Berita Ling Media

Selasa, 30 Januari 2024

Andri Elyu Luntungan Mengatakan Aturan Mengatakan Presiden Boleh Kampanye Apa yang Diragukan.?


 

Andri News Baru -Andri elyus Luntungan pengamat international mengatakan, sepertinya kondisi di indonesia warga dan para politisinya perlu diberikan pemahaman mengenai kecerdasan berpikir, artinya belajar keluar dari prilaku apriori atau berpolitik menjauhkan berburuk sangka kepada siapa saja, Ini pesan saya buat siapa saja yang saat ini sedang belajar bermain politik, atau adu konsep dalam kertas polio yang diketik. bukan adu konsep saling menjengal atau saling menyerang indipidu.! Artinya kemapanan berpikir juga perlu menuju berpolitik santun harus terus digelorakan. '' singkirkan prilaku kurang sehat seperti mengoreng masalah kecil menjadi besar. seperti anda bertanya kepada saya boleh kah presiden Indonesia berkampampanye, jawab saya pasti boleh hal ini ada ketentuannya presiden boleh berkampanye setidaknya hampir diseluruh negara manapun, Amerika, Rusia. Tiongkok, juga Pilipina, artinya ketentuan kepala negara bisa berkampanye, setidaknya jika diindonesia, diatur oleh KPU.'' Maaf boleh saya pinjam penjelasan seperti yang pernah dijelaskan oleh Presiden Indonesia sesuai aturan KPU-Presiden Joko Widodo menegaskan, pernyataannya bahwa presiden dan wakil presiden berhak berkampanye sebatas menjelaskan ketentuan yang ada di undang-undang. Untuk itu, Presiden meminta hal itu tidak diinterpretasikan atau ditarik ke mana-mana.

Dalam pernyataan yang direkam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dan disiarkan pada Jumat (26/1/2024) sore, Presiden kembali menyampaikan bahwa peraturan perundangan telah menegaskan jika presiden dan wakil presiden berhak berkampanye. Presiden bahkan menunjukkan kertas memuat UU Pemilu dan Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

”Itu, kan, ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, ini saya tunjukin. UU No 7/2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas,” kata Presiden terkait pernyataannya pada Rabu (24/1/2024) bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di pemilu.Dalam rekaman berdurasi 1 menit 53 detik ini, Presiden selanjutnya meminta ketentuan dalam UU Pemilu tidak perlu dikomentari. ”Itu yang saya sampaikan, ketentuan mengenai UU Pemilu jangan ditarik ke mana-mana (lebih luas), sambil berkata. Presiden menambahkan, Pasal 281 UU Pemilu juga jelas mengatur persyaratan yang harus dipenuhi jika presiden dan wapres berkampanye. Dalam aturan itu yang ditegaskan, kampanye yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

”Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan peraturan-undangan karena ditanya,” kata Presiden, menambahkan.

Pernyataan Presiden Jokowi tentang hak presiden berkampanye yang memicu beragam pendapat di masyarakat itu disampaikan saat diwawancarai wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). ”Itu kan, hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri, sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, presiden itu boleh lho memihak. Tapi, waktu kampanye yang paling penting tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden saat itu. Demikian andri Elyus Luntungan mengatakan kepada online saat diminta tanggapannya mengenai Presiden boleh berkampanye kepada online malam ini melalui Hp.
 Tidak hanya itu andri juga menambahkan, "' Persoalannya sekarang apa,?, bukankah jika presiden berkampanye adalah sebagai manusia dibenarkan dan hal itu jels diatur oleh aturan KPU, disana Presiden dibolehkan dan dibenarkan. lantas yang menjadi perosalan apa.?''. Cetus andri. Saya sebagai pengamat setidaknya tidak perlu masuk terlalu dalam kedalam persoalan itu. Namun demikian perlu anda pahamai aturan yang sah dan telah menjadi keputusan bersama dan hal itu telah berlaku dan bagi yang tidak tahu disana presiden memberi tahukan setidaknya hal hebat dan sangat terhormat sekali, artinya presiden di indonesia jujur dan terbuka mengenai dirinya bisa kampanye atau tidak. disan langusng direspon dan disampaikan dengan lugas bahwa aturan membolehkan. Oleh sebab itu selesai kan.! oke sekarang anda bertanya pada saya mengenai presiden boleh berkampanye setidaknya mau menjebak ya.?. Dengan tegas saya katakan jelas boleh, oleh sebab  .UU Pemilu dan Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disana jelas membolehkan Presiden dan Wakil Presiden bisa berkampanye . Oke ya, ini saja yang dapat saya sampaikan kepada anda. Demikian andri mengahiri perkatanyaannya pada Online.( Agus dan Anton Jakarta.)

Rabu, 24 Januari 2024

Andri Elyus Luntungan Minta Proyek Pamsimas Ada Yang Korupsi Oleh Penegak Hukum Terus Dipantau

 


Dugaan adanya proyek pamsimas dikabupaten ada yang dikorupsi  perlu seluruh aparat penegak hukum baik polri juga kejakasaan dan KPK segera turun tangan untuk menyelusurinya, demi tidak  terus menerus kejadian korupsi diproyek Pasimas itu berulang terjadi disetiap kabupaten. demikian Andri Elyus Luntungan Pengamat International mengatakan pada online. Sore ini melaui HP

Selanjutnya Andri juga mengambil contoh kejadian didarah seperti ini-Jangcik, Ketua Kelompok Masyarakat yang mengerjakan proyek Pamsimas di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan Negeri Muaro Jambi, atas kasus dugaan tindak Pidana Korupsi, Proyek Pembangunan   Penyediaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas Tahun Anggaran 2022. 

Jangcik ditetapkan sebagai tersangka, usai menjalani pemeriksaan pada Selasa 3 Oktober 2023. setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Jangcik langsung mengenakan rompi tahanan dan langsung ditahan selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas II A Jambi. 

Kepala kejaksaan Negeri Muaro Jambi Kamin mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. dalam kasus ini, jaksa juga menyita barang bukti berupa 75 Dokumen. tersangka diduga telah menyelewengkan Uang Negara mencapai 300 Juta Rupiah, dari total nilai proyek sebesar 400 juta rupiah. 

