Berita Ling Media

Sabtu, 24 Januari 2015

Andrew Lunt Humanity observatori internaționali Actori Isis persoane scutite japonezi.

"În cazul în care, comportament continuu Isis, crea neliniște în rândul cetățenilor din lume nu a exclus toate neamurile vor mistui posibil dacă Isis, plus că sună nu-captive cetățenilor japonezi și Isis trilioane de răscumpărare de dolari. Pentru guvernul japonez, așa cum este un comportament clar extorcare. ". Auzind toate că și o varietate de mass-media, atât la nivel local și internațional au încărcat fața unui Isis terorist în pericol doi cetățeni japonezi va fi ucis dacă nu respectă cererea sa. auzi toate sangant Andri atins atât împotriva japonezilor, și el a făcut apel la teroriștii ar putea dezlănțui un al doilea interpret Isis foto.Artinya acești doi oameni la fel ca un jurnalist nu ar trebui să fie tratați așa cum a spus itu.Demikian răspuns când a fost întrebat despre Andri teroriști menyandra doi rezidenți Japonia in aceasta dupa-amiaza. Andrew, de asemenea, a cerut ca teroriștii nu trebuie să dețină un al doilea jepang.oleh Isis fotojurnalist pentru că cei doi nu au mai fost bersenjata.ditambah reporterilor sebgai a avut nici o legătură cu teroriștii Isis de ce ar trebui să fie folosit ca ostatici.? vezi toate întreb din nou Grup de Isis le-ar putea elibera imediat.

Jumat, 23 Januari 2015

Andri Luntungan Dan Dewan Keamanan PBB Menyayangkan Kekerasan Di Ukraina.

Andri Luntungan sangant menyayangkan serangan yang terjadi pada warga ukraina harus menimpah kembali, dan anehnya selalu mengenai warga sipil,yang tidak berdosa,artinya para penyerang separatis seperti tidak memiliki naluri manusia.?, saya sangant turut bersedih atas egala kejadian yang menimpah pada warga sipil Ukraina itu. dan saya berharap kelompok separatis pengacau di ukraina bisa kembali damai. demikian cetus andri luntungan ketika dimintai komentarnya kemarin, Ditempat yang lain pada tanggal 22 Januari 2015 - Dewan Keamanan PBB mengutuk 'dalam istilah terkuat' penembakan saat ini yang mengakibatkan kematian lebih dari 10 warga sipil di Ukraina timur tengah mengintensifkan bentrokan antara pasukan pemerintah dan oposisi. Menurut laporan, sebanyak 15 warga sipil tewas dan lebih dari 20 terluka ketika tembakan menghantam berhenti angkutan umum di kota timur Donetsk. Dalam beberapa hari terakhir, Donetsk telah menjadi ajang pertempuran sengit karena kedua belah pihak bentrok lebih berat diperebutkan bandara kota. "Para anggota Dewan Keamanan menyatakan simpati dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban dan berharap pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka," kata Dewan dalam sebuah pernyataan pers, menambahkan bahwa anggota menggarisbawahi kebutuhan untuk melakukan investigasi dan obyektif dan membawa pelaku 'tindakan tercela' ke pengadilan. Pada akhir Februari 2014, situasi di Ukraina melampaui apa yang awalnya dianggap sebagai krisis politik Ukraina internal ke bentrokan di bagian negara, kemudian mencapai konflik skala penuh di timur. Meskipun Minsk gencatan senjata, situasi di Ukraina sejak terus memburuk, dengan konsekuensi serius bagi persatuan negara, keutuhan wilayah dan stabilitas. Dari pertengahan April sampai 12 Desember, setidaknya 4.707 orang tewas dan 10.322 terluka akibat pertempuran. Sejak gencatan senjata rapuh mulai, setidaknya 1.357 kematian dicatat. Selain itu, PBB baru-baru ini melaporkan bahwa sejak Maret 2014, lebih dari satu juta orang telah mengungsi dari daerah konflik, termasuk hampir 530.000 orang dalam Ukraina, dari yang paling 130.000 adalah anak-anak. Dalam pernyataan pers, Anggota Dewan juga menggarisbawahi kebutuhan untuk 'implementasi penuh' jika protokol Minsk dan pernyataan bersama menyambut kemarin dikeluarkan oleh menteri luar negeri Perancis, Jerman, Rusia dan Ukraina di tengah upaya untuk menengahi perdamaian.

Kamis, 22 Januari 2015

Andri Luntungan Menilai Penegak Hukum DI Indonesia Harus Memahami Sila Kedua- Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap.

