Berita Ling Media

Kamis, 30 Mei 2024

Andri Elyus Luntungan Pengamat International Mengatakan Peraturan Pemerinah Menganai Calon Bupati Dilanggar Di Kabupaten Tasik.



 Lokal Jawabarat-.sebagai kepala daerah setidaknya paham betul mengenai aturan masa jabatan mereka sebagai Bupati Juga Gubernur. yang mana jika dua sudah menjabat dua priode dengan sendirinya tidak boleh mencalonkan lagi. sesuai yang tercantum dalam  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan-jabatan dalam Pemerintahan, baik menurut konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dilakukan pengaturannya semua tingkatan jabatan hanya boleh dijabat dua periodisasi masa jabatan.

Demikian keterangan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Suhajar Diantoro selaku wakil dari Presiden/Pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sidang keempat ini digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (5/10/2020) dengan dihadiri para pihak secara virtual dari tempat yang berbeda.
Sidang Perkara yang teregistrasi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone dan Imran Ahmad. Materi yang diujikan para Pemohon yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada khususnya frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Bupati/Walikota…”
Menanggapi dalil permohonan para Pemohon, secara teperinci Suhajar menerangkan bahwa pengaturan tersebut telah sangat jelas dan tidak multitafsir karena seorang kepala daerah selain dipilih oleh rakyat, juga harus menjalankan undang-undang guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Sehingga, perlu adanya pembatasan periode jabatan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.
“Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan mengurangi keinginan petahana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan tata pemerintahan, dan demokrasi, serta memberikan kesempatan kepada warga negara lain yang berkompeten sebagai kepala daerah pada periode berikutnya,” terang Suhajar kepada Majelis Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.
Berikutnya, Pemerintah menanggapi dalil para Pemohon mengenai akibat dari ketentuan norma a quo berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum. Ketika ukuran untuk menyusun masa jabatan satu periode adalah menjabat sebagai kepala daerah saja atau dalam hal ini, apabila terjadi pemberhentian kepala daerah sebelum mencapai setengah masa jabatan, maka wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti.
Menanggapi hal tersebut Pemerintah secara tegas berpendapat bahwa faktor utama terjadinya penyelundupan hukum sebagaimana kekhawatiran para Pemohon tersebut lebih pada pelaksanaan ketentuan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya atau dilaksanakan secara menyimpang. Hal demikian tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pemohon untuk khawatir akan adanya ruang penyelundupan hukum yang dilakukan oleh wakil kepala daerah.
Selanjutnya, Suhajar juga mengulas bahwa adanya ketentuan a quo tidak lain adalah dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.
Apabila tidak ada ketentuan tersebut, mungkin saja nanti akan didapati kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. Terutama dijadikan alat mengintimidasi rakyat guna tetap memilih dirinya pada setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kewenangan Mendagri
Selain mendengarkan keterangan Pemerintah, persidangan kali ini juga mendengarkan keterangan Hamim Pou selaku Pihak Terkait. Duke Ari Widagdo selaku salah satu kuasa hukum dari Hamim Pou menerangkan proses penggantian wakil kepala daerah menjadi kepala daerah karena kepala daerah diberhentikan sementara atau meninggal dunia. Duke menyatakan, penetapan wakil kepala daerah menjadi pejabat kepala daerah merupakan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari DPRD.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 34 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan, “Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat bupati/walikota atas usul gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Sehingga ketika kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, wakil kepala daerah menggantikannya sampai habis masa jabatannya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Sehubungan dengan pelantikan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Penyelengara pelantikan adalah DPRD kabupaten setempat yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa. Dalam kaitannya dengan peristiwa pelantikan dari Pihak Terkait (Hamim Pou) sebagai Bupati Bone Bolango menggantikan Bupati Abdul Haris Nadjamudin yang meninggal dunia, telah dilakukan berdasarkan Surat Gubernur Gorontalo Nomor 880/Pan/262/IV/2013 tanggal 23 April 2013.demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan kepada online saat dimintai tanggapannya mengenai dugaan dibeberapa ada epala daerah yang sudah duakali menjadi bupati masih berkeras mau lagi jadi buapati didaerahnya melalui HP.
Tidak hanya itu andri juga menambahkan. seandainya dia sebagai bupati  membaca aturan pembatasan jabatan paham betul aturan itu, ambil contoh seandainya Buapati mencalonkan gubernur dan dia menang otomatis wakilnya langsung jadi bupati. setelah itu bisa mecalonkan, jika menang, berarti telah menjadi buapti dua kali. dia terhitung telah menjadi bupati dua kali. jika ada bupati yang sudah duakali lantas mencalonkan lagi setidaknya tidak dibenarkan, atau melangkahi aturan. atau sebut saja bupati seperti itu asli serakah, dan berani melawan aturan, dan seandainya KPU menerima ada bupati yang sudah dua kali menjadi bupati KPU masih menerima orang itu bisa mencalonkan apa kata dunia.?. cetus andri.
 tidak hanya itu ketika andri ditanya ditasik bupatinya suda dua kali masih diterima mencalonkan bagaimana menurut anda.? . Oh ada yang seperti itu ya.?. mungkin bupatinya mengabaikan aturan pembatasan mengenai jabatan yang terang benderang disana sangat jelas sekali bahwa bupati yang suda dua priode tidak dibenarkan jika mencalonkan lagi dan KPU seharusnya bisa menolak atau mengugurkan pencalonannnya. seandainya menang juga apa mungkin ada yang mau melantik.?. ini preseden buruk bagi tatanan negara. oleh sebab itu, disin perlunya aturan harus ditegakkan. jika aturanya disana bahwa bagi bupati yang sudah dua priode tidak bisa mencalonkan apa salahnya KPU pusat dan daerah senyawa memegang aturan itu, dan ketua partai seharusnya juga menegur kadernya yang melanggar aturan.Ungkap andri.
Andri juga menambahkan persoalannya sekarang mengapa ada buapti sudah dua priode bisa lolos ikut kembali bagaimana bisa.? dan siapa yang meloloskan da bisa mencalonkan.? KPU ketua Partai atau siapa yang memainkan aturan hingga dia bisa lolos menjadi calon bupati itu.? artinya selama aturan belum dirubah setidaknya harus dipatuhi. maaf seharusnya seluruh aturan yang masih berlaku tidak noleh diabaikan oleh para peserta. artinya jika aturan menjadi Calon saja sudah dilanggar bagaimana jika dia duduk setidaknya semua aturan dianggap sampah.!?. oleh sebab itu, jika benar di kabuten tasikmalaya ada calon bupati yang pernah menjadi buapti dua priode lolos kembali menjadi calon bupati dan jika benar, pertanda seluruh aturan gugur demi hukum. oleh sebab itu disini perlu adanya seluruh potensi yang membuat aturan segera turun ketasik untuk melihat lebih dekat benarkah di kabupaten tasikmalaya ada bupati yang sudah dua priode mencalonkan lagi dan di perbolehkan demikian ungkap andri.

andri juga terus melanjutkan sekarang tinggal bagaimana Mentri daam Negri dan KPU mengadakan konsulidasi juga mengadakan koordisnasi, secara cepat untuk mendetiksi mengenai dugaan adanya pelolosan menganai pencalonan Ketiga kali bupati tasikmalaya siapa yang meloloskannya. demikian andri elyus luntungan mengahiri kepada online. (Tim)

Rabu, 29 Mei 2024

Para Saksi Dugaan Uang Tutup Mulut Trum Mulai Dmintai Keterangan.