Proyek air bersih senilai Ratusan Juta Rupiah yang bersumber dari APBN tersebut, kondisinya mangkrak, dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat .“di desa Rukam terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan Pamsimas. Dalam awal pembuatan sampai dengan sekarang belum bisa di mamfaatkan oleh masyarakat. Sehingga pada hari ini atas nama J sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan kami melakukan penahanan guna mempermudah dalam tahap pemeriksaan atau penyidikan,” Kata Kamin Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Dijerat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman kurungan Maksimal 20 tahun penjara. Ini yang say dengar dari lapangan itu. Cetus andri. 

Sealnjutnya andri mengambil contoh lainya seperti ini-Polisi menetapkan dua orang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Simeulue, Aceh. Polisi juga menyita uang Rp 319 juta terkait kasus ini.

Dua orang yang kami tetapkan sebagai tersangka yaitu DN (43) dan MFW (36), kata Kapolres Simeulue, AKBP Agung Surya Prabowo, kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Baca artikel detiknews, "Polisi Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Rp 1,2 Juta Proyek Air Bersih di Aceh" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5173636/polisi-tetapkan-2-tersangka-korupsi-rp- 1-2-m-proyek-air-bersih-di-aceh.Agung mengatakan pemerintah mengucurkan dana Rp 3,6 miliar selama dua tahun pada 2017-2018 untuk proyek Pamsimas. Kedua tersangka diduga melakukan mark up kegiatan penyediaan air bersih di 45 desa di 10 Kecamatan tersebut.Kedua tersangka tersebut merupakan Koordinator Daerah Pamsimas dan Bantuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pamsimas Kabupaten Simeulue 2017-2018. Akibat perbuatan keduanya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 1,2 miliar.”Dari total dana sebesar Rp 3,6 miliar tersebut, tersangka DN dan MFW tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 1,2 miliar dan Polres Simeulue dapat menyelamatkan dana sebanyak Rp 319 juta lebih ," jelas Agung.

Polisi menyita sejumlah bukti lain dalam kasus ini antara sampel lain pipa palsu tanpa SNI, laptop dan lainnya. Keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kita masih melakukan pengembangan kasus ini, siapa-siapa saja yang terlibat selain kedua tersangka,” ujar Agung. Demikian Alkisah mngenai dugaan Korupsi dipamsimas, itu ungkap andri.

Tidak hanya sampai disitu seprti dikabupaten Tasik Pada tahun 2019 yang lalu, sebanyak 24 desa di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan program PAMSIMAS dari pusat yakni Kementrian PUPR. Salah satu desa yang mendapatkan PAMSIMAS yaitu desa Mangunreja, kecamatan Mangunreja.Pantauan Online dilapangan, pelaksanaan PAMSIMAS di desa Mangunreja diduga kurang transparan. Hal ini dapat dilihat dari tidak sinkronnya Satlak dan fasilitator, dan tidak adanya papan RAB Pamsimas di desa.Ketua Satlak PAMSIMAS desa Mangunreja, Pian mengatakan, bahwa dirinya sebagai Satlak hanya melaksanakandilapangan sesuai perintah fasilitator.

“Jadi di desa Mangunreja kalau mau tarik uang harus sesuai apa yang diperintahkan oleh fasilitator, tidak seperti di desa yang uangnya disimpan di KKM,” katanya.

Sementara itu, Firman selaku Pemerhati Anggaran mengatakan, bahwa memang seharusnya yang memegang keuangan adalah KKM dan Satlak karena fasilitator hanya sebatas pendamping. Dan dengan tidak adanya papan RAB Pamsimas.

“Hal ini tentunya patut di pertanyakan karena pemasangan papan RAB merupakan kewajiban agar program PAMSIMAS transparan dan terbuka bagi publik, khususnya masyarakat desa,” terangnya.Ia menambahkan, “Dengan adanya papan RAB maka masyarakat akan mengetahui berapa nilai biaya untuk masing-masing pengadaan,” tandasnya . Ini yang sempat saya dengar itu. Artinya saya sebagai pengamat setidaknya hanya menghimbau kegiatan Pasimas yang peranh ada dan perlu diperikasa ulang dikawatirkan dana Proyek Pasimas itu tidak terserap dengan baik. membaca alkisah diatas sebagai pintu buat masuk mencari data diseluruh kabupaten yang mendapat dana kegiatan pamsimas harus ditelusuri siapa tahu diketemukan disetiap kabupaten adanya yang memainkan anggaran pasimas demikian andri mengahiri perkatannya pada online. (Agus dan Anton Jakarta)

Andri Elyus Luntungan Minta Rehab Rumah Tidak Layak Huni-Orang Miskin Harus Dilanjutkan Tetapi Diawsi Ketat.



 Bantuan Rehab rumah bagi orang miskin di Indonesia adalah program yang sangat mulia yang diglontorkan oleh pemerintah Negara Idoesia setidaknya hal ini perlu juga diawasi dengan ketat. Artinya jika program Rehab rumah orang miskin justru dimanfaatkan oleh tangan-tangan nakal yang tidak mengenal artinya program mulia itu. seperti adanya dugaan dipotong, adanya data tidak falit, juga penyalagunaan dana itu seperti tidak jatuh kepada yang berhak atau justru jatuh kepada calo bedah rumah, dengan alibi dia yang menugusung program itu atau dia bekerja sama denagan matrial pengadaan alat bangunan dengan memainkan harga satuan juga mengglembungkan segala yang dibelinya sehingga nilai bangunan itu tidak sampai yang diharapkan bagi para orang miskin. Demikian Andri Elyus Luntungan Pengamat International mengungkapkan kepada online saat ditanya mengenai perlanya bagunan  rumah orang miskin terus berlanjut  sore ini pada online.melalui HP.

