"Hallo Indonesia,bagaimana kabar Warga Indoneia, dan sedang apa semua saat ini, ? semoga saja dalam keadaan sehat semua warga Indonesia, juga para pejabatnya, dan juga para pemimpinya, ditambah juga Rohaniawan, serta para pengusaha di Indonesia semua dalam keadaan kompak selalu, dan semoga semua selalu siap buat mengungkap pelanggaran ham juga melindungi alam Indonesia." Demikian andriluntungan mengatakan pada online sore ini.
Andri juga menambahkan dia mndengar, di Indonesia katanya, akan ada pengungkappan kembali dugaan adanya planggaran Ham, ditahun 1965, dan tedengar juga bahwa makam para oranag -orang yangtelah dibunuh sacra masal ditahun 1965 oleh warga Indonesia diminta segera dibongkar kembali, dan hal ini juga Presiden Indonesia setuju Jika dugaan adanya pembunuhan masal ditahun 1965,perlu diungkap kembali dan siapa saja yang telah melanggar Ham nantinya disana harus bertangung jawab, dan siapa saja pelaku dalang atas kejadian itu dimana kejadian 1965 itu adalah sebuah kejadian yang sangat menakutkan dan menegangkan, dan menurut cerita ahli sejarah tidak sedikit mayat yang tidak berdosa juga mati, oleh kekejaman itu. "seandainya benar -benar nantinya akan diungkap pembunuhan masal di tahun 1965 setidaknya perlu juga didamping para ahli sejara yang tahu persis atas kejadian itu,? dan huga perlu disaksikan oleh keluarga korban inilah yang dapat saya katakan, dan saya juga sangat setuju jika TNI yang sudah reformis itu, kini memberikan peluang buat pengungkappan menyangkut kejadian pembunuhan masal di Tahun 1965, itu.
Dan jika perlu semua pakar sejarah, juga para masyarakat yang telah menjadi korbannya, perlu juga ikut hadir dalam pembongkaran koburan korban pembunhan masal ditahun 1965 itu. Terlepas akan diungkap atau tidak, namun isu itu telah terdengar ditelingah saya," akan adanya pengukappan kembali pembunuhan masal di tahun 1965 itu.?"
Dan saya juga mendapat selintingan adanya dugaan keadaan alam Indonesia telah dijadikan rebutan bagi bangsa didunia, "jika benar -benar bangsa lain akan mencoba menyerobot atau menguasai, akan segala kekayaan alam indonsia, kira bagaimana juga cara bangsa indonesia buat menangkal hal seperti itu.?" Siapa tidak kenal dengan kekayaan alam Indonesia dari sabang sampai maroke.? dan siapa juga yang tidak kenal dengan segala batas wilayah Indonesia yang setiap pulaunya terkadang berbagai keayaan alam dan kekayaan sumber dasar lautannya, jika semua itu tidak segera di jaga dan dilindungi oleh bangsa Indonesia kira-kira harus siapa lagi.? Komentar andri.
Andri menilai bahwa jika di indonesia sekarang lagi sangat hangat dibicarakan adalah dua perkara itu, setidaknya sangat sepakat. dan saya juga mendengar keadaan Indonesia saat ini lagi sibuk menata berbagai kenakalan para pejabatnya, apa dia yang lagi suka korupsi, akan-ditertibkan, juga mengenai undang pemerkosa- akan dikeberi pelakunya, juga mendengar adanya reklamasi di DKI jakarta disan telah membuat kerusakan alam, juga kerusakan lautan, ditambah juga saya mendengar akan adanya menyambut hari bulan puasa harga dipasar mulai naik, juga sibuknya pelaku para korupsi yang mencoba membuat simulasi, agar segala perkara dugaan korupsi tidak terlalu dibesar-besarkan, alangkah dirubah saja agar para wartawan lokal Indonesia dapat menyajikan berita lainnya,inilah gelagat para korupsi dapat mengubah pemberitaan."Sepertinya Negara Indonesia sudah dapat kendalikan oleh bandar, atau dibalik Negara, ada tanga mencengkram, kepala negara sehingga, para korupsi kakap dapat tetap tenag diinggah sanan,?" Jika Indonesia seperti ini adanya, bagaimana mungkin akan dapat menjaga negaranya.? Maaf ini hanya sebuah pertanyaan saja, seandainya ada yang terseniggung maaf,"Ya.?"