"Seandainya benar, pada akhirnya semua negara didunia akan menghapus hukuman mati didalam negaranya. apa yang selanjutnya kira-kira hukuman yang berlaku.semur hidup.atau hukuman denda atau hukuman seperti apa?". Mungkin nantinya seandainya semua negara,sudah bisa memberanikan diri buat membuang pasal hukuman mati bagi semua pelaku tindak pidana terkecuali teroris,yang diharuskan dihukum mati diluar itu setidaknya mereka bisa diberikan sebuah hukuman yang wajar,dan bagi para koruptor dan pemilik pabrik Narkoba mungkin bisa saja mereka mendapat hukuman berat bagi pisiknya.? dan saya juga lebih setuju jika bagi para pemilik pabrik narkoba dan para pelaku korupsi jika dia bisa insap agar natinya mereka bisa terlepas dari jeratan hukuman, tetapi jika pabrik narkoba dan para korupsi belum juga bisa insap sekiranya manusia seperti itu harus mendapat hukuman seberat-beratnya.begitu juga para teroris dan para penjahat sadis seandainya mereka -mereka sulit buat menjadi kembali baik dan prilakunya terus menerus menjadi jahat, saya lebih setuju juga jika manusia seperti itu mendapat hukuman pisik yang sangant keras. Namun demikian saya memndalami pengetahuan ilmu fisiokologi setiap manusia pasti ada prilakunya baik ada juga terkadang dia berprilaku jahat,artinya manusia tidak selama dia selalu berbuat jahat, dan pasti ada isnapnya, seandainya disan mansuia punya pribadi kembali kejalan yang benar setidaknya bisa diberikan kebijaksaan buat bisa diringankan menjadi orang yang isa hidup, tetapi jika dia berpuluh -puluh kali selau berbuat jahat dan berkali-kali selalu melakukan tindak pidana korupsi dissana wajar jika mendapat sebuah hukuman pisik seberat-berat mungkin.demikian menurut Andri Luntungan Pengamat International saat dihubungi Online sore tadi. Andri juga mengatakan, bahwa saya mungkin tidak terlalu mau mencampuri urusan dalam negri siapapun tetapi saya mengamati bahwa seandainya seorang hakim atau jaksa dan para penyedik ketika mengambil sebuah keputusan hukuman terhadap para terdakwa ternyata tidak sesuai dengan yang didakwakan setidaknya akan menjadi persoalan. artinya hanya maling roti satu butir hukamanya sama dengan orang maling uang 1trliun setidaknya hal ini tidak imbang,artinya orang itu mengambil satu buah roti oleh sebab perutnya lapar dan miskin masa dihukum sama dengan yang memaling uang triliunan.?. Oke mungkin sekarang banyak kejadian orang dihukum tidak sebanding dengan yang dilakukanya, "seandainya hal itu terjadi pada keluaraga hakim keluarga jaksa, bisa dibayangkan ,maksudnya seandainya ada keluarga jakasa maling roti dan keluarga hakim maling roti hanya satu butir, dan dipaksakan harus dihukum seberat mungkin, bagaman persaannya.?.Seandainya contoh kecil ada oknum jaksa yang menrima uang suap hanya lima juta dihukum mati tetapi jika kebetulan kejagungnya menerima uang miliaran ataun bahkan trilianan bisa bebas, mungkin orang akan berkata hukum tidak adil, begitu juga seandainya promosi menjadi kapolri seandainya di DPR RI, disana terjadi transaksi dan mereka tidak satu pun yang bisa dibuktikan tetapi kebetulan mereka menerima, siapa yang harus bisa mengintai mereka, begitu juga seandainya dalam pengesahan anggaran APBN.seandainya disana terjadi transaksi, buat menggolkan agar- anggaran itu dianggap bisa lolos,dan hal itu sulit bisa dibuktikan,dan kebetulan itu terjadi kira-kira siapa yang harus bisa menangkap mereka,atau segera memenjarakan mereka.?.perumpamaan ini,senadainya bisa terjadi kira-kira seperti apa buat bisa menjyadarkan mereka.? cetus andri. Okey maaf semua perumpamaan maksudnya adalah hanya membuat perbandingan artinya seandainya perkara yang tidak terlalu merugika negara begitu besar digembar -gemborkan tetapi bagi perkara besar, terkadang sangant minim sekali, " pengelapan pajak, pengelapan, uang anggaran,DAU. pengelapan, uang pungutan, dan sebagainya yang mungkin jika mau diungkap sangant besar sekali.Begitu juga berbagai Uanguang non bageter, betrebaran disemua lini dari tingkat OPD dikabuten samapi juga keyingkat OPD Propensi.Inilah yang terjadi disetiap berita apa dikoran juga dimedia eloktronik dan dikalangan masyarakat.Okey terlepas perkiraan semua itu yang jelas semua telah terdengar dan semua sepmpat dipbulikasikan dimedia- lokal negara itu maupun melambung sampai kemdia tingkat international,apa itu di Indonesia Di Asia juga berbagai berita seperti itu terjadi juga di Timur tengah yang menyangkut dugaan seperti itu.katanya.Ketika Andri ditanya mengaenai Indoensia, dia mengatakan bahwa Indoensia jika benar hukuman mati akan ditegagkan seharusnya, perangkat hukumnya harus sudah benar -benar proposional.Jika penegak hukumnnya masih seperti itu, terkadang tidak mengerti memaknai apa artinya hukum kriminal dan apartinya filsafat hukum,kesana memahami apa artinya pancasila dan Undang-undang dasar 45, setidaknya bisa dibilang akan meleset menegakan hukum."Indonesia Negara Hukum, Indonesia NonBlog. Indonesia Memiliki Falsapa Pancasila Dan Indonesia Punya Lembaran Negara, seharusnya semua itu mereka dalami, jika semua itu mereka bisa mendalaminya. disana diaakan mengerti apa artinya menegagkan Hukum.Yang utama setiap penegak hukum harus paham dulu artinya Sila kedua, yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab.cetusnya."