Andri juga menambahkan Program Presiden Indonesia membantu Rumah orang miskin  yang disebut (RLTH) setidaknya sangat mulya, dan dananya jelas dari Pusat atau masuk dalam RPJMN. dan dan pelaku pelaksananya setidaknya dipercayakan kepada Dinsos dan PUPR dan danannya ditipkan melalui kas daerah, oleh sebab itu disini perlunya  pengawasan extra agar dananya tidak bocor kemana saja.Setidaknya disini perlu semua pihak terus memantau benarkah dana itu diterima oleh mereka yang Rumahnya tidak layak Huni.(RLTH). ini masukan saya sebagai pengamat. Artinya saya sebagai pengamat setidaknya belum perlu untuk masuk terlalu dalam buat mengertisi mengani (RLTH), pesan saya tinggal seluruh aparat yang berwenang terus mengawasinya, artinya saya sebagai pengamat tidak ada otoritas untuk masuk kedalam tenis. rasio saya jika pengawasan lemah pasti segalanya bisa terjadi, apa dugaan korupsi, memainkan harga, satuan barang, juga dugaan pungutan bisa saja terjadi didalam kegiatan itu atau Fiktif penerimanya.! Ini yang dapat saya sampaikan kepada anda. Demikian andri Elyus luntungan mengahiri perkataannya.
 Apa yang dikatakan Andri tidak berseberangan dengan -Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah melakukan perbaikan sistem pengawasan terkait standar anggaran dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga tak mampu. Hal ini menyusul penerapan yang dilakukan oleh oknum aparat desa.

Bantuan dana RLTH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, khususnya untuk warga tidak mampu. Bantuan dana itu disalurkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda).


Pemberian bantuan diberikan dengan kriteria warga yang rumahnya tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Meski merupakan program Kementerian PUPR, bansos bedah rumah untuk warga kurang mampu yang diberikan itu harus berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi pemberian bantuan yang tumpang tindih. Apalagi Kemensos juga memiliki program serupa, yaitu Bansos Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang merupakan lanjutan dari program sebelumnya berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu).


“Kesepakatannya baik itu PUPR dan kementerian atau lembaga manapun yang memiliki program bedah rumah untuk warga miskin maka dia harus berdasarkan DTKS milik Kemensos agar tidak tumpang tindih,” terang Selly, Selasa 18 Juli.

“Kemudian acuan untuk pembangunannya pun harus sama seperti RST dari Kemensos agar tidak ada perbedaan. Selama ini yang dari PUPR jadi ditenderkan rentan sehingga disalahgunakan oleh oknum perangkat daerah, sementara kalau program dari Kemensos uang langsung masuk ke rekening penerima,” lanjutnya.

Dalam program RLTH, Kepala Desa (Kades) biasanya ditugaskan Pemda untuk ikut berkumpul, mulai dari pencairan dana hingga pelaksanaan rehabilitasi rumah warga yang mendapat bantuan. Namun belakangan banyak ditemukan penggelapan dana bansos RLTH untuk masyarakat yang dilakukan oknum Kades. Peristiwa korupsi program bantuan rumah tidak layak huni di antaranya terjadi di Bekasi di mana oknum Kades ditangkap karena menyelewengkan dana sebesar Rp235 juta. Kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2021 di Bogor, Jawa Barat, yang berakhir dengan seorang oknum Kades ditahan karena korupsi sebesar Rp110 juta.

Sementara itu, seorang mantan Kades di Boyolali diseret ke Pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan program RTLH dengan modus pemotongan dana bantuan. Total nilai kerugian negara mencapai Rp 164 juta.


“Jangan mengambil hak rakyat kecil, apalagi warga yang membutuhkan. Program RLTH ini bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim yang menjadi ranahnya Kemensos. Jadi perlu melibatkan Kemensos sehingga penyalurannya pun tepat,” papar Selly.

“Penggunaan bantuan anggaran seharusnya harus diperuntukkan bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), seperti yang dilakukan oleh Kemensos. Nah yang dari PUPR ini pengawasannya harus lebih detail agar tidak mudah disalahgunakan,” tuturnya.

Meski terdapat sejumlah kasus korupsi, Selly menilai program bansos bedah rumah di daerah-daerah harus tetap dijalankan. Sebab bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni itu sangat membantu masyarakat untuk tinggal di perumahan yang layak.

“Bantuan bedah rumah dibuat untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan infrastruktur, sarana, serta utilitas umum sehingga menjadikan rumah yang sehat, aman, dan dengan sanitasi yang baik,” ujar Selly. (Agus dan Anton Jakarta).

Andri Elyus Luntungan Meminta segala Bentuk Gratifikasi Disetiap Kabupaten Ditindak Tegas.

 


Jawabarat. Andri Elyus Luntungan mengatakan  segala bentuk Gratifikasi disetiap kepala daerah timgkat dua harus ditindak tegas, oleh sebab perbuatan itu sangant tidak sesuai dengan  santi aji pancasila, juga melanggar sumpah jabatan sekaligus membelakangi Undang _undang anti korupsi, oleh sebab itu pelakunya harus ditindak tegas demikian andri Elyus Luntungan Pengamat International mengatakan pada online malam ini saat dimintai tanggapannya mengenai dugaan adanya oknum kepala daerah menerima gartifikasi diberbagai daerah .

Andri juga mengatakan seperti ada dugaan Gratifikasi yang sempat dilaporkan ole  Transparansi Institut Tasikmalaya yang melaporkan dugaan gratifikasi dan suap dalam pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten  Tasikmalaya Muhammad Zein, Jumat (27/12/19) beberapa tahun lalu. Didampingi belasan anggota, kordinator Transparansi Institut Tasikmalaya, Jamaludin yang sempat mendatangi Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, senin siang (6/1/2021). lalu yang menyangkut  kasus dugaan  Gratifikasi dan Mereka membawa bukti berupa foto, dokumen serta data tertulis dugaan suap dan gratifikasi pelantikan Sekda Kabupaten Tasikmalaya. dan Dokumen diterima Feby Gumilang, Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Dugaan Kasus gratifikasi namun sampai saat ini Begitu sunyi saja dan tidak pernah terdengar lagi ada apa.? Bahkan tidak pernah terdengar hal itu ada prose hukum Ungkap Andri Elyus Luntungan kepada Online saat dihubungi melalui HP. malam ini saat dimintai tanggapanya mengenai Gratifikasi ditubuh Kabupaten Tasikmlaya. Cetus andri.