 


International-Juri mendengarkan 22 saksi selama persidangan uang tutup mulut Trump. Inilah yang mengambil sikap

Dua puluh dua saksi bersaksi dalam persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump. Jaksa memanggil 20 saksi selama 19 hari di pengadilan, dengan total lebih dari 50 jam kesaksian.


Pengacara pembela memanggil dua saksi selama dua hari, dengan waktu memberikan kesaksian sekitar dua jam.


Mantan pengacara dan pemecah masalah Trump Michael Cohen, aktris film dewasa Stormy Daniels, dan mantan ajudan Gedung Putih Hope Hicks termasuk di antara para saksi terkenal.


Inilah yang didengar juri selama persidangan:


David Pecker — mantan CEO American Media Inc., perusahaan induk National Enquirer — adalah saksi pertama yang dipanggil untuk memberikan kesaksian. Setelah lebih dari 10 jam memberikan kesaksian selama empat hari, dia memberikan rincian yang menjelaskan tentang bagaimana tabloid terkenal itu beroperasi dan melakukan apa yang disebut operasi “tangkap dan bunuh”.

Rhona Graff, asisten lama Trump di Trump Organization, dipanggil untuk memberikan kesaksian singkat pada 26 April.

Gary Farro, mantan bankir Cohen, memandu juri melalui aktivitas bank Cohen seputar pembayaran kepada Daniels.

Robert Browning, direktur eksekutif arsip C-SPAN, dipanggil agar jaksa dapat menggunakan kesaksiannya untuk menjadikan catatan sebagai bukti.

Phillip Thompson, direktur di sebuah perusahaan pelaporan pengadilan, bersaksi tentang cara kerja deposisi.

Keith Davidson, mantan pengacara model dan aktris Karen McDougal serta Daniels, menjadi saksi selama hampir enam jam selama dua hari.

Douglas Daus bekerja untuk Unit Analisis Teknologi Tinggi Kejaksaan Distrik Manhattan, dan ditugaskan untuk menganalisis dua iPhone milik Cohen dalam penyelidikan terkait Trump. Mereka diperoleh melalui surat perintah penggeledahan. Daus bersaksi tentang jumlah kontak yang "tidak biasa" dan hal-hal lain yang dia temukan di telepon Cohen.

Hope Hicks, mantan ajudan lama Trump, memberikan kesaksian kurang dari tiga jam tentang perannya sebagai sekretaris pers kampanye Trump pada tahun 2016, setelah rilis rekaman “Access Hollywood” dan pembayaran Cohen kepada Daniels.

Jeffrey McConney, mantan pengendali Trump Organization, bersaksi tentang bagaimana pembayaran Cohen dicantumkan dalam dokumen keuangan Trump.

Deborah Tarasoff, supervisor hutang di departemen akuntansi di Trump Organization, menjelaskan bagaimana cek dipotong untuk Cohen pada tahun 2017 dan bersaksi bahwa tagihan di atas $10.000 harus disetujui oleh Trump atau salah satu putranya.

Sally Franklin, wakil presiden senior dan editor pelaksana eksekutif untuk grup penerbitan Penguin Random House, bersaksi selama 46 menit. Jaksa menggunakan kesaksiannya untuk memasukkan kutipan dari buku-buku Trump sebagai bukti.

Stormy Daniels, yang menjadi pusat kasus uang tutup mulut, menjadi saksi selama enam jam 10 menit selama dua hari kesaksian. Daniels menjelaskan kepada juri rincian tentang dugaan hubungan seksualnya dengan Trump pada tahun 2006 dan pembayaran uang tutup mulut sebesar $130.000 dari mantan pengacara Trump Michael Cohen sesaat sebelum pemilu tahun 2016. Pengacara Trump, Susan Necheles, mengecam Daniels dalam pemeriksaan silang untuk mengetahui beberapa cara dia mendapatkan publisitas dan uang dari ceritanya yang dipublikasikan.

Rebecca Manochio, pemegang buku junior di Trump Organization, memberikan kesaksian selama sekitar 35 menit. Jaksa menggunakan Manochio untuk menyerahkan faktur, dokumen, dan email sebagai bukti.

Tracey Menzies, wakil presiden senior produksi dan operasi kreatif di Harper Collins, berbicara tentang salah satu buku yang ditulis bersama Donald Trump, “Think Big: Make It Happen in Business and Life,” oleh Trump dan Bill Zanker dan membaca kutipan dari buku.

Madeleine Westerhout, mantan asisten pribadi Trump di Gedung Putih, merinci bagaimana presiden lebih suka bekerja, perhatiannya terhadap detail, dan reaksi terhadap rekaman “Access Hollywood”.

Daniel Dixon, analis kepatuhan utama AT&T. Dia terbiasa memasukkan catatan telepon menjadi bukti.

Jennie Tomalin, analis senior Verizon dalam hubungan eksekutif, juga dipanggil untuk memasukkan bukti ke dalam catatan.

Georgia Longstreet, yang memberikan kesaksian pada 3 Mei dan 10 Mei, memberikan bukti tentang postingan media sosial dan pesan teks.

Jaden Jarmel-Schneider, paralegal lainnya dari kantor kejaksaan Manhattan, bersaksi tentang menganalisis catatan telepon yang dijadikan bukti pada 10 Mei.

Michael Cohen, pengacara pribadi Trump, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran uang tutup mulut, dan oleh karena itu, ia menjadi saksi kunci dalam penuntutan.

Daniel Sitko, seorang paralegal di firma hukum pengacara Trump Todd Blanche, adalah saksi pertama pembela dan menyerahkan grafik telepon sebagai bukti.

Robert Costello, seorang pengacara yang berhubungan dengan Michael Cohen, adalah saksi pembela kedua dan bersaksi tentang dugaan kampanye tekanan terhadap Cohen.(Maria Jhon Amerika)

Dikotomi Peranan Wanita Dipakistan Dibahas DI UN PBB Dan Preanan Pemuda.

 


International-Sebagai duta besar pada debat terbuka Dewan mengenai peran perempuan dan pemuda, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo menyoroti tantangan dan dampak signifikan yang dihadapi perempuan. “Perempuan menanggung beban terberat dari kemunduran hak asasi manusia secara global,” katanya.


Dia merujuk pada kunjungannya baru-baru ini ke Afghanistan, di mana perempuan secara sistematis tidak diberi hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan kesempatan kerja.


