"utang Indonesia Terus Membengkak Rakyat Miskin Terus Menderita?"

Jakarta Indonesia-Rasio utang Indonesia terhadap Gross Domestic Product (GDP) saat ini mencapai 27 persen (GDP sekitar Rp 13.000 triliun). Dengan rasio tersebut, setiap penduduk Indonesia memiliki tanggungan utang negara sebesar US$ 997 atau setara Rp 13 juta perkepala. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jika dihitung dari hampir 260 juta penduduk, diperkirakan perkepala dari kita semua memiliki utang masing-masing US$ 997. Diakuinya angka tersebut masih cuku tinggi, tapi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Mantan Direktur pelaksana World Bank ini membandingkan rasio utang negara lain yang masih jauh lebih besar dibandingan Indonesia. Dikatakannya, Di Amerika Serikat, setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan di Jepang bahkan mencapai sebesar US$ 85.000. "Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30% dan defisit APBN pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Facebook-nya, Jumat (7/7). Ia memastikan, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati). Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. “Ini merupakan upaya pemerintah mengejar ketinggalan pembangunan," lanjutnya. Pemerintah sejauh ini memang menilai utang menjadi sesuatu yang tak bisa terelakan mengingat Indonesia masih mengalami defisit anggaran beberapa tahun terakhir. Misalnya saja, penerimaan dalam APBN P 2016 diproyeksikan sebesar Rp 1.786,2 triliun dengan belanja negara Rp 2.082,9 triliun. Namun, penerimaan hanya terealisasi Rp 1.551,8 triliun (86,9 persen dari target) dengan realisasi belanja negara Rp 1.859,5 triliun (89,3 persen dari target). Defisit anggaran pun tercatat Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB. Di dalam APBN 2017 penerimaan negara di proyeksikan sebesar Rp 1.750,3 triliun, dengan rencana belanja sebesar Rp 2.080,5 triliun. Defisit anggaran pun dipasang di angka 2,41 persen terhadap PDB atau Rp 330,2 triliun. Angka-angka ini kembali diubah lewat APBN Perubahan 2017 mengingat ada asumsi target penerimaan pajak masih akan mengalami shortfall tahun ini. Artinya, utang bakal menjadi jalan cepat buat pemerintah untuk menambal kurangnya penerimaan negara. Dalam rancangan APBN-P 2017, shorfall penerimaan perpajakan ditaksir mencapai sekitar Rp 48 triliun. Konsekuensinya, target perpajakan pun direvisi turun dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun. Sayangnya, shortfall pajak justru tidak diikuti oleh pemangkasan belanja, seperti yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. Alasan pemerintah, saat ini tengah butuh biaya besar untuk mengenjot infrastruktur. Pada APBN-P 2017, pagu belanja negara justru dinaikkan dari Rp 2.080,5 triliun menjadi Rp 2.111,4 triliun. Alhasil, defisit anggaran akan naik dari Rp 330,2 triliun menjadi Rp 397 triliun. Ujungnya defisit membengkak dari 2,41% menjadi 2,92 terhadap PDB, hampir menyentuh batas atas defisit anggaran 3 persen dari PDB sesuai UU Keuangan Negara. Dengan kenaikan defisit tersebut, total utang pemerintah yang akan ditarik meningkat dari Rp 384,69 triliun menjadi Rp 426,99 triliun. Jika anggaran utang tersebut terealisasi, maka pada akhir 2017, outstanding utang pemerintah akan mencapai Rp 3.962,86 triliun. Sebuah ‘percepatan’ pertumbuhan utang yang signifikan. Bisa dilihat total utang baru selama 2,5 tahun terakhir sudah mencapai Rp 1.210,92 triliun. Sebagai perbandingan, dalam tiga tahun terakhir pemerintahan sebelumnya (SBY), tambahan utang baru ‘hanya’ mencapai Rp 619,74 triliun. Bahkan, pertumbuhan utang dalam 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo saat ini, masih lebih besar dibandingkan penambahan utang pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY secara keseluruhan lima tahun (2009-2014) yang sebesar Rp1.019 triliun. Sampai akhir tahun ini, hampir dipastikan utang pemerintahan Joko Widodo pun akan bertambah dan melampaui level Rp 1.500-an triliun dalam tiga tahun pertamanya. . Defisit Keseimbangan Primer Pertanyaannya, apa yang menjadi parameter negara harus belanja lebih besar di banding pendapatannya yang diproyeksikan selama setahun ke depan? Mengapa setiap tahun belanja negara harus meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan terus tak bisa mengejar pertumbuhan kebutuhan belanja? Jika besaran belanja negara ini tahun depan sama seperti tahun ini, apakah harus dianggap negara tak berkembang? Faktanya, untuk memenuhi hasrat belanja negara, utang yang ditarik pemerintah lewat sejumlah instrumen dan kreditur jumlahnya sudah sangat besar dan makin sulit dikurangi. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, saldo utang pemerintah selalu meningkat. Jika di tahun 2012, posisi utang pemerintah sebesar Rp 1.977,77 triliun, di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 3.511,16 triliun. Hingga Mei 2017 posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp 3,672,43 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2,943,72 triliun atau 80,16 persen dari total utang. Sementara sisanya, Rp 728,7 triliun merupakan pinjaman. Sejak awal penyusunan anggaran di tahun sebelumnya, pemerintah memang sudah menetapkan kekurangan (defisit) bakal ditutup oleh utang. Rencana penarikan utang pun sudah disusun sesitematis mungkin dengan jadwal yang terencana. Bahkan strategi berutang pun disusun hingga ada istilah Front Loading Strategy atau menarik utang di awal periode tahun berjalan. “Selama anggaran direncanakan selalu defisit, maka pasti ada penambahan utang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menurut mantan Menteri Keuangan ini, utang menjadi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih melambat. Dijelaskannya, dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta cenderung melambat, sehingga diperlukan dorongan belanja pemerintah yang lebih ekspansif. Defisit budget sejatinya diterapkan untuk mengganti skema budget berimbang (pengeluaran tak boleh lebih dari pendapatan) yang sebelumnya digunakan dalam APBN pemerintahan Orde Baru. Namun, kini skema ini diubah, APBN boleh defisit asalkan dalam batas yang wajar. Sehingga ditetapkan batas maksimal defisitnya sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Mantan Wakil Presiden Boediono, sebetulnya memang tidak ada penjelasan ilmiah mengenai batasan tersebut hal itu. "Saya membuat kebijakan itu hanya menyontek dari Eropa," ujar Menteri Keuangan periode 2001-2004 tersebut dalam sebuah diskusi di Kementerian Keuangan beberapa tahun lalu. Kala itu, cara tersebut dinilai jitu untuk menjawab masalah saat itu; utang membengkak, penerimaan minim, sementara itu Indonesia butuh tenaga untuk menggenjot perekonomian yang saat itu masih minus 13 persen. Hanya saja, ternyata skema defisit budget tersebut masih terus dilakukan sampai saat ini. Ekonom INDEF Enny Sri Hartati kepada Validnews mengatakan, ketika defisit APBN melebar itu artinya pemerintah butuh uang yang biasanya diambil lewat jalan utang. Menurutnya, utang memang bukanlah barang haram, hanya saja harus dilihat lagi seberapa efektif utang tersebut digunakan untuk memacu penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. “Masalahnya, utang ini punya garansi nggak untuk meningkatkan penerimaan pemerintah ke depan? Ini ditunjukkan dari neraca keseimbangan primer,” kata Enny. Sayangnya, sejak 2012 terjadi defisit keseimbangan primer hingga tahun depan terus bertambah. Ini menunjukkan belanja APBN tidak efektif. “Jadi kita ambil utang, tapi beban kita bertambah, malah menambah defisit. Buat apa kita ambil utang kalau akhirnya hanya untuk menutup utang lama, bukan untuk kegiatan produktif,” lanjutnya. Sekadar mengingatkan, Neraca Keseimbangan Primer adalah realisasi pendapatan negara dikurangi dengan realisasi belanja negara, di luar pembayaran utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan adanya utang yang digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut, ibaratnya gali lubang tutup lubang. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan terlihat pada 2011, nilai keseimbangan primer pada APBN masih positif sebesar Rp 8,9 triliun (realisasi). Kemudian berubah negatif menjadi Rp -52,8 triliun (2012), Rp -98,6 triliun (2013), Rp -93,3 triliun (2014), Rp -142,5 triliun (2015), Rp-125,6 (2016), Rp -109 Triliun (APBN 2017) dan Rp 178 triliun (APBN Perubahan 2017). Dengan keseimbangan primer yang terus negatif tersebut, dapat dikatakan kemampuan APBN kita untuk mengurangi beban utangnya masih lemah. Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar tidak membahayakan kesehatan fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sempat mengakui, postur APBN belakangan ini memang tidak sehat. Karenanya, pengelolaan APBN harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi momok bagi APBN itu sendiri. "Kalau ingin belanja lebih banyak, harus mendapatkan pajak yang lebih banyak. Dengan demikian seluruh kebutuhan bisa didapat dan tidak membahayakan ekonomi," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara (12/7). Mengenai penetapan target APBN, khususnya anggaran belanja, Sri bahkan menilainya sebagai sesuatu yang cukup lucu. Jika pada satu sisi, pemerintah harus menetapkan anggaran belanja yang pasti akan digunakan, di sisi lain pemerintah harus menetapkan penerimaan yang tak pasti akan diperoleh. Ironisnya, utang yang sudah disiplin ditarik sesuai jadwalnya, selalu tersisa atau tak seluruhnya terpakai pada satu tahun anggaran. Istilahnya, utang mubazir yang saldonya tiap tahun justru bertambah. Utang yang tak terpakai itu pun ditambah lagi dengan anggaran lainnya yang tak terserap optimal setiap tahunnya dan bertumpuk menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAL sendiri adalah saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Pendeknya, SAL adalah sisa uang dikantong kita di akhir tahun yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran selama bertahun-tahun, di dalamnya termasuk perolehan pendapatan dan utang. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang terbit Mei 2017 kemarin, SAL awal 1 Januari 2016 sebesar Rp 107,91 triliun dengan penyesuaian SAL Awal Rp 0,35 triliun. Kemudian penggunaan SAL pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 19,01 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp 26,16 triliun dan Penyesuaian SAL sebesar minus Rp 2,22 triliun. Dengan begitu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2016 adalah sebesar Rp 113,19 triliun Jumlah SAL pemerintah pusat sendiri belakangan terus naik. Jika pada 2015 lalu sebesar Rp 86 triliun kemudian menjadi hampir Rp 108 triliun atau naik sebesar Rp 22 triliun di 2016. Sayangnya, besaran SAL yang bertambah juga selalu dikontribusi dari adanya SiLPA. SiLPA sendiri sejatinya menggambarkan pembiayaan atau utang yang tidak digunakan dalam APBN tahun sebelumnya. Padahal, beban bunga dari utang tersebut tetap berjalan. Pada APBN 2017 bunga utang yang ditanggung pemerintah saja mencapai Rp 221 triliun, angka ini meningkat 21 persen dari pembayaran bunga utang pada APBN-P 2016 sebesar Rp 182 triliun. Selama lima tahun terakhir rata-rata peningkatan pembayaran bunga utang mencapai 17persen. Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Dani Setiawan kepada Validnews, menuturkan posisi Rupiah yang rendah belakangan bahkan makin mendongkrak pembayaran bunga utang dan pokok utang pemerintah. Ironisnya, sejak tiga tahun terakhir untuk membayar cicilan dan bunga utang yang telah jatuh tempo, "Pemerintah harus menarik utang baru. Gali lubang tutup lubang,” serunya. Sebenarnya, dengan masih adanya uang di kantong, pemerintah bisa mengunakan SAL untuk memenuhi kebutuhan arus kas (cashflow) di awal tahun seperti untuk membayar gaji pegawai, sementara penerimaan pajak belum terkumpul. SAL juga tentu bisa menjadi mengurangi rencana penarikan utang baru, apalagi untuk menutup utang lama. Namun, mulai awal Desember tahun lalu saja sudah dinerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat atau global bond sebesar US$ 3,5 miliar. Alasan penerbitan tersebut untuk menutupi kebutuhan belanja pada awal tahun 2017 (prefunding) yang masuk dalam realisasi pembiayaan semester pertama 2017. Akhir Maret 2017, pemerintah pun kembali menerbitkan sukuk global di pasar internasional sebesar US$ 3 miliar atau setara Rp 40 triliun, yang terdiri dari US$ 1 miliar untuk tenor 5 tahun dan US$ 2 miliar untuk tenor 10 tahun. Padahal, Kementerian Keuangan sendiri pernah mengungkapkan, kebutuhan anggaran pada awal 2017 guna membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah hanya mencapai sekitar Rp 50 triliun. Artinya bisa diambil sepenuhnya dari SAL. Tampaknya pemerintah harus mengingat lagi, utang memang bisa membantu, tapi bisa juga menjadi hantu di masa depan. Terlebih lagi, utang yang terus membesar tak banyak dirasakan rakyat bawah. United Nations Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016 misalnya mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014. Kualitas manusia Indonesia kalah dari Malaysia, bahkan juga lebih rendah dari Turki. IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, dengan skor 0,689. Sedangkan Malaysia ada di peringkat 59 dengan skor 0,789, dan Turki di peringkat 71 dengan skor 0,767. UNDP pun melansir, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20 ribu per hari dan sekitar 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Untuk tingkat kesehatan dan kematian, sekitar dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu masih sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara untuk akses ke layanan dasar, UNDP mencatat hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi. Data terakhir BPS pun menyebutkan, sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebanyak 6,90 ribu orang menjadi 27,77 juta orang atau 10,64%. Pada September 2016 penduduk miskin tercatat sebesar 27,76 juta orang atau 10,70%. Utang memang tak haram, tapi harus bermanfaat. Apakah utang memang jalan satu-satunya untuk berkembang dan membawa masa depan lebih cepat? Jangan sampai tagline “Bring Tomorrrow Today” yang diusung suatu lembaga pembiayaan nasional, justru merampas masa depan anak cucu kita, hanya karena kita sudah menggunakannya dengan serakah saat ini. Atau, mungkin pemerintah sangat yakin, anak cucu kita nanti pasti bisa melunasi dosa leluhurnya saat ini? (Uji Coba saja)