Tidak hanya itu andri juga menyambut baik dengan tanggapnya  mereka yang berhasil menangkap pelaku gratifikasi seperti-KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga. Selain Erik, KPK menangkap kepala dinas hingga anggota DPRD Labuhanbatu. Tidak hanya itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman sebagai tersangka gratifikasi dalam pengembangan tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ini adalah sangat hebat artinya pihak terkait yang memiliki otoritas mengenai didarahnya mungkin dengan keberaniannya mereka memberikan informasi kepada KPK, atau kalau pihak kejari didaerah mungkin segan menanganinya bisa saja segala kejadian itu dinformasikan kepada KPK atau sebut saja laporan secara rahasia mengenai kejadian itu.! Artinya segala gratifikasi yang berhasil ditangkap oleh KPK setidaknya ada info akurat dari mereka yang asli tidak suka jika didaerahna tumbuh prilaku gratifikasi ungkap andri.

Tambahnya anrdri juga mengatakan persoalannya sekarang tinggal disetiap daerah punya keberanian tidak para penegak hukumnya buat menangani kepala daerahnya yang diduga menrima gratifikasi.?. atau berani tidak menegakkan-Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.!?. Jika asli mereka berani menegakkan setidaknya pelaku gratifikasi pasti bisa diungkap oleh kejari disekitar itu.!. artinya sebelum ditangani oleh KPK, seharusnya pihak kejari dia lebih tahu duluan segala kejadian didaerah itu. namun jika pihak kejari sebut saja disana seperti lagi sepekulasi pasti didaerah itu mana mungkin dia mau mencium baunya dugaan gratifikasi, seandainya ada yang melaporkan juga. Dengan alibi segala laporan itu sebut saja belum memiliki bukti cukup atau anggap saja hanya berita HOAX, atau berita setan belau, atau yang lebih gampangnya berita tidak benar . ini jika penegak hukum didaerah itu sebut saja kurang berani merapkan pasal - 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.! Sebagai bukti dugaan Bupati Tasikmalaya menerima Gratifikasi yang sempat dilaporkan oleh  Transparansi Institut Tasikmalaya berjalan hampir empat tahun ternyata tidak pernah ditangani apalagi diproses. ini sebuah contoh Presiden buruk kenerja penegak hukum di kabupaten Tasikamlaya- oleh sebab itu disini saya menghimbau kepada Kejagung untuk menelusurinya dugaan Gratifikasi yang dilaporkan Trans paransi Intitut Tasikmalaya yang laporannya sudah ditangan kejari kabupaten tasikmalaya dikemanakan.? ini pesan saya.! maaf saya sebaga pengamat tidak perlu masuk terlalu jauh apalagi mengenai teknis hukum,oleh sebab saya tidak punya hak atau interfensi kesana, namun demikian Rasionya jika Trans paransi Intitut Tasikmalaya menyebar fitnah setidaknya mereka mana mungkin memberika data gratifikasi itu kepada pihak kejaksaan.!? 'Maaf  saya bertanya ini. dan bagi saya tidak berkepentingan dengan kejadian semua ini- namun saya sebagai pengamat menyayangkan jika ditasikmalaya kejarinya seperti ada pembiaran segala bentuk dugaan gratifikasi didaerah mereka.!. Oleh sebab itu dengan rendah hati saya menyentuh KPK Kejagung buat menyelusuri kejadian dugaan gratifikasi dikabupaten tasikmalaya oleh sebab isu mengenai adanya gratifikasi dikabupaten tasikmlaya bagaikan mulai ditutup-tutupi. Bahkan jika ingin menelusurinya atau mengungkap hal itu bagaikan dibayang -bayangi oleh oknum - oknum tertentu.Oleh sebab itu perlunya segala potensi negara perlu turun buat mengungkap hal itu. demikian andri mengahari perkataannya. (Agus Dan Anton Jakrta)

Andriluntungan Pengamat International Mengatakan Budaya Minahasa Manado Dikenal Warga Mancanegara Negara.

 