“Perempuan yang saya temui di Kabul bercerita tentang aspirasi dan impian mereka: pendidikan yang sama dengan laki-laki, kesempatan kerja yang setara, dan kebebasan memilih masa depan. Mereka mengharapkan komunitas global untuk mendukung mereka dalam mewujudkan hak-hak mereka – sehingga mereka dapat berkontribusi bagi masa depan negara mereka,” katanya. DiCarlo menekankan bahwa Afghanistan tidak unik dalam hal ini dan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender “diabaikan, atau bahkan dibatalkan, di banyak wilayah”.


Ia menggarisbawahi pentingnya Agenda Baru untuk Perdamaian yang dicanangkan Sekretaris Jenderal PBB, yang menyerukan pembongkaran struktur kekuasaan patriarki dan memastikan kesetaraan akses bagi perempuan.


“Menghilangkan kesenjangan gender struktural adalah masalah keadilan dan hak,” tegasnya.


“Tetapi ini juga merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan peluang keberhasilan proses perdamaian dan politik,” tambahnya, menekankan bahwa misi politik khusus PBB telah berupaya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan partisipasi yang berarti dalam proses perdamaian. Inklusi pemuda adalah fokus penting lainnya dari upaya ini. sambutan Wakil Sekretaris Jenderal.


Ia menyoroti perlunya generasi muda untuk membentuk masa depan mereka dan berpartisipasi secara aman dalam proses perdamaian dan kegiatan pemilu.


“Mereka [anak muda] bukanlah ‘orang dewasa yang sedang dalam proses pembuatan’,” katanya, “mereka adalah manusia seutuhnya yang memiliki harapan, aspirasi, ide, dan energi untuk berkontribusi saat ini.”


Ia menekankan bahwa melibatkan pemuda dalam proses perdamaian adalah sebuah peluang yang terlewatkan dan harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan terhadap institusi dan meningkatkan solidaritas antargenerasi.Untuk mendukung partisipasi pemuda, PBB mengalokasikan sumber daya dari Dana Pembangunan Perdamaian untuk mendukung Rencana Aksi Nasional untuk Pemuda, Perdamaian dan Keamanan.


Upaya-upaya regional, seperti kerangka kerja Uni Afrika dan strategi Pemuda, Perdamaian dan Keamanan Regional Arab, juga berperan penting dalam mengkatalisasi tindakan nasional, katanya.


Pembangunan perdamaian lingkungan, di mana perempuan muda sering kali memainkan peran utama, adalah bidang lain yang disoroti, seiring dengan seruan Ms. DiCarlo untuk mengakui dan memajukan kontribusi para pembela lingkungan muda, pemimpin masyarakat, dan pembangun perdamaian.


Sebagai penutup, Ibu DiCarlo menekankan bahwa perubahan transformatif bergantung pada tindakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh upaya internasional. Dewan Keamanan, desaknya, dapat menegaskan bahwa perempuan, bersama dengan laki-laki, bertanggung jawab untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat mereka.


“Kesetaraan gender dan mewujudkan aspirasi generasi muda sangat penting bagi perdamaian dan keamanan berkelanjutan di seluruh dunia,” tutupnya.*Dhont Boscho Amerika)

Sabtu, 25 Mei 2024

Andri Elyus Luntungan Pengamat Interational Menilai Perang Rusia Ukraina Bisa Berkahir Jika Putin Menghentikan.

 


Rusia- Perang Rusia Ukraina sudah berjalan dari 2022 dan sekarang telah tahun 2024, sementara kedua belah pihak belum juga terlihat menyadari bahwa perang hanyalah merugikan negara juga menimbulkan korban jiwa dan hanya membuang waktu saja.! oleh sebab itu apa artinya semua itu jika pada akhirnya justru menimbulkan permusuhan yang tidak berkesudahan. Melihat kejadian perang antara Rusia dan Ukraina saya sebagai pengamat tersentuh, dan memohon kepada Tuhan agar kedua hati mereka diberikan jalan kebenaran dan hidup. maksudnya, Tuhan Yesus menuntun kedua Kepala negara yang bertikai dituntun menuju perdamaian. Demikin Andri Elyus Luntungan Pengamat International mengatakan kepada Online saat dihubungi melalui HP. malam ini.


Andri juga mengatakan Minta Putin Segera membuka solusi damai kepada Zelensky. maaf saya menghimbau anda oleh sebab apa yang saya katakan setidaknya melihat dari segi kemanusiaan, dan Firman Tuhan Yesus asli tidak mengajarkan kepada setiap - tiap negara terjadi saling membunuh apalagi pembunuan sangat terencana.! Artinya Tuhan Yesus mengajaran Cinta damai juga mengajarkan Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. berangkat dari firman ini hati ini tersentuh melihat Rusia Dan Ukraina saling membunuh, padahal yang mereka bunuh dahulnya masih saudara mereka bahkan masih satu nene moyang mereka.! Maaf saya membuka historis ini.!. terlepas semua itu harapan saya sebagai pengamat  International meminta kepada Putin segera damai dengan Zwlwnsky. Demikian andri Elyus luntungan mengahiri Perkataannya.

Apa yang dikatakan Andri Elyus Luntungan itu mendapat Respond dari Putin Dan menurut Informasi yang cukup kuat Putin segera berdamai dengan Zelensky. sebagai bukti-Sinyal yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu ini bahwa ia terbuka untuk perundingan damai harus dilihat dengan peringatan yang luas dan tidak jelas, serta mempertimbangkan pengalaman masa lalu Ukraina – dan Barat – dalam diplomasi Rusia.

Pada hari Jumat terjadi banyak keributan mengenai negosiasi, dan pada bulan yang sama Moskow melancarkan invasi ketiga ke Ukraina dari utara Kharkiv.

Kantor berita Reuters mengutip empat sumber, dalam sebuah laporan dari dua wartawan yang sangat berpengalaman dan memiliki koneksi dengan Rusia, bahwa Moskow bersedia mempertimbangkan pembicaraan damai yang akan membekukan pendudukan Rusia saat ini di sekitar seperlima wilayah Ukraina. Putin menanggapi laporan itu dengan menyarankan Rusia bersedia membicarakan perdamaian, berdasarkan perjanjian sebelumnya. Dia mengisyaratkan pembatalan kesepakatan di Istanbul, tepat setelah perang dimulai, pada tahun 2022, namun gagal, sebagian besar karena pasukan Moskow masih mengamuk di wilayah Ukraina, dan pembantaian di sekitar Kyiv telah terungkap. Gagasan yang muncul dalam laporan Reuters akan tidak mencapai tujuan Moskow untuk merebut seluruh Donetsk bagian timur, namun juga menghilangkan desakan Kyiv bahwa mereka tidak boleh menyerahkan wilayah mana pun.