Rabu, 21 Januari 2015

Andri Luntungan Minta UNPBB Memanggil Negara Yang Memberlakukan Hukuman Mati.

"Seandainya manusia di dunia mengharapkan sebuah perubahan Iklim manusia diplanet ini. setidaknya semua harus mulai sepakat, buat bisa memberi perlindungan terhadap manusia yang hidup, juga harus mampuh menjaga habitat seluruh mahluk yang berteberarn diplenet bumi.sekaligus mampuh melindungi kelestarian alam,seandainya itu bisa dilakukan oleh manusia setidaknya cita-cita UNPBB dan cita -cita manusia buat bisa menyatukan manusia akan tercapai, namun jika manusia di dunia selalu ada saling membunuh dan saling mengorbankan dirinya dan terhukum mati oleh aturan yang dibuat dalam negaranya sendiri setidaknya cita dalam konfrensi UNPBB, akan terjadinya perubahan Iklim tidak akan tercapai, artinya gambaran perubahan iklim hanya sebuah ispan jempol. Cetus andri Luntungan pengamat International saat ditanyai mengenai perubahan iklim dunia oleh Online. Andri juga mengatakan seharusnya UN PBB bisa membuat sebuah amandeman perlindungan bagi manusia secara global, dan segala peraturan Hukum yang dapat mematikan manusia sudah harus dihapuskan,artinya perubahan iklim harus dapat segera dilakukan dengan dapatmelindungi manusia dan tidak membunuh manusia,"Seperti seandainya ada sebuah negara yang melanggar dan masih meberlakukan hukuman mati dia harus di berikan sangsi.atau undang di hadapan UNPBB, dan disana mintai alasan mereka mengapa di negara itu berlaku ada hukuman mati, seandainya alasan mereka tidak jelas UN PBB bisa juga memberikan sebuah sangsi hukum tehadap negara yang memberlakukan hukuman mati.Cetus andri.Okey persoalanya bukan masalah mati atau berlakunya hukuman mati. tetapi persoalanya adalah merampas kehidupan manusia dan di matikan secara kemanusiaan jelas prilaku seperti itu hampir dianggap kurang bijak dan hukuman mati disaat, semua negara sedang sibuk membuang pasal itu tetapi seandainya masih ada negara yang menggunakan berarti himbauan UN PBB bahwa semua Negara hukuman mati tidak boleh diberlakukan,tetapi mengapa masih ada negara yang melaksanakan hukuman seperti itu.? Sepertinya himbauan UNPBB dingaagp angin lalu.? Katanya. Andri juga mengatakan seharusnya semua negara memiliki kepatuhan aturan International, dan seharusnya aturan national disetiap-tiap kepala negara diapathui, seandainya ada negara yang memncoba mau berjalan sendiri dan kurang mau mengikuti aturan International dia sudah selayaknya oleh semua anggota parleman UNPBB buat memanggil Negra itu. dan disana, perlu dicercah berbagai pertanyaan. "apa alsan negara itu mengunakan hukuman mati, dan apa juga yang membuat orang itu terkena pidana mati.?". mungkin seperti itu yang perlu dipertanyakan oleh para anggota UN PBB terhadap negara yang memberlakukan Hukuman mati terhadap warganya.atau mengapa juga disaat-saat dunia sudah memiliki sebuah rasah cinta kasih ternyata ada negara yang memberlakukan hukuman mati seperti sadis dan kejam. Cetusnya. Andri. Apa yang diktakan andri seluruh anggota UNPBB sependapat bahkan jika diadakan poling disluruh dunia warga akan mengatakan bahwa hukuman mati apa masih berlaku.? Jawabnya pasti mereka akan berkata tidak perlu dan tidak manusiawi, juga tidak memiliki rasa kemanusiaan dan sebagainya,ini yang mereka katakan, cetus Rektor Hukum International di Amerika yang engan disebut namanya, dia mengatakan apa yang dikatakan Andri Luntungan itu adalah benar dan seharusnya UN PBB bisa memanggil bagi negara yang memberlakukan hukuman mati. kemuka sidang UNPBB.dan seterusnya juga perlu mereka dimintai alasan dan sudah seperti apa keberdaan negara itu sampai memberlakukan hukuman mati.Saya dengar dalam Sidang UN ditahun 2014 yang lalu semua sepakat bawah hukuman mati akan dihapuskandiseluruh dunia, dan sangant apresiasi, juga saya sangant terkesan segala ispirasi Andri luntungan, yang mana beliau sangant mencintai manusia.katanya.