 "Sepertinya seluruh warga dunia sangat mengerti sekali, sifat pribadi, orang Sulut, dan terkenal dengan jiwa mandiri dan tidak mudah menyerah, tidak penjilat, tidak basa-basi, tidak munafik, dan punya kepribadian berani karena benar." Dan bagi warga Negara Indonesia sangat mengerti sekali jika orang Sulut yang menjadi Mentri Pasti Tegas, dan tidak bisa dibawa KKN. Oleh sebab itu hampir minim sekali di Indonesia Orang Sulut bisa menjadi Mentri Dinegaranya, sendiri, oleh sebab di Indonesia belum dibutuhkan orang-orang tegas dan tidak bisa diajak Kolusi.Sehingga, Orang sulut tidak menjadi mentri di Kabinet yang sekarang."Artinya jika Mentri Dalam Negri Indonesia datang dari sulut, setidaknya habis bagi pegawai yang nakal.?" Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bagi orang sulut masalah jati dirinya,"jaman boleh berubah, pemimpin boleh berganti dan berlalu, tetapi Prinsip Orang sulut yang siap berdiri dikaki sendiri adalah tidak pernah akan bisa berubah, oleh sebab itu, dapat dibuktikan, pemimpin Negara Indonesia telah berganti 7 kali.Presiden, apakah warga sulut ada yang merengek-rengek unrtuk menjadi Mentri Di Indonesia,? dan adakah warga sulut yang brontak ketika di Indonesia tidak ada warga sulut yang menjadi Mentri. jawabnya tidak. "Justru warga sulut, lebih suka berkipra di manca negara,Seperti di Rusia, Amerika, German, Ingris, Belanda, Francis, Italia,Tiongkok, Jepang,Filipina,.Singapore, Canada.Arab, Turki,Afrika.Portugal. India.Dan Afrika juga Irak. Dan rata-rata mereka, disetiap negara asing menjadi Dosen juga, menjadi penasehat pembesar dinegara negara itu, paling kecil mereka hanya menjadi konseptor. Oleh sebab itu tidak perlu harus bimbang bagi warga Sulut -Manado. Demikian andriluntungan pengamat International mengatakan pada Online Global. Andri juga menambahkan, sekarang tinggal bagaimana warga sulut beserta kepala daerahnya dapat terus menjaga kelestarian budaya dan Potensial sulut terus ditingkatkan segi pariwisata, juga berbagai kekayaan alam seperti Kopra, Cengkeh,Fanili, Coklat, Ikan, Roa.Dan berbagai Potensial makanan Ciri has, sulut, harus terus ditingkatkan kemasannya. Dan jika sulut, mau dikembangkan untuk dapat meningkatkan PAD, didaerah itu, setidaknya, fasilitas Pariwisata, juga budaya, dan makanan Has Sulut jangan pernah Dirobah, tetapi perlu ditingkatkan saja mutuhnya, begitu juga Obyek -Obyek Wisata disana perlu dtata terus dan jaga kebersihannya, dan lindungi Pelestarian baharinya dari tangan-tangan nakal. "Saya sebagai pengamat, yang pernah bertemu dengan banyak dari berbagai negara, seperti Jhon K. warga Amerika dia mengatakan Minahasa manado The Best, Begitu juga Cuncui warga Tiongkok, dia mengatakan, Indonesia Minahasa Manado warganya ramah dan Punya kemauan keras dan disiplin kerja, dan meskipun kota manado dibilang senderhana jika di bandingkan dengan New York,Tetapi punya kelebihan tersendiri Obyek wisata lautnya, bersih dan mempesona. inlah lidah orang asing itu, dan hal ini juga diperkuat oleh warga jepang Tanaka Skyaki, dia sebagai warga jepang yang pernah ke Mihasa Manado, melihat juga adat istiadat juga wisata Kuliner, terkesan segalanya sangat disajikan dengan sedap, dan tidak ada bandingannya."bayangkan saja, jika warga dunia berani memuji segala keberadaan Minahasa Sulut, Lantas bagaimana dengan Warga Minahasa Sulut Manado.? Juga bagaimana Dengan warga Indonesia, juga pemerintah Indonesia,? Mendengar Pujian seperti ini, yang asli keluar dari mulut mereka."Maaf saya sebagai pengamat mencoba bertanya seperti ini, dan maaf juga segalanya harus dikatakan, oleh sebab segalanya adalah sebuah kenyataan, dan tidak ada istilah dipoles, atau dibuat-buat, Mendengar semua ini saya sebagai pengamat setidaknya bangga sebagai orang Indonesia, ternyata tidak hanya Bali, yang mendapat respon dari warga dunia, tetapi Minahasa Sulut Manado juga ternyata oleh warga dunia mendapat pujian yang hebat. "Oleh sebab itu perlu oleh semua pihak buat memajukan daerah Minahasa Sulut, yang telah terlanjur terkenal dimata mancanegara, tinggal bagaimana semua eleman di Negara Indonesia dapat mendorong terus agar tetap daerah Minahsa Sulut,Dapat menjadi andalan Bagi Negara Indonesia, dimata dunia, Dan lupakan dulu buat daerah lain yang perlu dana Promosi, Minahasa tanpa dana Promosi, setidaknya sudah terlanjur dikenal oleh semua warga Negara didunia.Tingga bagaimna Pemerintah Pusat dan daerah terus Membuat Mou, agar Minahasa Sulut Manado dapat terus menjadi kembangaan Indonesia di Mata dunia.( Agust Manado)

Minggu, 21 Januari 2024

Raja Denmark Frederik X Naik Takhta Disambut Warga Penuh Ceriah.

 


Andri News Baru Holand -Raja Denmark Frederik X naik takhta setelah ibunya Ratu Margrethe II turun takhta, tampak semangatl saat ia melambai kepada ribuan orang yang berkumpul di ibu kota Kopenhagen untuk menyaksikan dimulainya era baru.


Bagi banyak orang di Denmark, ibunya, Margrethe, adalah satu-satunya raja yang pernah mereka kenal. Namun pengunduran dirinya yang mengejutkan, setelah lebih dari lima dekade bertahta, membuka jalan bagi putranya, mantan putra mahkota, untuk menggantikannya.


Penyerahan tersebut terjadi pada rapat kabinet di Istana Christiansborg di ibu kota, ketika Margrethe menandatangani deklarasi pengunduran dirinya, secara resmi menyerahkan mahkota kepada Frederik. Kerumunan besar berkumpul di jalan-jalan, meskipun cuaca sangat dingin, sesekali terdengar nyanyian melintasi lautan orang-orang sambil menunggu momen bersejarah.Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kemudian secara terbuka memproklamirkan aksesi Raja dari balkon istana – sebuah tradisi yang sudah ada sejak konstitusi tahun 1849.

Frederik melanjutkan dengan pidato singkat, sebelum didampingi oleh istrinya yang lahir di Australia, Ratu Mary, dan keempat anak mereka, termasuk Putra Mahkota Christian, penerus takhta baru.

“Hari ini takhta diserahkan. Harapan saya adalah menjadi raja pemersatu di masa depan,” kata Frederik. Ibunya, katanya, “akan dikenang selamanya sebagai seorang bupati yang luar biasa.” Perdana Menteri Frederiksen menyatakan “terima kasih yang mendalam dan penuh pengabdian” kepada Ratu Margrethe atas nama bangsa.

“Menjadi ratu dan raja adalah sebuah mata rantai yang panjangnya lebih dari seribu tahun. Ketika salah satu minggir, yang berikutnya bersiap. Dan putra mahkota yang kini menjadi raja kita adalah raja yang kita kenal, raja yang kita sukai, dan raja yang kita percayai,” ujarnya.

Di antara ribuan orang yang mengantre di ibu kota adalah Kasper Wiigh Larsen yang berusia 45 tahun. “Saya sangat gembira melihat dia melakukannya dengan sangat baik di balkon, baik saat berpidato maupun ketika Mary keluar dan memegang tangannya dan diakhiri dengan ciuman,” katanya kepada Reuters.Raja Inggris Charles III – yang dimahkotai pada musim panas lalu – termasuk orang pertama yang mengucapkan selamat kepada raja dan ratu baru tersebut. “Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk memastikan bahwa ikatan abadi antara negara kita, dan keluarga kita, tetap kuat, dan untuk bekerja sama dengan Anda dalam isu-isu yang sangat penting bagi negara kita dan dunia yang lebih luas,” katanya dalam pesannya. Margrethe, 83, adalah raja yang paling lama berkuasa di Eropa dan ratu terakhir yang berkuasa di dunia. Dia mengumumkan masa jabatan bersejarahnya akan berakhir setelah 52 tahun dalam pidato langsung yang menakjubkan pada Malam Tahun Baru.