Konteks pernyataan Putin adalah kuncinya. Kunjungan tersebut dilakukan saat kunjungan ke Presiden Belarusia Alexander Lukashenko – peristiwa yang terjadi di masa lalu sebelum Kremlin menggunakan wilayah Belarusia untuk melakukan gerakan militer ke Ukraina, sementara pada hari Jumat terjadi saat latihan senjata nuklir taktis gabungan antara kedua negara. Putin membicarakan perdamaian dengan latar belakang yang sama sekali berbeda.

Putin mempertanyakan legitimasi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang telah berulang kali diserang oleh Moskow, setelah Kyiv harus menunda pemilu karena perang yang dimulai oleh Putin. Pada saat yang sama, ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa jet pribadi mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich telah mendarat di Belarus. Yanukovich yang pro-Rusia melarikan diri dari Ukraina pada tahun 2014 setelah pasukan yang setia kepadanya menembak mati puluhan pengunjuk rasa di pusat kota Kyiv. Kemungkinan kehadirannya saat Putin dan Lukashenko bertemu menimbulkan spekulasi bahwa Moskow kembali berharap untuk merekayasa kembalinya perwakilan kekuasaan di Ukraina.Tujuan Kremlin yang tidak terlalu brutal di Ukraina – selain pendudukan penuh atau sebagian – telah melibatkan seorang presiden di Kyiv yang dianggap setia, yang akan menghentikan langkah negara tersebut menuju Uni Eropa dan NATO. Hal ini merupakan khayalan sebelum invasi tahun 2022, dan muncul pada saat perundingan Istanbul tahun 2022 yang dibatalkan. Namun kini mereka mungkin memerlukan pasukan pendudukan Rusia untuk menerapkan kebijakan tersebut pada masyarakat yang marah karena kebrutalan Kremlin.

Jadi mengapa harus membicarakan perdamaian, terutama ketika Rusia tampaknya sedang mengalami momen paling sukses di garis depan dalam beberapa bulan terakhir, jika bukan sejak invasi?

Diplomasi selalu menjadi alat militer bagi Kremlin. Mereka membicarakan perdamaian di Suriah pada tahun 2015, ketika jet mereka menyerang warga sipil di daerah yang dikuasai pemberontak. Mereka membicarakan perdamaian pada tahun 2015 dengan Ukraina, sementara pasukan Rusia dan proksi mereka sedang melakukan serangan penuh terhadap kota strategis Debaltseve di Ukraina.

Tidaklah sinis untuk tidak mempercayai ketulusan Rusia ketika melakukan negosiasi, namun hal ini merupakan suatu kebutuhan praktis. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka menganggap perundingan layak untuk dilakukan jika mereka secara tak terduga menghasilkan hasil yang bermanfaat tanpa kekerasan, atau memberikan alasan kepada lawan mereka untuk berhenti sejenak dalam perjuangannya untuk mencoba dan mendorong tercapainya kesepakatan.

Moskow mungkin juga akan kembali membicarakan perdamaian karena dua alasan. Pertama, Ukraina dan sekutunya akan mengadakan pertemuan puncak perdamaian di Swiss pada bulan Juni, di mana mereka akan membahas, tanpa Rusia, kesepakatan seperti apa yang mungkin mereka terima. Kemungkinan besar hal ini bertujuan untuk membangun momentum bagi Kremlin untuk mengambil tindakan ketika pasukannya akhirnya kehabisan tenaga atau mengalami kebuntuan.

Zelensky mengatakan dia berharap Tiongkok – sekutu paling kuat Rusia namun hanya sebagian pendukung perang Ukraina – akan hadir. Putin mungkin sedang membicarakan perdamaian sekarang untuk menyarankan kepada Beijing agar tidak terlibat dalam diplomasi mengenai Rusia tanpa kehadiran Rusia. Kecil kemungkinan pertemuan puncak di Swiss akan mengakhiri perang, namun hal ini mungkin dapat memperjelas pikiran negara-negara Barat mengenai betapa seriusnya ancaman Moskow terhadap kesepakatan perdamaian dengan memaparkan kerugian apa saja yang mungkin harus diterima oleh Ukraina terhadap wilayah teritorialnya. integritas untuk menghentikan pertumpahan darah.Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan pada hari Jumat bahwa petunjuk Putin mengenai perundingan perdamaian secara langsung ditujukan untuk menyabotase pertemuan puncak tersebut. “Putin saat ini tidak memiliki keinginan untuk mengakhiri agresinya terhadap Ukraina”, tulisnya di X, menambahkan “inilah sebabnya dia sangat takut” pada pertemuan puncak di Swiss.

Kedua, dan yang paling penting, Putin menyampaikan pesan kepada pemerintah di Barat dan kampanye kepresidenan Amerika saat ini. Ia mencoba memberikan kesan yang samar-samar – mungkin kepada kelompok populis di Eropa, atau anggota Partai Republik MAGA di Amerika Serikat – bahwa kesepakatan sederhana sudah ada, kesepakatan di mana garis depan, yang saat ini dirugikan oleh Ukraina dengan banyak korban jiwa, bisa tiba-tiba terhenti.

Dukungan negara-negara Barat terhadap perang ini sangat mahal dan semakin tidak populer – meskipun dana sebesar $61 miliar yang baru-baru ini disahkan oleh Kongres mungkin telah memberikan penangguhan hukuman bagi isu ini karena bergantung pada opini elektoral selama sekitar satu tahun.Laporan Reuters tersebut membuat pihak-pihak di Barat yang ingin melihat berakhirnya perang percaya bahwa Kremlin dapat segera menghentikan perang tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitri Peskov membuat laporan tersebut seolah-olah mencerminkan posisi permanen Rusia. Namun pada akhirnya, hal ini mungkin terdengar baru dan menarik bagi tokoh-tokoh penting di Barat: Donald Trump – yang gagal menjelaskan bagaimana ia akan menerapkan klaimnya bahwa ia dapat menghentikan perang dalam waktu 24 jam – dan anggota NATO lainnya yang tidak terlalu optimis dibandingkan Perancis, Inggris, dan Amerika. negara-negara Baltik, tentang perlunya untuk tidak pernah mempercayai Rusia di meja perundingan.

Putin adalah seorang pragmatis. Dia memulai perang dengan berpikir bahwa itu akan mudah. Dia melanjutkannya dengan berpikir bahwa toleransi terhadap rasa sakit, keamanan otokratis, dan kesabaran untuk menang akan menang. Dia mungkin benar, saat ini. Ia kini melihat adanya kelemahan dalam pemilu di AS, dan negara-negara Eropa lainnya, yang ia anggap sebagai sinyal yang tidak jelas dan samar-samar bahwa mungkin sudah waktunya untuk melakukan diplomasi.

Hal ini kemungkinan akan mendapat perhatian dari mereka yang sangat berharap perang di Ukraina akan segera berakhir, dan mereka yang kurang menyadari ancaman nyata yang ditimbulkan oleh kemenangan dan hipermiliterisasi Moskow terhadap anggota NATO di wilayah timur. Namun hal ini harus dilihat melalui lensa sinisisme yang mendalam dari diplomasi Moskow sebelumnya di Suriah dan Ukraina: digunakan sebagai waktu untuk mengejar tujuan militer yang sama, namun dengan latar belakang ilusi bahwa perdamaian mungkin akan segera tiba.(Ferdrcky Sarafova Rusia)

Jumat, 24 Mei 2024

Pemilihan Diingris Dipercepat. Oleh Perdana Mentri Rishi Sunak. Andri Eliyus Luntungan Mengatakan Wajar.!