"Orang Miskin Amerika Perlu Diperhatikan.?"

Amerika -Menurut seorang ekonom peraih Nobel, orang Amerika makmur harus menyumbang kepada orang-orang miskin Amerika katimbang menyumbang orang-orang miskin di negara-negara berkembang. Dalam sebuah editorial untuk New York Times, peraih Nobel ekonomi Angus Deaton menulis bahwa orang Amerika yang menyumbangkan untuk amal orang luar Amerika, harus disadarkan bahwa ada orang-orang Amerika yang sama miskinnya dengan orang-orang di negara-negara berkembang. “Ada jutaan orang Amerika yang menderita"Orang Miskin Amerika Perlu Diperhatikan.?", karena kemiskinan dan masalah kesehatan, sama buruknya atau buruknya dibandingkan orang miskin di Afrika atau Asia.” Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrim sebagai hidup dengan 1,90 dollar per hari ada 3,2 juta orang di Amerika Serikat. Tapi karena kriteria ini tidak memperhitungkan biaya hidup di negara tertentu, Deaton menjelaskan bahwa perbatasan untuk kemiskinan ekstrim di negara-negara kaya harus kurang dari $ 4 per hari. “Ketika kita membandingkan kemiskinan absolut di Amerika Serikat dengan kemiskinan absolut di India dan negara-negara miskin lainnya, kita harus menggunakan $ 4 untuk Amerika Serikat dan $ 1,90 untuk India.” Dengan ukuran ini, kita mencapai angka 5,3 juta orang Amerika yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Ini lebih banyak dari Sierra Leone (3,2 juta) dan sama jumlahnya dengan orang miskin di Senegal. Dengan kata lain 1,7% penduduk Amerika adalah orang miskin. Di Eropa, Italia, Spanyol, Portugal dan Yunani memiliki lebih dari 2% penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sedangkan di Prancis 0,3% di Perancis dan 0% di Jerman. Jika kondisi kesehatan umumnya lebih baik di Amerika Serikat daripada di negara-negara miskin, Deaton mengingatkan bahwa ini tidak selalu terjadi. Di beberapa daerah, seperti Delta Mississippi danAppalachian, harapan hidup lebih rendah daripada di Bangladesh dan Vietnam. “Ini saatnya berhenti berpikir bahwa hanya orang-orang non-Amerika yang miskin,” ekonom itu menyimpulkan. Dia menyarankan mereka yang berkonsentrasi membantu orang miskin di Afrika atau Asia harus beralih ke Amerika Serikat, di mana beberapa orang “sama miskinnya dengan yang paling miskin di dunia,” tandasnya bahwa lebih mudah untuk melihat ‘semuk di seberang sungai katimbang gajah di pelupuk mata.’