Selasa, 20 Januari 2015

Andri Luntungan Pengamat International Minta Kelompok Separatis Ukraina Jangan Ditugangngi.

"Ketegangan antara pasukannato yang didukung Amerika oleh sebab melawannya rusia yang mendapat sorotan seakan -akan kekacauan di Ukraina, para pemberontaknya mendapat respon dari dari Rusia, hal ini membuat keretakan hubungan antara Rusia dan Pasukan Nato,ditambah lagi gejolak di Ukraina, tidak terlihat akan meredah separatis pro Rusia terus-terusan mengadakan kekacauan terhadap pemerintahan Ukraina.Dan disana terlihat saling menembak dan saling menuding hampir setiap saat terjadi,artinya kedua yang sedang berseteruh bagaikan tidak menghiraukan lagi himbauan dari UN PBB dan Himbauan Amerika, artinya Rusia seperti akan melawan terhadap Nato dan Amerika, dan juga berbagai himbauan dari UN PBB juga oleh Rusia bagaikan tidak diabaikan.Sementara korban dari pertempuran itu korban terus berjatuhan.. Mungkin disini saya belum bisa menyebutkan sudah berpa ribu korban dan sudah berapa besar kerusakan gedung dan fasilitas lainnya. namun demikian saya memperkirakan bahwa korban jiwa yang telah menimpah warga ukraina cukup besar juga fasilitas gedung dinegara itu tidak sedikit yang rusak oleh sebab pertikaian yang terjadi disana. Demikian ungkap Andri luntungan Pengamat International saat dihubungi Online Siang tadi.Andri juga menambahkan seandainya Ukraina,terus menerus mendapat gangguan dari kelompok sparatis dan tidak cepat dicegah setidaknya kerusakan besar akan terus berlaku,dan korban jiwa berjatuhan setidaknya terus bertambah,apalagi jika benar ada sebuah negara yang menungangi separatis, setidaknya persoalanya akan lebih memanas,okey persoalannya sekarang, buat apa negara itu mau menungangngi kelompok separatis,? dan apa juga maunya dia mencampuri urusan mengenai dalam negri Ukraina, yang sedang bergolak,?."Mungkin pertanyaan ini tidak perlu dijawab, melainkan bagi negara yang menungangngi kelompok separatis, dia harus dengan malu hati mundur dari arena itu, dan tidak perlu kembali lagi."dan saya mendengar dari berbagai badan Intelejen dunia, memprediksi bahwa dibalik separatis terisu bahwa rusia seakan ada dibelakangnya." Seandainya benar itu adanya, saya menilai Rusia bermain api, atau sedang terjebak dengan koloborasi kelompok separatis.Namun demikian saya tidak mau ambil persoalan terlalu jauh dan saya hanya mengingantkan dalam kejadian di Ukraina segera ditangani para korbannya dan segera lacak berapa besar pelangaran HAM. yang terjadi didalam kejadian itu. Dan buat Rusia seharusnya dia berani narik diri dari campur tangan, dan jika perlu himbauan dari berbagai Negara agar Rusia tidak terlibat dalam persoalan dalam Negri Ukraina seharusnya didengar,Cetusnya. "apa yang dikatakan Andri Luntungan sebenarnya tidak jauh berbeda oleh berbagai pengamat, dan kalangan badan intelejen,dunia, seperti yang dikatakan Sekdjen UN PBB.Ban Ki Moon. bahwa kejadian diUkraina, telah menimbulkan korban bagi warga sipil dan juga fasilitas lainya. seperti juga yang dikatakan PM German Angel M. bahwa gejolak diukraina seharusnya terus dicari jalan damai, dan seandainya ada yang menungangi dibalik kelompok separatis setidaknya dia harus menarik diri. Begitu juga Presiden Amerika, Barack Obama meminta agar semua yang sedang terlibat pertikaian segera mencari jalan damai dan bagi kelompok separatis yang terus menurus merong-rong pemerintahan yang sah seharusnya segera berdamai, dan bagi para penungang dibalik separatis seharusnya menarik diri.cetusnya. Berbagai kalangan pengamt eropa menilai bahwa kekacauan di ukraina seharusnya jangan ditumpangi oleh siapapun.R.Wilsson.

Senin, 19 Januari 2015

Andri Luntungan Pengamat Kemanusiaan International Minta UN PBB Menghentikan Hukuman Mati.