 


international-Pemilihan Diingris perlu dipercepat hal itu wajar oleh sebab, jika menunda atau terlalu telat setidaknya hanya membuang waktu saja, artinya keberadaan di negara ingris setidaknya perlu ada penyegaran yang mana keadaan PM Rishi Sunak boleh dibilang keberadaan suaranya mulai menurun diminati oleh warga ingris, atau partai konserfatif bisa saja disaat ini jika pemilihan dimulai menurun dibanding dengan partai buruh oleh sebab itu wajar jika Perdana Mentri Rishi Sunak mengambil insiatif pemlu perlu dipercepat atau tepat waktu demikian andri elyus luntungan pengamat international mengatakan kepada media online ketika dihubungi melalui HP Nya oleh wartawan Ingris malam ini.Andri juga menambahkan bahwa pemilihan perlu tepat jadwal dan dipercepat bukan berarti kelar dari jadwal melainkan memang perlu hal itu berlak dinegara Ingris, yang mana keberadaan partai konderfatif bisa dikatakan menurun kepercayaannya dari warga ingris itu sendiri, sehingga wajar jika pada akhirnya Serikat Buruh yang tampil sebagai Perdana Mentri Di Ingris buat mengantikan Rishi Sunak itu, ini gambaran yang mungkin bisa saya katakan, artinya ini hanya sebatas perkiraan saja seandainya hal itu tidak terjadi setidaknya abaikan saja. demikian andri elyus luntungan mengahiri perkataannya pada online Ingris.

 seperti yang dikatakan andri itu  diakui-Ketika Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengumumkan pada hari Rabu bahwa Inggris akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 4 Juli, banyak pengamat bertanya-tanya: mengapa sekarang? Lebih khusus lagi, mengapa PM mengadakan pemilu yang hampir pasti kalah? Selama berbulan-bulan, jajak pendapat telah menempatkan Partai Konservatif yang dipimpin Sunak jauh di belakang Partai Buruh yang beroposisi dan, seiring berjalannya waktu, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer tidak hanya akan memenangkan kekuasaan tetapi juga memiliki mayoritas besar di parlemen.


Jawaban atas pertanyaan itu sederhana: kecil kemungkinannya akan ada waktu yang lebih baik. Hampir semua upaya yang dilakukan Sunak tampaknya menjadi bumerang, dan bukan tidak mungkin bahwa kesukaannya terhadap publik akan semakin buruk menjelang akhir tahun. Beberapa hari terakhir ini relatif baik bagi Sunak. Perekonomian tampaknya mulai pulih, dengan Dana Moneter Internasional (IMF) memperbarui perkiraan pertumbuhan Inggris dan inflasi akhirnya kembali ke tingkat normal.

Tidak ada yang salah dalam seminggu terakhir ini sebelum diadakannya pemilu. Ini adalah batasan yang rendah, namun sejak masa jabatannya, saat ini ia mungkin memiliki basis paling stabil untuk meluncurkan kampanye yang pernah atau akan ia lakukan.“PM mulai menjabat menghadapi serangkaian tantangan utama: inflasi, tidak adanya pertumbuhan, migrasi. Dan dia melihat menangani hal-hal tersebut sebagai misi utamanya. Dan dia membuat kemajuan yang nyata dan signifikan dalam hal itu. Pada hari Selasa, IMF meningkatkan perkiraan pertumbuhan kami, kemarin kami melihat inflasi kembali ke tingkat normal, hari ini kami melihat penurunan migrasi sebagai akibat dari reformasi kami.

“Jadi kami mempunyai dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar, dan pandangan kami adalah bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi ke negara ini dan mengatakan 'inilah yang telah kami lakukan, rencana kami berhasil. sekarang menurut Anda siapa yang memiliki rencana dan kapasitas untuk mengambil tindakan berani guna memajukan negara ini menuju masa depan yang lebih aman.'”

Sunak harus mengadakan pemilu sebelum akhir tahun ini, berdasarkan konstitusi. Fakta bahwa sampai minggu ini dia belum membiarkan lawan-lawannya menggambarkan dia sebagai seorang pengecut, takut menghadapi publik.(Lionitha Ingris)

Jumat, 17 Mei 2024

Joe Biden Menyentil Donlad Trum Dedipan Pendukungnya

 


International- Amerika-Presiden Joe Biden pada hari Sabtu menyebut Donald Trump “jelas tidak berdaya” dan mengklaim bahwa “ada sesuatu yang terjadi” pada mantan presiden tersebut setelah dia kalah dalam pemilu tahun 2020.


“Jelas bahwa… ketika dia kalah pada tahun 2020, ada sesuatu yang menimpa dirinya,” kata Biden kepada para pendukungnya di luar Seattle pada acara penggalangan dana pribadi pada hari Sabtu, menurut wartawan di ruangan tersebut. “Dia tidak hanya terobsesi dengan kekalahan pada tahun 2020, dia juga jelas tidak tertekan. Dengarkan saja apa yang dia katakan kepada orang-orang.”

Meskipun Biden menganggap calon presiden dari Partai Republik itu sudah tidak bisa diganggu gugat, dia yakin pemilu November akan berlangsung lama. Kami merasa senang dengan keadaan persaingan, tapi kami tahu persaingannya sudah dekat, kata Biden. menunjuk pada jajak pendapat baru-baru ini.

Trump terus memiliki keunggulan dibandingkan Biden, menurut jajak pendapat CNN yang dilakukan SSRS bulan lalu. Dukungan Trump dalam jajak pendapat di kalangan pemilih terdaftar tetap stabil di angka 49% dalam pertarungan head-to-head melawan Biden, sama dengan jajak pendapat nasional terakhir CNN mengenai pemilu pada bulan Januari, sementara dukungan Biden mencapai 43%, tidak jauh berbeda dengan dukungan bulan Januari. 45%.

Ketika Trump menghabiskan sebagian besar minggu-minggu terakhirnya di ruang sidang Manhattan di tengah persidangan kasus uang rahasia, Biden memiliki jadwal pidato kebijakan dan acara kampanye yang padat, serta menemukan banyak cara untuk menjatuhkan mantan presiden tersebut.

“Ngomong-ngomong, ingatkah saat dia mencoba menangani Covid, dia bilang suntik saja sedikit pemutih di pembuluh darahmu?” Biden mengatakan kepada kerumunan pembangun bulan lalu. “Dia merindukan. Semuanya sampai ke rambutnya.”

Penggalangan dana negara bagian Washington pada hari Sabtu diadakan di rumah mantan eksekutif Microsoft Jon Shirley, yang memperkenalkan presiden.

