jika hal ini terus di biarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidakl mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu negara terus menerus bergejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti negara negara di timur tengah. Kesimpulan : Rakyat Indonesia belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah Indonesia, malahan membuat mereka memandang buruk terhadap politik itu sendiri. Selain itu, para generasi muda Indonesia haruslah diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya, agar dikemudian hari mereka dapat menjadi generasi baru yang lebih bertanggung jawab. Sehingga kondisi bangsa ini tidak terus terpuruk akibat politik tidak bertanggungjawab para pejabat sekarang. Sedah seharusnya kita membanahi bangsa ini. Karena bila kondisi seperti ini terus di budayakan, maka bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah(AL)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

Vedio

Desain G.

vik
Transformasi Wajah KRL

Transformasi Wajah KRL

Ribuan warga Jabodetabek mengandalkan kereta rel listrik (KRL) sebagai moda transportasi massal dalam aktivitas sehari-hari. Pelayanan KRL pun terus dibenahi seiring berjalannya waktu. Simak pembahasan lengkap tentang transformasi wajah KRL dari masa ke m
Hikayat Singkat

Hikayat Singkat

Lahan gambut di Indonesia menyimpan banyak “harta karun” yang salah satunya adalah energi. Namun, eksploitasi secara berlebihan pada lahan gambut akan mengakibatkan stok karbon yang berkurang.
MotoGP 2017

MotoGP 2017

MotoGP 2017 sudah resmi dimulai! Setelah pada musim sebelumnya banyak momen menarik terjadi, pada tahun ini diyakini akan lebih seru lagi.
Jakob Oetama The Legacy

Jakob Oetama The Legacy

Refleksi atas warisan nilai Jakob Oetama yang mewarnai perjalanan jurnalisme Indonesia.

Berita Terkini