"Indonesia yang terkenal dengan memiliki landasan Negara berdasarkan Pancasila, dan tercermin dalam sila pertama Ketuhanan yang maha esah, dan sila Keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya, jangan hanya dibaca tetapi perlu dihayati juga dimaknai sedalam mungkin, begitu juga di Indonesia memiliki Hukum kriminal jangan hanya dibaca tetapi perlu dipahami juga dimaknai,Artinya jika di Indonesia akan diberlakukan sebuah hukuman mati dan itu bisa dianggap akan membuat Negara ini kedepannya bisa lebih baik setidaknya itu menjadi positif,tetapi jika nantinya justru malah menjadi sorotan bagi Negara lainnya dan seakan-akan dalam penilaian mereka Indonesia dianggap negara sadis dan penuh dengan ketidak hati-hatian dikawatirkan nantinya Indonesia akan menjadi preseden buruk bagi terjalinnya hubungan bilateral,dan kesananya dikawatirkan Indonesia akan dijauhi oleh berbagai negara." Demikian menurut Andri Luntungan Pengamat kemanusiaan International saat dihubungi sore tadi saat di mintai tanggapannya mengenai berlakunya sebuah hukuman mati di Indonesia. Andri juga menambahkan, setiap hakim yang telah memtuskan sebuah hukuman mati terhadap para pelaku kriminal,apa dia seorang bandar yang sudah menjual produknya di belantara dataran indonesia, atau mungkin para pelaku kekerasaan lainnya,juga mungkin termasuk bagi para pelaku koruptor, setidaknya keputusan itu jangan sampai tidak adil, artinya- "kalau dia seorang bandar atau pembuat produk narkoba dan produknya itu diedarkan di Indonesia, saya sempandapat pelaku seperti itu jika diberikan hukuman seperti itu,Tetapi jika seandainya dia hanya seorang tertipu hanya terberdaya dan sebatas tidak sengaja ada orang menitipkan sebuah barang dan barang itu dibawah oleh orang tersebut, dan dia tidak mengetahui bahwa yang dibawah adalah sejenis narkoba,lantas dia dia ditangkap dan harus mendapat sebuah hukuman mati, secara hukum kriminal dan hukum filsafat jelas itu tidak sesuai dengan hukum melainkan berlawanan dengan hukum kriminal juga berlawanan dengan hukum filsafat.Cetus Andri, masalahnya sebenarnya bukan itu, tetapi sekarang bagaimana, Indoneisa yang memiliki jiwa pancasila, yang tercermin dalam sila pertama adalaha ketuhanan yang maha esah. dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan berdab,artinya jika kita memilki Tuhan pasti punya rasa kasih dan cinta terhadap sesama, dan ditambah kalau kita benar- benar memiliki kemanusiaan yang adil dan berdab, setidaknya segala tindakan didalam negara Indonesia harus beradap, artinya tidak keluar dari asas ketuhanan yang maha esah, dan kemanusia yang adil dan beradab."Bayangkan sajah oleh anda seandainya ada sodara anda, yang tertipu oleh sesorang buat membawakan barang oleh sebab keluguhannya dan kepolosannya, segalanya tidak ditanya dulu barang langsung di bawa, ternyata isinya naekoba, dan ditangkap setelah itu dikenai hukuman mati.seperti apa rasanya.?".Okey pasti mendengar seperti itu anda akan kesal.Jika itu jawabnya saya setuju.Lantas jika hal itu terjadi, apa yang harus anda buat untuk membela Hak orang yang terpidana mati tadi.? Okey tinggalkan dulu perumpamaan tadi kembali kepada persolan Hukuman mati yang berlaku di Indonesia.selama yang dihukumnya adalah benar-benar dia orang yang sudah sangant membahayakan buat negara, saya setuju, seperti teroris, bandar narkoba yang sudah menjual produknya didalam Negara Indoesia ,para pelaku koroptor, juga para politisi yang membuat kekacauan dalam negara dan bagi kalangan penjahat yang sadis. Tetapi jika hanya sebatas kurir narkoba miskin atau hanya pencundang dikenakan hukuman mati sepertinya tidak seimbang, dan jika itu bisa terjadi setidaknya semua hakim di Indonsia perlu diteliti kembali begitu juga semua jaksa seIndonesia perlu banyak belajar lagi teori pendalaman sebuah perkara.Cetus Andri. Dia juga menambahkan seharusnya semua barang bukti perlu dihitung kembali, apakah seluruh barang bukti narkoba itu "tetap itu,sesuai jumlah aslinya atau mungkin ada yang berceceran,artinya jangan samapai setelah barang bukti itu diamankan ternyata dapat beredar.seandainya barang bukti bisa beredar bisa dibayangkan.? oleh sebab itu saya juga berharap bahwa barang bukti itu perlu juga dihitung dimuka umum dan disaksikan oleh kalayak ramai jika akan dimusnahkan, dan juga perlu diuji apakah barang itu masih asli atau telah ditukar.Inilah harapan saya.setelah itu saya juga menilai bahwa segala hakim yang ada di Indonesia ini perlu memiliki mata batin dan juga perlu memiliki panca Indra yang daam,artinya ketika dia mengambil sebut saja keputusan tidak akan melenceng.Yang jelas saya mungkin lebih memperhatikan dari segi kehidupan dan hak kemanuasiaan dan mungkin jika saya mengatakan bahwa hukuman mati tidak setuju ada yang marah, tetapi dengan tegas saya katakan bahwa hukuman mati seharusnya sudah tidak perlu diberlakukan di seluruh dunia jika selama mansia itu masih bisa diperbaiki budi perkertinya. Dan seya menghimbau kepada seluruh paka hukum untuk menyurakan kembali dan buat UN PBB saya minta agar diseluruh dunia ini dapat dihentikan berlakunya hukuman mati.Katanya.