Andriluntungan Pengamat International Pesimis" Menghadapi Ekonomi Indonesia Di tahun 2019.?".

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ansyahrul meramalkan Indonesia akan memasuki siklus kenegaraan per 74 tahun. Menurutnya Indonesia bisa hancur di 2019 seperti Uni Soviet atau sebaliknya. Lalu bagaimana agar Indonesia tidak hancur? "Siklus 74 tahun, kita bicara data, bukan bicara teori," kata Ansyahrul. Hal itu disampaikan dalam Seminar 'Desain Status Hakim' di Hotel Atlet Century, Senayan akhir pekan ini. Dalam analisanya, Uni Soviet didirikan pada 1917 dan hancur tepat pada 31 Desember 1991 memasuki usia ke-74. Bagiamana dengan Amerika Serikat? Negara adidaya itu nyaris hancur memasuki usia ke-74 dengan ditandai Perang Saudara yang dikenal dengan Perang Utara-Selatan yang menghasilkan Amandemen ke-13 dan menghapus perbudakan. "Hasilnya beda, Uni Soviet bubar, Amerika bertahan, Amerika selamat. Dari kedua negara besar itu, kuncinya di lembaga yudikatif. Uni Soviet lembaga yudikatifnya lemah, partai komunis masuk. Amerika Serikat, yudikatifnya kuat, sehingga mereka bertahan," ujar hakim yang mengawali karier sebagai calon hakim di PN Wamena pada 1971 itu. Adapun Indonesia akan memperingati HUT ke-74 pada tahun 2019. Satu-satunya lembaga yang belum pernah bubar sejak penjajahan adalah lembaga yudikatif. Adapun eksekutif silih berganti dan DPR pernah bubar pada 1959. Sehingga berdasarkan data dua negara adi daya itu, Ansyahrul sangat khawatir dengan kondisi Indonesia kekinian. Sementara itu ditempat lain, andriluntungan pengamat international, justru mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi insdoneia selama belum mapuh buat meningkatkan perkapita penduduk, atau minimal mampuh bisa memberikan per-orang dapat sehari berpenghasilan 200.000 ribu rupiah di tahun 2019 hal itu sudah bagus, buktinya, bagaimna ditahun 2018 ini, adakah keadaan ekonomi Indonesia l;ebih baik atau justru kacau.? para pakar itu sepertinya kurang berpihak kepada warga kecil yang kesushan saat ini mencari uang, para pakar yang sekarang berpihak dan meberikan buaiayan bahwa ekonomim kita sekarang stabil setidaknya dia pakar yang kurang berpihak kepada keadaan warga kecil yang mulai kesulitan mencari uang. "Seharusnya jika dia sudah tidak mampuh lagi buat meningkatkan taraf hidup bayak orang buat apa dia harus tetap bertahan sebagai pemimipin di Indonesia, apa tidak lebih baik dengan rendah hati segera mundur.? Buat saat ini saya berkeyakinan bahwa keadaan ekonomi Indonesia jika seperti ini, dan tidak ada lonjakan yang menojol bahkan justru membuat utang baru, menandakan, keraguan bagi penanam modal yang datang ke Indonesia, dan yang lebih menderita adalah rakyat. swering saya mengatakan dan memberikan saran kedaan ekonomi Indonesia jika tidak mengambil langkah kebijakan fiskal, yang dapat mendongkrak akan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangan harap keadaan Indonesia akan kuat fudamental ekonominya.? Sekarang buktikan saja ditahun 2018 ini apakah ada peningkatan yang siknifikan,? ternyata tidak ada, yang ada kenaikanya juga tidak frontal atau meljit,justru sangat sedikit sekali, seharusnya melihat hal seperti ini, ada kebijakan fiskal yang lebih gereget, dan tidak monoton seperti ini. "sekarang saksikan saja, seperti apa seperti yang dikatakan bahwa pertumbuhan Indonesia membaik, dan sejauh apa juga, kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh pemerintah yang telah sempat memiliki utang baru itu.? Penglihatan saya menghadapi ditahun 2018 lambanya pertumbuhan ekonomi Indonesia menadakan kedepanya justru lebih parah.? dan jangan bicara pesimis tetapi ini dapat dilihat dari keadaan pertumubuhan ekonomni global yang ditrahun 2018 ini dapat dikatakan tidak menentu. dan imbasnya setidaknya, kena juga kepada Indonesia, oleh sebab itu sekarang jujur saja bahwa menghadapi hal seperti ini perlu adanya kehati -hatian. kedepannya dikawatirkan ekonomi Indonesia akan lebih terpuruk. "Akhirnya bisa -juga terjadi seperti di Afrika.? "Biasanya para pakar Indonesia yang sedang terbiaus dengan kepentingan dia menyajikan laporan lebih suka yang baik -baik saja pada hal keadaan aslinya, tidak seperti itu.?" Demikian andriluntungan Mengahiri perkataannya. (AL)

Opini Politik Di Indonesia Bagaikan.:"Sandwara Politik Indonesia?"