Dia berkata bahwa dia telah merenungkan “apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya” setelah menjalani operasi pada punggungnya baru-baru ini dan telah mengambil keputusan “bahwa sekarang adalah waktu yang tepat.”

Sang ratu sendiri tampak emosional setelah dia membubuhkan tanda tangannya kepada Dewan Negara, meresmikan serah terimanya. Sambil menyingkir untuk putranya, dia berkata “Tuhan selamatkan Raja” sebelum keluar dari ruangan. Meskipun bukan lagi raja yang berkuasa, Margrethe akan terus diberi gelar Yang Mulia dan dapat dilantik sebagai penjabat bupati, menurut Rumah Kerajaan Denmark. Artinya, ia bisa menjalankan tugas sebagai kepala negara ketika Raja Frederik maupun Putra Mahkota Christian tidak mampu, misalnya saat berada di luar negeri. Bangsawan Denmark lainnya yang juga dapat mengambil peran sebagai penjabat bupati jika diperlukan termasuk Mary, saudara laki-laki Frederik, Pangeran Joachim dan bibinya, Putri Meskipun monarki Denmark adalah salah satu monarki tertua di Eropa, yang berusia lebih dari 1.000 tahun, tidak ada momen penobatan tradisional. . Oleh karena itu, para pemimpin dunia dan pejabat tinggi tidak hadir, dan pergantian di Denmark merupakan peristiwa yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tontonan global dan arak-arakan penobatan Raja Charles III.

Meski begitu, jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang menikmati tontonan tersebut.

Denmark adalah negara monarki konstitusional, dan anggota kerajaannya menjalankan peran duta besar yang penting namun simbolis selain menandatangani undang-undang baru. Kekuasaan formal terletak pada parlemen terpilih dan pemerintahannya yang berbasis di Istana Christiansborg.

Dan di sinilah Raja Frederik X berkunjung untuk terakhir kalinya sebagai putra mahkota pada hari Minggu, dan berangkat sebagai raja yang berkuasa di Denmark, Greenland, dan Kepulauan Faroe.Birgitte Borup, editor kebudayaan di surat kabar Denmark Berlingske, mengatakan kepada CNN bahwa transisi antar raja akan terasa “sangat berbeda” dibandingkan tahun 1972 “hanya karena ratu masih hidup.” “Ini adalah pertama kalinya dalam 900 tahun seorang raja atau ratu Denmark turun tahta. Ini akan menjadi acara yang lebih meriah dibandingkan terakhir kali ketika Margrethe muda mengambil alih,” jelasnya. “Keputusan ratu untuk turun tahta sangat mengejutkan, tetapi sebagian besar warga Denmark tampaknya memahami bahwa dia ingin meneruskan tahta karena kesehatannya yang menurun.”

Sangat jarang seorang raja turun tahta di Denmark. Raja Denmark terakhir yang melakukan hal ini adalah Raja Eric III ketika pada tahun 1146 ia melepaskan mahkotanya untuk bergabung dengan biara. Namun praktik ini lebih umum terjadi di keluarga kerajaan Eropa lainnya.

Borup mengatakan Denmark sedang “memasuki era modern baru” dan meskipun Frederik mendapat dukungan luas dari Denmark selama menjadi putra mahkota, sebagai raja ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Dia mungkin terus membuat monarki lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tantangan utamanya adalah mempertahankan monarki yang populer dan relevan di tahun-tahun mendatang.” Bukan hanya orang-orang dari negara Nordik yang merayakan penyerahan tongkat estafet Margrethe kepada putranya. Raja Frederik X memerintah bersama istrinya yang lahir di Australia dan sangat populer, Ratu Mary – yang pastinya akan menyenangkan para pengagumnya di kampung halaman.

Kisah cinta kerajaan mereka dimulai dengan pertemuan kebetulan di sebuah bar Sydney selama Olimpiade 2000. Eksekutif penjualan Mary Elizabeth Donaldson, lahir di Hobart, Tasmania, awalnya tidak menyadari bahwa dia sedang mengobrol dengan seorang pangeran di kehidupan nyata.

Saat itu, Justin Tynan adalah manajer Slip Inn Sydney, sebuah lokasi di dekat Pelabuhan Darling yang menjadi tempat bertemunya calon Raja dan Ratu Denmark. “Saya mengingatnya, maksud saya… dia wanita yang cukup mencolok. Tapi, menurutku, fokusnya ada pada Frederik karena dialah yang membayar minumannya!” katanya kepada Online.Tempat berair yang populer di kalangan wisatawan selama bertahun-tahun terus merayakan momen penting Mary. Mereka mengadakan pemutaran langsung pernikahan akbar pasangan tersebut di katedral Kopenhagen pada tahun 2004 dan, dua tahun kemudian, menandai kelahiran putra pertama mereka, Pangeran Christian, yang kini menjadi putra mahkota baru dan pewaris takhta.

Tempat ini kembali menjadi pusat perayaan Sydney, dengan bendera Denmark berkibar di atas bar, hotsdog khas Denmark, dan koktail spesial untuk menghormati Ratu baru.

Sementara itu, pemerintah federal Australia menandai peristiwa istimewa ini dengan hadiah uniknya atas nama bangsa. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan sumbangan sebesar 10.000 dolar Australia (sekitar $6.000) untuk perlindungan salah satu hewan berkantung paling terkenal namun terancam punah di negara bagian asal Mary.

“Kisah Putra Mahkota Frederik dan Putri Mahkota Mary dari Denmark adalah kisah yang diikuti dan disayangi oleh warga Australia,” katanya dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu. “Putri Mahkota Mary dibesarkan di Tasmania, dan sudah sepantasnya Australia menandai kesempatan ini dengan memberikan hadiah untuk mendukung konservasi Tasmania Devil.” Di Denmark, pasangan kerajaan ini telah mendapatkan pendukung dan berupaya memodernisasi monarki, membesarkan keluarga mereka. empat anak - Christian berusia 18 tahun, Isabella berusia 16 tahun dan si kembar berusia 13 tahun, Vincent dan Josephine - dengan pendidikan senormal mungkin dan menyekolahkan mereka ke sekolah negeri biasa.

Keluarga kerajaan Denmark lebih informal dibandingkan keluarga kerajaan Inggris. Mereka dipuji karena rendah hati dan sering terlihat jalan-jalan, berbelanja, makan, atau bersepeda seperti anggota masyarakat lainnya.