Sabtu, 17 Januari 2015

Andri Luntungan Pengamat International Menilai "Mungkin Hukuman Diraja setan Tidak terdengar Ada Hukam Mati.Bagiamana Dengan Manusia.?"

"Biasanya, orang lebih sering bilah menilai diri-orang lain tetapi diri sendiri jarang sekali dia mau lihat.artinya dia hanya sebatas bercermin untuk melihat wajah dan melihat baju yang digunakan atau melihat jerawat atau juga wajahnya sudah mengeriput." Lantas kapan dia mau bercermin pada dirinya buat menoleh segala perbuatan yang dia lakukan seperti berkata dusta, berkata mengolok-olok orang lain, dan seterusnya,tetapi dirinya sendiri jarang sekali dia mau akui atas segala perbuatan yang dilakukan.Demikian ungkap andri luntungan pengamat Intenational saat dimintai tanggapannya mengenai dijaman sekarang banyak manusia kurang sekali menilai dirinya sendiri.Andri juga menambahkan, bahwa dijaman sekarang atau dijaman dahulu dan dijaman batu, prilaku manusia lebih sering menilai orang lain bukan hal baru tetapi itu sudah b erlaku sejak jaman nene moyang, artinya,orang lebih sering menilai orang ketimbang dia menilai dirinya apakah sudah sempurna atau mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang yang dibicarakan itu,maksudnya sering diantara anda memperguncingkan seseorang,apa dia teman atau siapa saja dengan nada yang tidak mengenakan, seperti anda, mengatakan si gundul menawan diduga banyak uang oleh sebab dia banyak yang ngasih atau istila sekarang gratifikasi,atau uang suap, atau uang pelicin,atau uang sogok dan berbagai istilah,inilah yang sering didengungkan jika anda sedang bersaing dengan sesama teman kerja."Lantas setelah anda mengatakan seperti itu pernakah anda juga dengan jujur mau menceritakan bahwa didalam diri saya juga banyak kesalahan seperti berkata bohong. berpikir kotor,berkata oleh sebab punya kepentingan,atau sebagainya, pernakah seandainya itu terjadi anda katakan pada umun.?. Setidaknya jarang sekali ada orang jahat mau mengakui segala kejahatannya, dan jarang sekali juga ada orang berkata bohong mau mengakui kebohonganny dan jarang sekali ada orang yang berpikiran kotor mau mengakui segala pikiran kotornya dihadapan umum. artinya segala otak manusia yang tidak terbersit kejujuran dan ketulusan untuk menirma dirinya menjadi orang jujur, biasanya jika dia berkata jujur sangant sulit sekali,artinya dia sudah terbiasa bohong,akhirnya terus jadi pembohong.dan bagi yang biasa berpikir kotor dan suka menipu orang dia juga sulit buat bisa menolong orang seandainya dia menolong juga dibalik hasil pertolongannya biasanya terbersit akan memanfaatkan segala kelemahan didalam orang itu.".cetus Andri.Dia juga mengatakan ironis manusia dijaman ini prilakunya seringkali lebih suka menilai orang, dan dirinya sendiri hampir kurang dia mau ketahui, dan anehnya mengapa,orang kurang mau sekali mengakui atas segala perbuatan yang mereka lakukan.? dan aneh sekali manusia yang terbilang mulia dia harus menjatuhkan tatahnya terhadap prilaku yang mendorong dirinya merana terbawa oleh dekadensi moral.persolan manusia kurang mau mengakui perilaku dosa, mungkin hampir merata, bisa tejadi disegala kalangan,artinya dia berbuat bohong kepada si A, mengapa mengakunya justru ketika ditanya si B. seharusnya kalua dia berhong pada si A, diaharus mengakunya pada si A. Inilaha jika dia manusia normal, artinya kalau berhong pada si A. harus minta maafnya pada si A. bukan justru minta maaf pada B.> secara akal sehat dimana saja manusia seandainya dia bersalah pada si A, pasti minta maaf pada si.A. Buka pada si B.Cetus Andri Luntungan.Dan Andri juga menilai bahwa manusia hampir keselurhan disenarero Planet, mulai susut dengan jiwa kejujurannya,artinya mereka berkata selalu saja ada sedikit dicampuri bohong dan ditambah pula didalam pikiran mereka terbersit berbagai pikiran kotor dan kepentingan yang sangant menakutkan bagi umat manusia." Artinya seandainya didalama jiwa manusia hidup sudah tidak lagi terbersit jiwa kemanusiaannya,yang ada didalam dirinya kejam dan sadis, ditambah lagi tidak membayangkan seperti apa jika orang mati terbunuh,? oleh sebab senjata,atau oleh sebab hukum, dan sebagainya, disana nyawa dibiarkan seperti tidak adalagi luang buat merubah dirinya dan hidup,"Sekejam -kejamnya hewan dan sekejam-kejamnya setan dia tidak pernah mau mebunuh setan. lantas seandainya ada manusia akan membunuh manusia/ "pertanyanya setan sesama setan tidak saling bunuh meskipun setan itu prilakunya telah kejam dari setan lainya,tetapi hukum setan tidak terdengar ada setan memponis setan harus dimatikan dengan setan lainya."?.Artinya setan saja seperti masih punya etika hukum apalagi pada mnusia, setidaknya, dia lebih mulia harus, punya jiwa yang ijak dan tidak sadis, seperti diluar setan.artinya setan saja tisak terdengar ada hukuman mati. man mungkin dikalangan manusia ada hukuman mati jelas ini sudah dibahwah hukum setan,secara filasafat, dan tafsiran.katanya.