Beberapa tahun belakangan ini, perpolitikan di Indonesia memang menjadi perhatian publik. Media tidak henti-hentinya memberitakan keadaan politik Indonesia yang semakin hari semakin menarik untuk di perbincangkan. Isu politik memang salah satu isu yang menarik untuk didiskusikan selain isu pendidikan dan isu ekonomi. Kita tentu tahu penyebabnya kenapa. Perpolitikan di Indonesia memang menempuh gaya baru. Munculnya beberapa partai politik baru akhir-akhir tahun ini menambah keseruan bidang satu ini. Sebut saja misalnya dengan munculnya ormas perindo yang mendeklarasikan dirinya menjadi sebuah partai politik yang siap bertarung mengambil hati rakyat di pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Tidak hanya itu, raja dangdut Rhoma Irama akibat kekecewaannya tidak di usung menjadi calon presedien di pilpres lalu juga ikut mendirikan partai baru yang siap berlaga yakni partai Idaman. Lanjut disusul dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengatasnamakan membawa fisi gender untuk siap juga bertarung dalam pemilu selanjutnya. Beberapa partai politik baru ini muncul akibat dari kesuksesan beberapa partai politik peserta pemilu tahun 2014 lalu. Sebut saja Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Keberadaan partai-partai baru ini menjadi warna baru di parlemen yang setidaknya sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan. Misalnya partai Gerindra yang sukses pemilu lalu mengantarkan kadernya Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada pilpres meskipun harus menelan kekalahan oleh pesaingnya yang menjadi presiden hari ini bapak Joko Widodo. Tetapi partai gerindra tentu berbangga karna menorehkan prestasi itu, tercatat partai besar ikut bergabung dengan mereka salah satunya adalah Partai Golkar dan PPP. Panggung sandiwara politik di Indonesia memang menarik untuk kita diskusikan. Setelah pelaksanaan pemilu 2014 sampai saat ini sandiwara politik Indonesia kembali menjadi perhatian setelah dua partai besar kita mengalami dualisme pengurusan. Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tentu publik ketahui bersama Golkar dan PPP adalah partai tua dan besar di Indonesia. Partai Golkar adalah partai pemenang pemilu beberapa dekade lamanya. 32 tahun masa rezim soeharto adalah masa emas partai golkar karena terus memenangkan setiap pemilu yang ada. Sejarah menorehkan partai ini adalah partai yang sudah tidak dapat diragukan lagi subangsihnya kepada negara tercinta ini. Sejarah Singkat Pemilu Indonesia Indonesia mencatat pemilu pertama yang diadakan adalah pada tahun 1955 semenjak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945. Usia Republik Indonesia waktu itu masih tergolong muda yakni berumur 10 tahun. Pada tahun ini, pemilihan umum dilakukan sebanyak dua kali yakni di tanggal 29 September untuk pemilihan anggota DPR dan tanggal 15 Desember untuk pemilihan anggota konstituante. Pada pemilu ini jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 29 partai dan mengantarkan Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi pemenang pada pemilu ini. Pemilu selanjutnya di lakukan pada masa orde baru yakni pada tahun 1971 pada tanggal 5 juli 1971. Pada waktu itu tercatat 9 partai politik dan satu organisasi masyarakat tercatat sebagai peserta pemilu dan menghantarkan Golkar sebagai pemenang pemilu. Pada pemilu selanjutnya dikurun tahun 1977-1997 pemilu dilakukan selama kurun waktu 5 tahun sekali yakni di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan tiga peserta pemilu saja yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan. Setiap perhelatan pemilu ini Golkar selalu keluar menjadi pemenang pemilu disusul dengan PPP dan terakhir PDI. Panggung sandiwara politik kita kembali memiliki sejarah yang tak terlupakan setelah dilengserkannya presiden ke-2 setelah kekuasaaan yang begitu panjang selama 32 tahun. Pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden di gantikan oleh wakil presiden waktu itu yakni bapak Bacharuddin Jusuf Habibie. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1999 resmi digelar pemilu untuk memilih DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD tingkat II. Tercatat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar menjadi pemenang pada pemilu ini dengan memperoleh suara sebanyak 33,74% disusul oleh Partai Golkar sebanyak 22,44% dan PPP sebanyak 10,71%. Kemudian pemilu dilanjutkan pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh partai Golkar, kemudian pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh partai Demokrat. Sedangkan ditahun 2014 lalu pemilu dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baca Juga : Sejarah perjalanan partai politik ini tentunya sejalan dengan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Sejarah ini juga sudah mencatat setidaknya sebanyak 4 kali perubahan UUD 1945 yang tentunya merubah secara fundamental sistem ketatatnegaraan Indonesia termasuk didalamnya melakukan perubahan atas UU Partai Politik dan UU Pemilu. Sejarah panjang pemilu kita memang menyisakan pelajaran berharga bagi kita semua penduduk Indonesia. Hari ini dunia politik tanah air sedang carut marutnya. Pertikaian dengan kubu masing-masing mewarnai dibeberapa partai politik. Sebut saja Partai Golongan Karya dengan dualismenya Kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono. Tidak hanya Partai Golkar rivalnya dari tahun 1977 Partai Persatuan Pembangunan pun sama terbelah menjadi dua kubu yakni Kubu Romahurmuzy dan Kubu Djan Farid. Panggung politik kita hari ini lebih dominan di hiasi oleh perkelahian internal partai. Sedangkan yang seharusnya dilakukan yakni membela kepentingan bangsa sudah tidak mereka hiraukan lagi. Panggung politik kita seraya sandiwara teater diatas panggung untuk menjadi tontonan semua orang. Aktor-aktornya kemudian melakukan sandiwara atas lakon yang mereka perankan masing-masing. Kemudian sandiwara itu akan menjadi menarik apabila dilakukan dengan konflik yang ditawarkan. Kita tentu ketahui bahwa, tatanan sebuah negara yang dijalankan oleh pemerintah tidak bisa kemudian dibiarkan mengalir begitu saja tanpa ada kontrol yang yang dilakukan dalam penegakkannya, sehingga dalam konsep negara modern setidaknya dibutuhkan tiga lembaga Negara yan terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga lembaga ini tentunya diharapkan menjalankan tugas dan wewenangnya seefektif mungkin demi tercapainya tujuan bernegara. Tentu dalam menjalankan penegakkannya demi mencapai tujuan ketiga lembaga ini harus melakukan mekanisme chack and balances system. Dengan adanya sistem ini ketiga lembaga ini tidak lagi kemudian saling mengkalaim lembaga tertinggi negara. Inilah wajah politik kita hari ini, memang tidak menjadi kesalahan apabila ini terjadi. Namun keyika ini terus akan seperti ini maka wajah politik kita ditahun kedepan akan hanya menjadi tontonan saja. Tidak kemudian menjadi sesuatu yang berharga lagi. Ingat bahwa pada politik ini lahirnya pemimpin yang akan membawa pemerintahan. Jika sudah seperti ini kepada siapa lagi rakyat mengadahkan harapannya. Semoga wajah politik Indonesia akan lebih baik lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wajah panggung politik kita akan banyak mengalami perkembangan di masa yang akan datang. Perjalanan sejarah ini akan menjadi memori yang terus akan dikenang dalam sejarah untuk mencapai hal yang lebih baik nantinya di masa yang akan datang. Kepada partai yang masih bertikai, sudahlah akhiri semua ini. Tugas panjang masih banyak menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita selesaikan. Rakyat yang menjadi kedaulatan dan kekuatan penuh menantikan hasil dari tangan-tangan kalian semua. Bertikai hanya menghabiskan tenaga tanpa menapatkan hasil yang baik. Pendewasaan ilmu politik kita semakin tahun-semakin baik maka jangan kemudian coreng dengan kepentingan-kepentingan sesaat saja. Ingat rakyat Indonesia memilihmu untuk mewakili aspirasi mereka bukan kemudian ingin mendengar dan melihat akan gila kekuasaan. Maka mari kita kembali memperjuangkan rakyat dengan cara masing-masing. ( Uji Coba)