Saat Biden mengakhiri pidatonya, dia mengatakan kepada para donor, “Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan Anda.”(Lionita Amerika)

Kamis, 09 Mei 2024

Andri Elyus Luntungan Pengamat Intenaional Mengatakan Perlunya Perlindungan Pemuda Dan Wanita Ditempat Konflik



 International- Meihat keadaan didaerah konflik yang sering menjadi koban mental adalah pemuda dan Wanita juga anak -anak, setidaknya disini perlu ada sebuah peraturan Khusus perlindungan bagi mereka semua. Artinya sekeras apapun konflik perang didalam negara seharusnya seteril dari merusak masa depan pemuda dan wanita juga anak-anak dari kekerasan, apalagi harus menjadi korban meninggal, atau terkena sasaran kekejaman dari peperangan itu, oleh sebab generasi muda Wanita dan anak -anak asli tidak tahu menahu jika diatas sana telah terjadi perang syaraf diantara kepala pemimpin mereka. disini perlunya reformasi aturan perang, maksudnya didalam lembaran aturan perang di UN PBB, perlu diperlukan aturan yang mengatur mengenai tidak bolehnya Pemuda dan wanita juga anak-anak menjadi korban . Ungkap andri elyus luntungan pengamat International saat dihubungi oleh online ditanya mengenai didaerah konflik perlunya perlindungan Pemuda dan Wanita juga anak -anak agar tidak menjadi korba . melalui HP..Andri juga menambahkan,Tidak jarang dimana didaerah konflik, pasti ada saja, korban Anak - anak, pemuda dan wanita diaerah konflik itu. padahal jika asli seluruh anggota memahami empat pilar yang mereka sebagai anggota UN PPB. disana jelas, dan dari empat pilar Mengapa UN PBB dibentuk setidaknya berawal menghimpun segala bangsa buat punya tujuan membangun bersama, dan saling memnghargai wilayah teritorial, dan menciptakan perdamaian dunia. artinya para pendahulu mendirikan UN PBB. niat dan tujuan mereka sangat mulia bertujuan menyatukan seluruh bangsa dengan tujuan menciptakan perdamain dunia. dan semboyan itu terang benderang ada di bagian pilar keempat itu. ini jika asli bagi mereka yang duduk sebagai anggota UN.PBB. membacanya. artinya mereka duduk disana setidaknya paham sebagai anggota bisa menganalisa seperti apakah menciptkan kedamaian dunia itu.?. maaf saya sebagai pengamat menyentil hal ini. terlepas semua itu, pesan saya sebagai pengamat, mulai sekarang perlunya seluruh anggota UN.PBB. Punya suara bulat dulu, yang utama seperti apa duduk disana dapat menciptakan kedamaian dunia. menanggulangi Kriminalitas dunia, menanggulangi berbabagai gejolak sabotase ekonomi, menanggulangulangi kerusakan alam dan sumberdaya lingkunga, fauna, juga pengeruskan hutan, gunung dan juga folusi, juga berbagai teroris yang mengancam jiwa manusia dan penyebaran penyakit yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab itu.?. ini pesan saya. artinya adanya perang mengapa bisa terjadi,setidaknya, anggota UN.PBB, dapat menganalisa, setelah itu seperti apa sangsi buat setiap kepala negara yang keras kepala harus ditindak!?. Cetusnya.



Oke lupakan dulu, persoalan pertanyaan saya itu, sekarang kembali bagaimana UN PBB. segera berembuk membuat aturan yang paten buat melindungi -Anak - anak didaerah konflik agar mereka tidak menjadi korban, juga pemuda dan wanita, dari kekejaman peranag yang terjadi dinegara mereka?. maafpenagamat bertanya seperti ini hanya sebatas memberikan saran juga pertanyaan saja.dan saran agar membuat Aturan yang paten buat melindungi Anak -anak, juga pemuda dan wanita. demikian andri elyus luntungan pengamat international mengahiri perkataannya, kepada Online.
 Sementara itu ditempat yang lain, Diruanga UN PBB, apa yang dikatakan andri menjad sebuah pembahansan dan hal itu Program Dewan Keamanan untuk bulan Mei menampilkan tiga perdebatan besar, termasuk satu perdebatan mengenai peran perempuan dan pemuda dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, kata Presiden Dewan Keamanan pada konferensi pers di Markas Besar hari ini.

Pedro Comissário Afonso (Mozambik), yang memegang jabatan presiden bergilir di organ yang beranggotakan 15 orang tersebut pada bulan tersebut, mengatakan bahwa acara pertama akan berupa debat terbuka pada tanggal 21 Mei untuk membahas perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata dan mempertimbangkan laporan terbaru mengenai konflik bersenjata. Sekretaris Jenderal mengenai hal ini.

Topik ini secara permanen ada dalam agenda Dewan, namun negaranya memutuskan untuk “mengangkatnya” karena banyak konflik yang berkecamuk di seluruh dunia. “Konflik-konflik tersebut menyebabkan kerusakan besar dan kematian pada anak-anak, perempuan dan laki-laki,” tegasnya.

Yang kedua adalah debat terbuka pada tanggal 23 Mei tentang penguatan peran negara-negara Afrika dalam mengatasi tantangan keamanan dan pembangunan global, katanya, sambil menekankan: “Afrika akan selalu menjadi prioritas utama kami.” Negaranya ingin melihat sejauh mana negara-negara Afrika sebagai sebuah institusi dapat mewujudkan “barang global” – perdamaian, keamanan dan pembangunan.

Debat ketiga akan diadakan pada tanggal 28 Mei untuk membahas peran perempuan dan generasi muda dalam menjaga perdamaian dan keamanan, katanya, seraya menambahkan bahwa debat ini akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Mozambik, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.

Ketika ditanya tentang dokumen hasil dari tiga pertemuan yang disoroti, ia mengatakan bahwa delegasinya berupaya untuk mengadopsi pernyataan presiden mengenai isu perempuan dan generasi muda. “Mengadopsi sebuah pernyataan di Dewan tidaklah mudah, apalagi sebuah resolusi,” katanya, menyatakan komitmennya untuk mengadakan konsultasi ekstensif untuk mencapai tujuan tersebut.

Menanggapi pertanyaan tentang beberapa topik mendesak yang “hilang” dari kalender, ia mengatakan bahwa ada “ruang terbuka” di mana pertemuan mengenai Gaza, Ukraina dan Sudan dapat ditampung.

Ketika ditanya mengenai fokus dominan Dewan Keamanan PBB terhadap Afrika dan Timur Tengah, dia mengatakan “tidak ada salahnya” membahas isu-isu ini, namun masalahnya adalah kurangnya solusi terhadap permasalahan ini.

Ketika seorang koresponden menanyakan seberapa cepat Dewan dapat bertindak jika terjadi serangan Israel di Rafah, dia mengatakan bahwa sebagai Presiden badan tersebut, dia akan mendorong upaya untuk mencapai gencatan senjata. Jika gencatan senjata terjadi, “kami pasti akan menyusun resolusi” yang sangat mendukungnya. Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, arahannya adalah mengambil tindakan seperti yang dilakukan Dewan ketika mengadopsi resolusi 2728 (2024).