Desain Andri

Wage growth well short of what was promised from tax reform | TheHill

Wage growth well short of what was promised from tax reform

The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul RyanPaul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).  

During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.

Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.

Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.

Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).

From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:

“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”

The document goes on to say:

“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”

No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.

Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.  

Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.

Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.

Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.

Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.

Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.

Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings

Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Image and video hosting by TinyPic 

Source: Solutionomics

What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.

Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.

Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.

If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.

If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.

Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.

Load Comments (984)
 

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

France declassified a report on Saturday laying out evidence that officials said proves that a chemical attack in Syria last week was carried out by the government of President Bashar Assad.

The report claims that several chemical strikes were carried out in the Damascus suburb of Douma on April 7, and that symptoms experienced by the victims — skin burns, suffocation and other breathing difficulties, among other markers — were consistent with the effects of chlorine gas.

"Reliable intelligence indicates that Syrian military officials have coordinated what appears to be the use of chemical weapons containing chlorine on Douma, on April 7," the report, released by the French Foreign Ministry, reads.

ADVERTISEMENT

The report also states that the Syrian government has carried out a number of chemical weapons strikes since April 4, 2017 — the same day a chemical attack in Syria's northern Idlib province left more than 80 civilians dead.

The U.S. issued an assessment on Friday night pointing to the Syrian government's role in the alleged chemical attacks in Douma.

That report cites "multiple media sources, the reported symptoms experienced by victims, videos and images showing two assessed barrel bombs from the attack, and reliable information indicating coordination between Syrian military officials before the attack."

The assessment also suggests that the Syrian government not only used chlorine in the attack on Douma, but that reported symptoms were also consistent with exposure to sarin, a deadly nerve agent.

The French and U.S. assessments came hours after leaders in Washington, Paris and London authorized "precision strikes" on targets in Syria believed to be associated with the country's chemical weapons arsenal.

Syria and its allies, Russia and Iran, have denied that Assad's government used chemical weapons, and have sought to blame both foreign actors and militant groups for staging the attacks in Douma.

Russia has accused the U.S. and its allies of failing to produce adequate evidence of the Syrian government's role in the chemical attack.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the international chemical weapons watchdog, launched an investigation into the alleged chemical strikes on Douma on Saturday.

The allied strikes on Friday were cast by U.S. officials, not as a punishment for Assad's government, but as a means to eradicate Syria's chemical stockpile and production capabilities.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, the director of the Joint Staff, said Saturday that while the allied attacks dealt a blow to Syria's chemical weapons program, Damascus likely retained "residual" elements of its chemical arsenal.

President TrumpDonald John TrumpInfowars' Alex Jones blasts Trump over airstrikes: 'He's crapping all over us' McCain to Trump: Airstrikes alone won't achieve objectives in Syria Top general: US did not notify Russia on Syria targets MORE and other U.S. officials have said that they are prepared to take further action in Syria, unless Assad's government ceases its alleged use of chemical weapons.

Load Comments (254)
 

Mueller can prove Cohen made secret trip to Prague before the election: report

Special counsel Robert MuellerRobert Swan MuellerSasse: US should applaud choice of Mueller to lead Russia probe MORE’s team has proof that President TrumpDonald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE’s personal lawyer made a secret trip to Prague during the 2016 campaign despite his denial that he'd ever been there, McClatchy reported Friday.

It is not clear why Michael Cohen was in Prague. The claim he visited was originally made in a dossier compiled by former British spy Christopher Steele.

Cohen denied that he'd ever been to Prague "in my life" after the dossier's publication, tweeting a photo of his passport.

McClatchy reported that Cohen entered the country through Germany in August or early September 2016, which does not require a passport stamp.

The dossier claimed that, in Prague, Cohen met with a prominent ally of Russian President Vladimir Putin, Konstantin Kosachev, but it is not clear whether Mueller has evidence of such a meeting.