"Opini Keadaan Politik Di Indonesia Kemana Arahnya.?"

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus suap wisma atlet. kita ketahui bahwa Anggelina S merupakan kunci dari bobroknya korupsi yang terjadi di Wisma Atlet. Namun, apa yang terjadi? Apakah Anggelina S berbicara jujur terkait korupsi yang terjadi di Wisma Atlet? Tidak kawan, justru beliau menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi. Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Ntah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil. Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi. Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka. Kita semua bisa melihat gejala mati rasa penyelenggara negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia (jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2010 berdasar BPS sebanyak 31,02 juta orang–relatif tak banyak berubah jika dibandingkan dengan data per Februari 2005, yakni sebesar 35,10 juta orang). Publik juga bisa melihat bagaimana penyikapan kasus Lapindo, terjadinya ‘kriminalisasi’ terhadap dua pemimpin KPK, penanganan kasus Bank Century yang belum jelas bagaimana akhirnya, serta kuatnya nuansa tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi. Kesemuanya itu adalah contoh-contoh lain yang harus diakui kian mengiris rasa keadilan. Kendati dibalut pernyataan-pernyataan yang apik dan santun, toh penyikapan dari penyelenggara negara terhadap kasus-kasus tersebut tetap saja dinilai jauh dari komitmen untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. Selain contoh contoh yang ada di atas, masih banyak kita lihat masalah soal kemiskinan, putus sekolah dan kelaparan. Namun sepertinya para pejabat ini masih belum tersentuh untuk menuju ke situ akhirnya masih berkutat dengan masalah kekuasaan. Sebenarnya politik tidak hanya di kekuasaan saja. Namun ekonomi pun sudah di politikkan. Sebenarnya politik itu merupakan bagaimana seseorang mampu mempengaruhi orang sekelompok lain agar mengikuti gagasan yang kita fikirkan. Dalam aspek obyektif, Sukardi mencontohkan harga cabai yang makin hari semakin mahal. Kondisi tersebut akan semakin parah bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tergesa-gesa, misalnya dengan kenaikan harga tiket kereta ekonomi. Momentum ini bisa dipakai untuk menyerang kekuatan politik lawannya. Untuk aspek dari daerah, Sukardi mencontohkan polemik keistimewaan Yogyakarta yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Menurut Sukardi, pemerintah harus cepat menyelesaikan polemik tersebut. Kalau tidak, masalah itu juga akan dijadikan partai lain sebagai amunisi untuk menyerang Demokrat. Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Jika hal ini terus di biarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidakl mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu negara terus menerus bergejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti negara negara di timur tengah. Kesimpulan : Rakyat Indonesia belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah Indonesia, malahan membuat mereka memandang buruk terhadap politik itu sendiri. Selain itu, para generasi muda Indonesia haruslah diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya, agar dikemudian hari mereka dapat menjadi generasi baru yang lebih bertanggung jawab. Sehingga kondisi bangsa ini tidak terus terpuruk akibat politik tidak bertanggungjawab para pejabat sekarang. Sedah seharusnya kita membanahi bangsa ini. Karena bila kondisi seperti ini terus di budayakan, maka bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah(AL)

Tahun Politik 2018 Di Indonesia Pertumubuhan Ekonominya Di Ragukan.!