Terlepas semua itu kembali pada persoalan penting, mengenai dugaan akan diungkapnya kembali pelanggaran Ham, ditahun 1965, dan Perlunya terus melindungi alam juga menjaga alam setidaknya saya sebagaai pengamat setuju. Semikian andriluntungan mengakhiri perkataannya pada online.
apa yang dikatakan andri setidaknya mendapat respon bagi kalangan besar di Indonesia. sebagai bukti,– Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kekayaan alam Indonesia hingga kini masih menjadi incaran empuk banyak negara asing. Menurut Gatot, kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sudah disadari oleh para Presiden Indonesia, di antaranya Presiden pertama Soekarno.
Soekarno, kata dia, mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Demikian pula Presiden Joko Widodo pada saat dilantik di Senayan, menyampaikan jika kekayaan alam di Indonesia bisa dapat menjadi petaka.
“Itu semua, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dengan demikian, maka kita harus waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan oleh negara-negara asing,” kata Panglima TNI dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Puspen TNI, Minggu, 29 Mei 2016.
Gatot juga mengatakan, seiring dengan lonjakan penduduk dunia yang berkembang begitu pesat dan jumlahnya sudah melebihi kapasitas ideal, maka logikanya pertambahan pendudukan itu juga memerlukan pasokan pangan, air dan energi untuk menompang hidupnya. Hal inilah yang akan memicu konflik antarnegara.
Gatot Nurmantyo memprediksi, energi akan habis pada tahun 2043, kondisi tersebut memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya yang dilirik adalah Indonesia.
“Ke depan, energi itu bisa digantikan dengan hayati dan kekayaan alam hayati ada di negara ekuator, terutama di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air sekaligus juga lumbung pengganti energi hayati,” tambahnya.
“(Maka itu) Perang ke depan adalah perang pangan, air dan energi diistilahkan perang ekonomi dan lokasinya di Indonesia, inilah ancaman bangsa Indonesia,” kata dia.
Sementara Mengenai akan diungkapnya kejadian tahun 1965 - Rohaniwan sekaligus Pengamat Sosial Romo Benny Susetyo menuturkan, menteri kabinet yang bertentangan dengan visi pemerintahan seharusnya diganti oleh Presiden Joko Widodo.
Pernyataan tersebut diungkapkannya terkait sikap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang bersebrangan dengan Jokowi soal pengungkapan masalah HAM berat.
"Kalau menteri berseberangan visinya dengan pemerintahan, ya menteri itu harus diganti," ujar Romo Benny seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Sebagai pembantu presiden, kata dia, menteri harusnya mengikuti visi yang disusun pemerintahan.
Jika tidak mengikuti agenda pemerintahan, maka preisden berhak mencopotnya dan mengganti menteri yang berseberangan tersebut dengan yang lebih cocok dengan visi pemerintahan.
"Presiden mengevaluasi dong menteri menteri mana yang menjalankan visinya atau tidak," ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Aktivis HAM Usman Hamid. Ia mengatakan, presiden seharusnya memiliki keberanian untuk menindak menterinya yang membalelo.
"Andai di tubuh pemerintah ada partai yang bagian dari koalisi pemerintah tapi menolak penyelesaian HAM, di situ juga keberanian presiden diuji," kata Usman.
Selain diminta untuk berani menindak menterinya yang berseberangan, presiden juga diminta berani menyelesaikan seluruh kasus HAM berat. Tak hanya peristiwa 1965.
"Harus menyeluruh, bukan hanya 1965 tapi juga seluruh HAM berat," tutup dia.
Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.
Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru.
"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan, kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah.
Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara.
"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard. (Agus dan Anton Jakarta)
The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President Trump
Donald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul Ryan
Paul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).
During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.
Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.
Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.
Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).
From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:
“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”
The document goes on to say:
“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”
No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.
Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.
Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.
Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.
Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.
Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.
Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.
Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings
Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.
Source: Solutionomics
What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.
Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.
Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.
If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.
If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.
Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.






































Tidak ada komentar:
Posting Komentar