Krisis iklim, keberlanjutan, kesehatan masyarakat, hak-hak perempuan dan anak perempuan hanyalah beberapa tema tugas Frederik dan Mary yang membuat mereka disayangi masyarakat.

Borup mengatakan bahwa Mary mungkin tidak terlahir sebagai bangsawan, “tetapi Anda akan mengira dia adalah bangsawan.”

“Dia membawa dirinya dengan anggun dan merupakan perwakilan luar biasa bagi bangsa Denmark,” kata editor budaya Berlinske. “Dia dikenal selalu siap, dan dia melakukan beberapa tugas penting, seperti menyoroti kekerasan dalam rumah tangga.

“Ketika Mary dan Frederik bertemu di Australia, ada cerita bahwa dia beruntung bertemu dengan seorang pangeran dongeng. Saya pikir waktu telah menunjukkan bahwa dia lebih beruntung.”.( Time Andri News Baru Holand)

Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

tes

tes01

UN Women | End Violence against Women

desain P.

United Nations News Centre

News by region: Americas


Eric Garner, Michael Brown cases spark ‘legitimate concerns’ about US policing – UN experts

5 December – Grand jury verdicts in the United States which resulted in the decisions to not bring to trial the cases of two unarmed African-American men killed by police forces have sparked “legitimate concerns” regarding policing practices across the country, a group of United Nations human rights experts said today.


US should respond to public demands for greater police accountability – Ban

4 December – In the wake of a grand jury decision in New York yesterday not to indict a police officer in the chokehold death of Eric Garner, an unarmed man, in July, United Nations Secretary General Ban Ki-moon has urged the United States to do “anything possible to respond to demands of greater accountability.”


UN rights experts call on US to commute death sentence of mentally ill prisoner

2 December – Two United Nations human rights experts today urged the United States Government and the authorities in Texas to halt the execution of Scott Panetti, a prisoner with proven psychosocial disabilities, due to be carried out on 3 December.


Paraguay: UN expert concerned over indigenous peoples’ rights to land, resources

1 December – The United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples identified a number of ongoing challenges remaining in Paraguay as she ended an eight-day official visit to the country on Friday.


UN rights experts urge US President Obama to release report on CIA torture allegations

26 November – The United States must rise to meet the high human rights standards it has set for itself and others around the world, a group of United Nations human rights experts urged today, as they called on President Obama to support “the fullest possible release” of a report detailing Central Intelligence Agency (CIA) interrogation practices.


UN rights chief concerned over 'disproportionate' killings of African-Americans by US police

25 November – The decision by a Grand Jury in Missouri to absolve a police officer for the fatal shooting of an African-American teenager has spotlighted broader concerns about institutionalized discrimination across the United States, the top United Nations human rights official said today.


Haiti: UN mission chief urges calm, respect for rights in wake of protests

25 November – Amid rising tensions Port-au-Prince and other key Haitian cities in the wake of last month’s delayed elections, the top United Nations official in the country deplored the violence that recently caused injuries among demonstrators and called on all sides to respect the right to free expression while also avoiding any recourse to violence.


Mexico: UN rights office notes ‘deep concerns’ over case of missing students

14 November – The United Nations Human Rights Office (OHCHR) today cautioned against jumping to conclusions regarding the “complex and ongoing” investigation into the disappearance of 43 students in Mexico, amid reports that a number badly burned bodies have been recovered from sites in Guerrero state.


13 November – The top United Nations coordinator for cholera response in Haiti says support for initiatives to combat the disease has been “disappointing,” noting that while it may be possible to eliminate cholera in about a decade, at the current rate of funding, it would take more than 40 years to do the job.
UN rights office voices concern over Dominican Republic’s ruling on regional court

7 November – The United Nations human rights office today voiced deep concern about a recent Dominican Constitutional Court’s ruling that the country’s recognition of the competence of the Inter-American Court of Human Rights is unconstitutional.


<
This Week at the UN - Friday, 5 December 2014

Newsmakers

  • Amina J. Mohammed
  • Amina J. Mohammed

    ...by 2030 we can end poverty, we can transform lives and we can find ways to protect the planet while doing that.

    More »



UN Women | End Violence against Women


Headlines at a glance

7 December

'We will provide whatever is needed', UN pledges response to Philippines typhoon

Somalia: UN Envoy 'appalled' by deadly terrorist attacks in Baidoa, calls for political unity


5 December

Half a million displaced in eastern Ukraine as winter looms, warns UN refugee agency

UN chief scores goal for peace in football game to mark 'Christmas Truce' of 1914

DR Congo: UN refugee agency concerned at sudden closure of displaced persons camp

Indian Ocean: UN warns of uptick in clandestine migration despite ‘horrific’ dangers

‘Dark day for justice’ says ICC Prosecutor, dropping charges against Kenyan President

UN report urges more funds for climate change adaptation, warns on temperature rise

World must do 'whatever it takes' to ensure recovery of Ebola-affected countries – Ban

‘Turning blind eye not a solution’ to Mediterranean migrant crisis – UN rights expert

UN relief agencies prepare emergency response as typhoon approaches Philippines

‘Humane impulse to assist’ leads to enriched life, UN chief says on global Volunteer Day

Central African Republic: UN chief says security fragile, calls for vote by August 2015

Eric Garner, Michael Brown cases spark ‘legitimate concerns’ about US policing – UN experts

Wage growth stagnant in developed countries, slow worldwide – UN labour agency

Spotlighting humanity’s ‘silent ally,’ UN launches 2015 International Year of Soils


4 December

Ban appoints new Under-Secretary General for Communications and Public Information

Amid fresh violence in Libya, UN mission urges all parties to give dialogue chance to succeed

Kenya: UN says uptick in violence linked to rising inter-communal tensions

US should respond to public demands for greater police accountability – Ban

Ban condemns deadly terrorist attacks in Grozny

UN political chief urges revamped approach to boosting development in Afghanistan

Senior UN relief official describes “bleak” situation in South Sudan after a year of conflict

Yemen: Security Council condemns deadly bombing at Iranian Ambassador’s residence

Darfur: UN peacekeeping chief warns Security Council of region’s ongoing insecurity, violence