Indonesia -Laju pertumbuhan ekonomi di 2018 yang disebut tahun politik, diperkirakan baka l merosot. Pemerintah pun diprediksi bakal kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi seperti tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Akibat dari semua ini beban rakyat semakin berat, daya beli melemah dan pengangguran meningkat. “Tahun politik 2018 ekonomi Indonesia bakal merosot sehingga beban rakyat semakin berat, kemiskinan dan pengangguran semakin bertambah. Oleh karena itu 2018 menjadi tahun pertaruhan besar bagi rezim Jokowi di bidang Ekonomi, ” kata pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin menjawab Harian Terbit. Senin (2/1/2018) Pengamat ekonomi Faisa Basri mengemukakan, laju perumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan masih akan seret. Pemerintah pun diprediksi bakal kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi seperti tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Seperti dilansir Kontan, ekonom UI ini menyebut, laju ekonomi tahun depan masih sama dengan tahun ini, yakni 5 persen. Hal itu sebut dia, disebabkan oleh masyarakat yang masih akan menahan belanja. Padahal, konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yaitu di atas 50 persen. Sembako Naik Aminudin menilai, situasi ekonomi makin memburuk jika 2018 Jokowi menaikkan harga sejumlah kebutuhan pokok dasar rakyat seperti BBM, listrik, gas dan pajak. Selain akan mencekik kebutuhan rakyat, menaikan kebutuhan mendasar rakyat juga akan membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin merosot. Namun kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut bisa diantisipasi jika partai-partai yang diluar berkuasa membela kepentingan rakyat. "Jika partai oposisi tetap belum bangkit dari tidurnya maka mereka tak banyak bisa panen mendapatkan dukungan dari pemilih. Karena pemilih pasti akan banyak golput," paparnya. Sementara itu, pengamat politik dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, tahun 2018 sudah diidentikkan sebagai laga persaingan politik baik dalam kontek Pilkada 2018 maupun persiapan menuju Pilpres 2019. Oleh karenanya perhatian elit politik akan fokus untuk memenangkan peluangnya. Sehingga sudah tidak ada lagi pemikiran untuk memakmurkan rakyat yang merupakan tanggungjawabnya sebagai elit politik. "Kalaupun ada bantuan atau program bagi-bagi uang kepada rakyat tidak lebih hanyalah modus untuk membeli suara," papar Sya'roni. Lebih lanjut Sya'roni mengatakan, mengingat pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun pemerintahan Jokowi hanya berkisar diangka 5 persen, maka dengan masuknya tahun politik akan semakin menekan daya gerak ekonomi. Akibatnya daya beli masyarakat akan semakin turun. Apalagi tahun politik identik dengan kegaduhan dan bahkan instabilitas keamanan, maka dipastikan para pelaku ekonomi akan lebih memilih menunggu berlalunya tahun politik. "Sikap wait and see para investor dipastikan akan memperburuk gerak perekonomian," paparnya. Sya'roni menuturkan, bila para elit politik sudah fokus memikirkan nasibnya sendiri maka para investor juga lebih memilih diam menunggu. Akibatnya yang menerima dampak buruknya adalah rakyat kecil yang akan semakin terdesak kebutuhan hidupnya. Apalagi selama ini ekonomi bergerak tanpa lokomotif. Oleh karenanya sebagai antisipasi maka 2018 ini diharapkan agar rakyat harus lebih krearif menggali sumber-sumber ekonomi untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonominya. Lima Persen Pertumbuhan ekonomi saat ini memang masih berkutat di kisaran lima persen. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mencapai 5,1 persen, di bawah target APBN-P 2017 sebanyak 5,2 persen. Sementara itu, pada 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4 persen. Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi "ekonomi lima persenan" mengingat pertumbuhan kredit yang masih relatif melambat dalam beberapa tahun terakhir. "Dengan pertumbuhan kredit hanya sekitar 8-10 persen, maka ekonomi Indonesia menjadi "ekonomi yang tumbuh lima persenan", bahkan sampai tahun 2019," kata ekonom senior Umar Juoro.