Ketika ditanya apakah situasi di Sudan memerlukan pertemuan lebih awal dari jadwal yang dijadwalkan pada tanggal 7 Mei, ia mengatakan bahwa Dewan dapat mencoba mengadakan pertemuan lebih cepat berdasarkan penilaian situasi.

Mengenai keanggotaan negaranya di Dewan selama satu setengah tahun terakhir, beliau mengatakan bahwa Mozambik telah memberikan kontribusi yang sederhana terhadap bisnis badan tersebut. “Kami bukan negara besar, tapi kami mengedepankan nilai-nilai perdamaian,” katanya, seraya menambahkan: “Kami menginginkan keadilan, perdamaian, dan pembangunan internasional.”

Beralih ke Republik Demokratik Rakyat Korea, ia mengatakan bahwa negaranya mendukung semua resolusi Dewan yang menyerukan perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea.

Ketika diminta untuk mengomentari pernyataan Presiden Portugal bahwa Lisbon harus membayar biaya penjajahan, ia berbicara dalam kapasitas pribadinya untuk “sangat mendukung” hal tersebut. “Itu berarti dia sadar akan keadilan dan keadilan dalam hubungan internasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa mengambil sikap melakukan reparasi atau mengutuk masa lalu adalah “hal yang benar untuk dilakukan”. Kolonialisme adalah salah dan perbudakan adalah salah, tegasnya.

Saat dimulainya kembali sesi khusus darurat Majelis Umum pada tanggal 10 Mei untuk mengembalikan isu keanggotaan penuh Palestina di PBB ke Dewan, seorang koresponden bertanya apakah badan tersebut dapat memberikan hasil yang berbeda kali ini. Sebagai tanggapan, beliau mengatakan bahwa Palestina, sebuah negara yang cinta damai, memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB. Mozambik memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina dan Israel, sesuai dengan visi dua Negara.

Ketika ditanya tentang pertemuan tanggal 28 Mei, beliau mengatakan bahwa perempuan dan generasi muda harus menjadi kekuatan bagi kemajuan umat manusia, khususnya di negara-negara Afrika. Dengan memasukkan topik ini ke dalam agenda, komunitas internasional dapat diingatkan akan pentingnya peran perempuan dan generasi muda serta memberikan penghormatan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan di seluruh dunia.( Dhont Boscho Amerika)


Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

tes

tes01

UN Women | End Violence against Women

desain P.

United Nations News Centre

News by region: Americas


Eric Garner, Michael Brown cases spark ‘legitimate concerns’ about US policing – UN experts

5 December – Grand jury verdicts in the United States which resulted in the decisions to not bring to trial the cases of two unarmed African-American men killed by police forces have sparked “legitimate concerns” regarding policing practices across the country, a group of United Nations human rights experts said today.


US should respond to public demands for greater police accountability – Ban

4 December – In the wake of a grand jury decision in New York yesterday not to indict a police officer in the chokehold death of Eric Garner, an unarmed man, in July, United Nations Secretary General Ban Ki-moon has urged the United States to do “anything possible to respond to demands of greater accountability.”


UN rights experts call on US to commute death sentence of mentally ill prisoner

2 December – Two United Nations human rights experts today urged the United States Government and the authorities in Texas to halt the execution of Scott Panetti, a prisoner with proven psychosocial disabilities, due to be carried out on 3 December.


Paraguay: UN expert concerned over indigenous peoples’ rights to land, resources

1 December – The United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples identified a number of ongoing challenges remaining in Paraguay as she ended an eight-day official visit to the country on Friday.


UN rights experts urge US President Obama to release report on CIA torture allegations

26 November – The United States must rise to meet the high human rights standards it has set for itself and others around the world, a group of United Nations human rights experts urged today, as they called on President Obama to support “the fullest possible release” of a report detailing Central Intelligence Agency (CIA) interrogation practices.


UN rights chief concerned over 'disproportionate' killings of African-Americans by US police

25 November – The decision by a Grand Jury in Missouri to absolve a police officer for the fatal shooting of an African-American teenager has spotlighted broader concerns about institutionalized discrimination across the United States, the top United Nations human rights official said today.


Haiti: UN mission chief urges calm, respect for rights in wake of protests

25 November – Amid rising tensions Port-au-Prince and other key Haitian cities in the wake of last month’s delayed elections, the top United Nations official in the country deplored the violence that recently caused injuries among demonstrators and called on all sides to respect the right to free expression while also avoiding any recourse to violence.


Mexico: UN rights office notes ‘deep concerns’ over case of missing students

14 November – The United Nations Human Rights Office (OHCHR) today cautioned against jumping to conclusions regarding the “complex and ongoing” investigation into the disappearance of 43 students in Mexico, amid reports that a number badly burned bodies have been recovered from sites in Guerrero state.


13 November – The top United Nations coordinator for cholera response in Haiti says support for initiatives to combat the disease has been “disappointing,” noting that while it may be possible to eliminate cholera in about a decade, at the current rate of funding, it would take more than 40 years to do the job.
UN rights office voices concern over Dominican Republic’s ruling on regional court

7 November – The United Nations human rights office today voiced deep concern about a recent Dominican Constitutional Court’s ruling that the country’s recognition of the competence of the Inter-American Court of Human Rights is unconstitutional.


<
This Week at the UN - Friday, 5 December 2014

Newsmakers

  • Amina J. Mohammed
  • Amina J. Mohammed

    ...by 2030 we can end poverty, we can transform lives and we can find ways to protect the planet while doing that.

    More »



UN Women | End Violence against Women


Headlines at a glance

7 December

'We will provide whatever is needed', UN pledges response to Philippines typhoon

Somalia: UN Envoy 'appalled' by deadly terrorist attacks in Baidoa, calls for political unity


5 December

Half a million displaced in eastern Ukraine as winter looms, warns UN refugee agency

UN chief scores goal for peace in football game to mark 'Christmas Truce' of 1914

DR Congo: UN refugee agency concerned at sudden closure of displaced persons camp

Indian Ocean: UN warns of uptick in clandestine migration despite ‘horrific’ dangers

‘Dark day for justice’ says ICC Prosecutor, dropping charges against Kenyan President

UN report urges more funds for climate change adaptation, warns on temperature rise

World must do 'whatever it takes' to ensure recovery of Ebola-affected countries – Ban

‘Turning blind eye not a solution’ to Mediterranean migrant crisis – UN rights expert

UN relief agencies prepare emergency response as typhoon approaches Philippines

‘Humane impulse to assist’ leads to enriched life, UN chief says on global Volunteer Day

Central African Republic: UN chief says security fragile, calls for vote by August 2015

Eric Garner, Michael Brown cases spark ‘legitimate concerns’ about US policing – UN experts