Road to Dignity by 2030: UN chief launches blueprint towards sustainable development

Food prices, stable for third straight month, appear to have ‘bottomed out’ – UN

Israel’s demolitions of Palestinian homes undermine ‘already fragile situation’ – UN


3 December

UNESCO chief calls for ‘protected cultural zones’ in war-torn Iraq, Syria

At ‘crossroads,’ humanitarian system must engage earlier, more systematically – UN deputy chief

Ebola: UN special envoy appeals to Liberians to remain vigilant, sustain response

UN health agency issues new guidelines on treating, preventing cervical cancer

At UN-backed conference, Ban urges greater industrial safety standards against accidents

South Sudan shaken by ‘sustained’ fighting as political crisis continues – UN

Iconic image spotlighting plight of Palestine refugees, illuminates UN headquarters

Ending violence against women calls for legally binding global standard – UN expert

2014 set to be hottest year on record, warns UN weather agency

UN torture prevention body highlights States’ duty to allow access detention centres

Somalia: UN ‘outraged’ by deadly terrorist car bomb attack in Mogadishu

UN agency launches social media campaign to bring urgent food aid to Syrian refugees

On world Day, Ban spotlights how technology can improve life for 1 billion persons with disabilities


2 December

At Harvard, UN chief urges global community to confront world’s existential threats

Ban deplores deadly terrorist attack against civilians in north-eastern Kenya

UN envoy welcomes deal between Iraqi, Kurdish region on oil, finances

Ebola: World Bank reports economic impact in worst-hit countries to exceed $500 million in 2014

Great Lakes Envoys outraged by spate of civilian massacres in eastern DR Congo

Cambodia: UN refugee agency voices concern over possible deportation of Montagnards

UN rights experts call on US to commute death sentence of mentally ill prisoner

South Sudan: UN chief stresses support for independence and sovereignty

UN rights office voices alarm over increasing polarization in Egypt amid protests

On Day to Abolish Slavery, UN urges end to modern-day scourge trapping 21 million


1 December

Ghana teams up with UN-backed alliance in move towards cashless economy

Paraguay: UN expert concerned over indigenous peoples’ rights to land, resources

UN recognizes achievement of thirteen countries in eradicating hunger ahead of 2015-deadline

Lima conference set to ‘write history’ ahead of 2015 climate deadline, UN official says

Letter-post still key revenue-maker for world’s postal services – UN agency

Lebanon: Ban appoints Special Coordinator as country continues to face political vacuum

Violence in Iraq kills at least 1,232 people in November – UN

Darfur: African Union-UN mission launches campaign against recruitment of child soldiers

Syria: UN forced to suspend food aid, warns of 'disastrous' impact as winter nears

World AIDS Day: UN, urban leaders endorse ‘fast track’ to ending epidemic by 2030


29 November

Ban condemns 'horrific' bombing of mosque in northern Nigeria


28 November

Emergency declared in Gaza following severe flooding – UN

UN refugee agency welcomes adoption of civil registration declaration in Asia-Pacific

Ebola: UN health agency advises male survivors to abstain from sex for 3 months

UN official sees upcoming Lima climate talks as ‘stepping stone’ for universal treaty

Deadly Boko Haram attack forces thousands to flee Nigeria for Niger – UN

'The world is on the side of those who are involved in this fight' against Ebola – UN envoy

Development cooperation in Mediterranean can help stem tide of forced migration – UN agency

Afghanistan: Security Council condemns attack on UK embassy vehicle

Botswana: UN expert calls for renewed 'nation-building' to celebrate rich diversity

Ahead of World AIDS Day, UN children's agency urges more investment, access to treatment


27 November

Structural reforms can help poorest countries break 'vicious' economic circle – new UN report

New UN-backed open-source tool will support community resilience-building


26 November

Ebola: UN crisis response mission opens new office in Mali

UN chief appoints panel on creating ‘technology bank’ for world’s poorest nations

Ritual dancing, bread-making among cultural practices added to UN heritage list

INTERVIEW: former UN official urges more transparent process to select Secretary-General

DR Congo: Security Council condemns massacres of civilians, attacks on peacekeepers

'Profoundly concerned' over violence in Libya, Security Council warns of possible sanctions

Obesity-related cancers on rise, especially in developed countries – UN

Kyrgyzstan: UN rights experts urge Parliament to withdraw anti-gay bill

UN rights experts urge US President Obama to release report on CIA torture allegations


25 November

Ban voices ‘deep concern’ over eruption of violence in Libya; urges return to dialogue

Sanctions are ‘effective’ method to build global stability, Security Council told

Syria: humanitarian efforts falling short, UN relief chief warns, calling for end to violence

Ebola: December 1 target for response may not be met in some areas of West Africa, UN reports

International community has duty to protect minorities, UN deputy chief tells Geneva forum

As number of South Sudanese refugees grows, UN relief official urges support to Ethiopia

UN rights chief concerned over 'disproportionate' killings of African-Americans by US police

UN sounds alarm to end ‘global pandemic’ of violence against women

Timor-Leste: UN expert warns dismissal of judicial officials may have ‘chilling effect’

Security Council extends UN mission in South Sudan through May 2015

Haiti: UN mission chief urges calm, respect for rights in wake of protests

Security Council extends UN Guinea-Bissau office for three months

UNESCO chief denounces murder of Somali radio journalist

Israel’s demolition of Palestinian homes ‘contrary to international law,’ UN experts warn

desain baru

Latihan Skrip

    !-- Lead Items --> !-- END Video Items -->
    Gavin Crowden World Vision UK

    Commonwealth summit grand stage for UK PM May to end slavery

    If May can influence other leaders to join her to end this abuse, she will certainly be building a legacy of which she can rightly be proud
    Ruwani Dharmakirthi CARE International

    "If there’s no war today, there’s war tomorrow”

    “DRC will never have peace – if there’s no war today, there’s war tomorrow.”
    href="/item/20180322143131-5xd62/">
    The Road to the Ring - Swapping gangs for boxing in Medellin

    Climate

    We focus on the human and development impacts of climate change. more
    Mohamed Adow Christian Aid - UK

    African leaders must remember who they serve at climate talks

    Silence is not an option for African leaders at this week's climate talks on shipping