Prabowo Sbianto Disambut Dekalrasinya Oleh Partai Keadailan

Jakarta Indonesia - Pendeklarasian Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) disambut gembira oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan, Presiden PKS Sohibul Iman telah menyodorkan sembilan nama kepada Prabowo untuk dipilih menjadi cawapres pendampingnya. "Pak Prabowo telah diamanahi oleh partainya maju menjadi capres. Karena kita berkoalisi, PKS sudah menyodorkan nama-nama yang bisa dipilih menjadi cawapres kepada Pak Prabowo," kata Sohibul di Jakarta, Sabtu (15/4/18). Dia mengatakan, usulan nama-nama tersebut memang menjadi salah satu syarat koalisi dari partai PKS. Karena itu, jika Partai Gerindra ingin berkoalisi dengan PKS pada Pemilu 2019, Prabowo mesti memilih satu dari sembilan nama yang disodorkan untuk dijadikan cawapres tersebut. "Kami sudah sampaikan kepada Pak Prabowo. Kalau Gerindra ingin berkoalisi dengan PKS maka salah satunya Pak Prabowo harus memilih cawapres dari PKS," ujar Sohibul. Sembilan nama kader PKS yang akan diusung menjadi pendamping Prabowo pada Pemilu 2019 ialah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, mantan menkominfo Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. Prabowo memiliki tugas untuk menemukan pasangan yang memiliki elektabilitas dan dukungan mesin politik tinggi. Sampai sejauh ini, Prabowo maupun Gerindra belum menunjuk secara pasti sosok yang akan menjadi wakilnya dalam pemilihan presiden 2019. Partai Gerindra mengumumkan hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) yang menyimpulkan pemberian mandat bagi Prabowo untuk maju sebagai capres dalam pilpres 2019 di Bogor, Rabu (11/4). Prabowo menyatakan siap menerima mandat yang diberikan tersebut. Elektabilitas cawapres rendah Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, menilai elektabilitas tokoh dari PKS atau PAN untuk menjadi cawapres Prabowo masih tergolong rendah. Namun, Toto mengakui, mesin politik kedua partai, khususnya PKS, memang kuat. Itu memang akan mempermudah konsolidasi di akar rumput. Namun, menurut dia, Prabowo juga harus mencari sosok cawapres yang mampu membawakan suara dalam jumlah besar. Di mata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, keputusan Prabowo untuk maju pada pilpres 2019 belum final. Pasalnya, Prabowo juga masih akan koalisi dengan partai lain sehingga keputusan itu akan diambil bersama partai koalisi. ‘’Saya pada dasarnya belum melihat apa yang disampaikan final. Bagaimana pun juga Pak Prabowo tidak sendiri karena harus melakukan koalisi. Kalau koalisi tiga partai kemarin, mengerucutnya seperti apa pasangannya,’’ ujar Siti, Jumat (13/4). Siti menuturkan, masih banyak opsi untuk memutuskan pasangan calon yang akan diusung partai koalisi oposisi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, konstelasi politik masih dinamis. ‘’Masih belum final, masih cair, masih dinamis, masih penuh opsi,’’ ucapnya. Menurut Siti, walau Partai Gerindra menyatakan resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Rabu, Gerindra juga mengumumkan bahwa pencapresan Prabowo tersebut masih soft declaration. ‘’Masih mempertimbangkan teks dan konteksnya, karena politik itu teks dan konteks,’’ kata Siti. Kalaupun deklarasi pencapresan tersebut sebagai strategi politik, tambah Siti, hal itu belum cukup komprehensif untuk menentukan capres yang akan diusung. Sebab, menurut dia, Gerindra pasti akan akan melakukan kalkulasi dulu.(Numpang javabarat)

Sebagian Besar Negara Timur Tengah Sepakat Serangan Amerika Di Suriah

akhirnya semua Negara sepakat akan segala serangan Amerika dan sekutunya, kepada suriah seperti yang dikatakan, Presiden Turki Tayyip Erdogan menyambut serangan pasukan AS, Inggris dan Perancis di Suriah, mengatakan bahwa operasi mengirim pesan ke Suriah Bashar al-Assad. Dengan operasi gabungan oleh AS, Inggris dan Perancis pada hari Sabtu, rezim Suriah menerima pesan bahwa pembantaian-pembantaian itu tidak akan dibiarkan tanpa dijawab, ”kata Erdogan kepada pendukung Partai AKnya yang berkuasa dalam sebuah pertemuan di Istanbul. Semantara itu ,UNITED NATIONS - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa gagal mengadopsi resolusi rancangan Rusia pada Sabtu yang akan mengutuk "agresi terhadap Republik Arab Suriah oleh AS dan sekutunya yang melanggar hukum internasional dan Piagam PBB." Hanya Rusia, Cina dan Bolivia yang mendukung rancangan resolusi. Delapan negara memilih menentang rancangan itu, sementara empat negara abstain. Resolusi membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Prancis, Inggris atau Amerika Serikat untuk diloloskan, Jika sudah seperti ini, setidaknya, apa yang mau dikatakan, oleh sebab semua negara telah sepakat, akan serangan itu. "mendengar semua itu jelas, apa yang dilakukan Amerika terhadap Suriah bagaikan mendapat persetujuan oleh berbagai negara, seharusnya pihak suriah mendapatkan hal seperti ini, pemimipin disana sadar dan segera memmbuat resolisi, mencari jalan, artinya jangan menunggu hancur, baru pemimpin suriah menyerah atau menyatakan siap mundur.? demikian andriluntuingan pengamat international mengatakan.pada Jurnalis com. " Andri juga menambahkan, keadaan disuriah bagaikan sebauah buah simalakama, artinya bertahan pasti hancur, nelawan apalagi.?. oleh sebab itu apa salahanya, jika Pemimpin suriah segera kembali berpikir, dan segera juga mengambi jalan yang terbaik, demi keadaan di Suriah agar lebih kondusip.Artinya, minta agar kepada Amerika dan sekutunya, bahwa siap buat menuruti apa kemauan mereka itu.? Selama Suriah tetap berkerasm dana tidak mau juga mengalah disana akan lebih, membuat menderita rakyatnya. inilah saran yang saya berikan buat pemimpin di Suriah itu. Mungkin buat saat ini apa yang sarankan belum sempat terpikirkan oleh pemimpin Suriah, namun kedepannya tidak menutup kemungkinan kan dilakukan juga.! seandainya tidak juga buat saya sebagai pengamat tidak maslah. Persoalanya sekarang pemimpin Suriah setidaknya menghadapi serangan dari Amerika dan sekutunya sedang panik sehingga tidak sempat buat berpikir panjang lagi.? padahal jika dari awal pemimpin Auriah menuruti apa kemauan Amerika setidaknya, tidak mungkin ada serangan seperti itu. "sekarang semua telah terjadi dan tinggal sebelum terlamjur lebih hancur, segera pemimpin Suriah,mengambil jalan yang terbaik, dan memurut saya buat kesepakatan baru, dan cari resolusi damaia. demikian andri luntungan mengahiri perkataaannya. ( Saiah Suriah