Wage growth stagnant in developed countries, slow worldwide – UN labour agency

Spotlighting humanity’s ‘silent ally,’ UN launches 2015 International Year of Soils


4 December

Ban appoints new Under-Secretary General for Communications and Public Information

Amid fresh violence in Libya, UN mission urges all parties to give dialogue chance to succeed

Kenya: UN says uptick in violence linked to rising inter-communal tensions

US should respond to public demands for greater police accountability – Ban

Ban condemns deadly terrorist attacks in Grozny

UN political chief urges revamped approach to boosting development in Afghanistan

Senior UN relief official describes “bleak” situation in South Sudan after a year of conflict

Yemen: Security Council condemns deadly bombing at Iranian Ambassador’s residence

Darfur: UN peacekeeping chief warns Security Council of region’s ongoing insecurity, violence

Road to Dignity by 2030: UN chief launches blueprint towards sustainable development

Food prices, stable for third straight month, appear to have ‘bottomed out’ – UN

Israel’s demolitions of Palestinian homes undermine ‘already fragile situation’ – UN


3 December

UNESCO chief calls for ‘protected cultural zones’ in war-torn Iraq, Syria

At ‘crossroads,’ humanitarian system must engage earlier, more systematically – UN deputy chief

Ebola: UN special envoy appeals to Liberians to remain vigilant, sustain response

UN health agency issues new guidelines on treating, preventing cervical cancer

At UN-backed conference, Ban urges greater industrial safety standards against accidents

South Sudan shaken by ‘sustained’ fighting as political crisis continues – UN

Iconic image spotlighting plight of Palestine refugees, illuminates UN headquarters

Ending violence against women calls for legally binding global standard – UN expert

2014 set to be hottest year on record, warns UN weather agency

UN torture prevention body highlights States’ duty to allow access detention centres

Somalia: UN ‘outraged’ by deadly terrorist car bomb attack in Mogadishu

UN agency launches social media campaign to bring urgent food aid to Syrian refugees

On world Day, Ban spotlights how technology can improve life for 1 billion persons with disabilities


2 December

At Harvard, UN chief urges global community to confront world’s existential threats

Ban deplores deadly terrorist attack against civilians in north-eastern Kenya

UN envoy welcomes deal between Iraqi, Kurdish region on oil, finances

Ebola: World Bank reports economic impact in worst-hit countries to exceed $500 million in 2014

Great Lakes Envoys outraged by spate of civilian massacres in eastern DR Congo

Cambodia: UN refugee agency voices concern over possible deportation of Montagnards

UN rights experts call on US to commute death sentence of mentally ill prisoner

South Sudan: UN chief stresses support for independence and sovereignty

UN rights office voices alarm over increasing polarization in Egypt amid protests

On Day to Abolish Slavery, UN urges end to modern-day scourge trapping 21 million


1 December

Ghana teams up with UN-backed alliance in move towards cashless economy

Paraguay: UN expert concerned over indigenous peoples’ rights to land, resources

UN recognizes achievement of thirteen countries in eradicating hunger ahead of 2015-deadline

Lima conference set to ‘write history’ ahead of 2015 climate deadline, UN official says

Letter-post still key revenue-maker for world’s postal services – UN agency

Lebanon: Ban appoints Special Coordinator as country continues to face political vacuum

Violence in Iraq kills at least 1,232 people in November – UN

Darfur: African Union-UN mission launches campaign against recruitment of child soldiers

Syria: UN forced to suspend food aid, warns of 'disastrous' impact as winter nears

World AIDS Day: UN, urban leaders endorse ‘fast track’ to ending epidemic by 2030


29 November

Ban condemns 'horrific' bombing of mosque in northern Nigeria


28 November

Emergency declared in Gaza following severe flooding – UN

UN refugee agency welcomes adoption of civil registration declaration in Asia-Pacific

Ebola: UN health agency advises male survivors to abstain from sex for 3 months

UN official sees upcoming Lima climate talks as ‘stepping stone’ for universal treaty

Deadly Boko Haram attack forces thousands to flee Nigeria for Niger – UN

'The world is on the side of those who are involved in this fight' against Ebola – UN envoy

Development cooperation in Mediterranean can help stem tide of forced migration – UN agency

Afghanistan: Security Council condemns attack on UK embassy vehicle

Botswana: UN expert calls for renewed 'nation-building' to celebrate rich diversity

Ahead of World AIDS Day, UN children's agency urges more investment, access to treatment


27 November

Structural reforms can help poorest countries break 'vicious' economic circle – new UN report

New UN-backed open-source tool will support community resilience-building


26 November

Ebola: UN crisis response mission opens new office in Mali

UN chief appoints panel on creating ‘technology bank’ for world’s poorest nations

Ritual dancing, bread-making among cultural practices added to UN heritage list

INTERVIEW: former UN official urges more transparent process to select Secretary-General

DR Congo: Security Council condemns massacres of civilians, attacks on peacekeepers

'Profoundly concerned' over violence in Libya, Security Council warns of possible sanctions

Obesity-related cancers on rise, especially in developed countries – UN

Kyrgyzstan: UN rights experts urge Parliament to withdraw anti-gay bill

UN rights experts urge US President Obama to release report on CIA torture allegations


25 November

Ban voices ‘deep concern’ over eruption of violence in Libya; urges return to dialogue

Sanctions are ‘effective’ method to build global stability, Security Council told

Syria: humanitarian efforts falling short, UN relief chief warns, calling for end to violence

Ebola: December 1 target for response may not be met in some areas of West Africa, UN reports

International community has duty to protect minorities, UN deputy chief tells Geneva forum

As number of South Sudanese refugees grows, UN relief official urges support to Ethiopia

UN rights chief concerned over 'disproportionate' killings of African-Americans by US police

UN sounds alarm to end ‘global pandemic’ of violence against women

Timor-Leste: UN expert warns dismissal of judicial officials may have ‘chilling effect’

Security Council extends UN mission in South Sudan through May 2015

Haiti: UN mission chief urges calm, respect for rights in wake of protests

Security Council extends UN Guinea-Bissau office for three months

UNESCO chief denounces murder of Somali radio journalist

Israel’s demolition of Palestinian homes ‘contrary to international law,’ UN experts warn

desain baru

Latihan Skrip

    !-- Lead Items --> !-- END Video Items -->
    Gavin Crowden World Vision UK

    Commonwealth summit grand stage for UK PM May to end slavery

    If May can influence other leaders to join her to end this abuse, she will certainly be building a legacy of which she can rightly be proud
    Ruwani Dharmakirthi CARE International

    "If there’s no war today, there’s war tomorrow”

    “DRC will never have peace – if there’s no war today, there’s war tomorrow.”
    href="/item/20180322143131-5xd62/">
    The Road to the Ring - Swapping gangs for boxing in Medellin

    Climate

    We focus on the human and development impacts of climate change. more
    Mohamed Adow Christian Aid - UK

    African leaders must remember who they serve at climate talks

    Silence is not an option for African leaders at this week's climate talks on shipping