Koschahev was one of 24 Russian oligarchs slapped with U.S. sanctions earlier this month.

If such a meeting happened, it would be further evidence of ties between Trump associates and Putin. The dossier also claims that Cohen, among others, was deeply involved in a “cover up and damage limitation operation in the attempt to prevent the full details of Trump’s relationship with Russia being exposed.”

Neither Cohen nor Mueller commented on the story to McClatchy.

The report comes on the same day that U.S attorneys confirmed that they are investigating Cohen for criminal activity.

The FBI raided Cohen's office and home on Monday, in part on a referral from Mueller's office. 

 
Quantcast
France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks
READ NEXT: France issues report detailing evidence of Assad role in chemical attacks

tes

tes01

UN Women | End Violence against Women

desain P.

United Nations News Centre

News by region: Americas


Eric Garner, Michael Brown cases spark ‘legitimate concerns’ about US policing – UN experts

5 December – Grand jury verdicts in the United States which resulted in the decisions to not bring to trial the cases of two unarmed African-American men killed by police forces have sparked “legitimate concerns” regarding policing practices across the country, a group of United Nations human rights experts said today.


US should respond to public demands for greater police accountability – Ban

4 December – In the wake of a grand jury decision in New York yesterday not to indict a police officer in the chokehold death of Eric Garner, an unarmed man, in July, United Nations Secretary General Ban Ki-moon has urged the United States to do “anything possible to respond to demands of greater accountability.”


UN rights experts call on US to commute death sentence of mentally ill prisoner

2 December – Two United Nations human rights experts today urged the United States Government and the authorities in Texas to halt the execution of Scott Panetti, a prisoner with proven psychosocial disabilities, due to be carried out on 3 December.


Paraguay: UN expert concerned over indigenous peoples’ rights to land, resources

1 December – The United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples identified a number of ongoing challenges remaining in Paraguay as she ended an eight-day official visit to the country on Friday.


UN rights experts urge US President Obama to release report on CIA torture allegations

26 November – The United States must rise to meet the high human rights standards it has set for itself and others around the world, a group of United Nations human rights experts urged today, as they called on President Obama to support “the fullest possible release” of a report detailing Central Intelligence Agency (CIA) interrogation practices.


UN rights chief concerned over 'disproportionate' killings of African-Americans by US police

25 November – The decision by a Grand Jury in Missouri to absolve a police officer for the fatal shooting of an African-American teenager has spotlighted broader concerns about institutionalized discrimination across the United States, the top United Nations human rights official said today.


Haiti: UN mission chief urges calm, respect for rights in wake of protests

25 November – Amid rising tensions Port-au-Prince and other key Haitian cities in the wake of last month’s delayed elections, the top United Nations official in the country deplored the violence that recently caused injuries among demonstrators and called on all sides to respect the right to free expression while also avoiding any recourse to violence.


Mexico: UN rights office notes ‘deep concerns’ over case of missing students

14 November – The United Nations Human Rights Office (OHCHR) today cautioned against jumping to conclusions regarding the “complex and ongoing” investigation into the disappearance of 43 students in Mexico, amid reports that a number badly burned bodies have been recovered from sites in Guerrero state.


13 November – The top United Nations coordinator for cholera response in Haiti says support for initiatives to combat the disease has been “disappointing,” noting that while it may be possible to eliminate cholera in about a decade, at the current rate of funding, it would take more than 40 years to do the job.
UN rights office voices concern over Dominican Republic’s ruling on regional court

7 November – The United Nations human rights office today voiced deep concern about a recent Dominican Constitutional Court’s ruling that the country’s recognition of the competence of the Inter-American Court of Human Rights is unconstitutional.


<
This Week at the UN - Friday, 5 December 2014

Newsmakers

  • Amina J. Mohammed
  • Amina J. Mohammed

    ...by 2030 we can end poverty, we can transform lives and we can find ways to protect the planet while doing that.

    More »



UN Women | End Violence against Women


Headlines at a glance

7 December

'We will provide whatever is needed', UN pledges response to Philippines typhoon

Somalia: UN Envoy 'appalled' by deadly terrorist attacks in Baidoa, calls for political unity


5 December

Half a million displaced in eastern Ukraine as winter looms, warns UN refugee agency

UN chief scores goal for peace in football game to mark 'Christmas Truce' of 1914

DR Congo: UN refugee agency concerned at sudden closure of displaced persons camp

Indian Ocean: UN warns of uptick in clandestine migration despite ‘horrific’ dangers

‘Dark day for justice’ says ICC Prosecutor, dropping charges against Kenyan President

UN report urges more funds for climate change adaptation, warns on temperature rise

World must do 'whatever it takes' to ensure recovery of Ebola-affected countries – Ban

‘Turning blind eye not a solution’ to Mediterranean migrant crisis – UN rights expert

UN relief agencies prepare emergency response as typhoon approaches Philippines

‘Humane impulse to assist’ leads to enriched life, UN chief says on global Volunteer Day

Central African Republic: UN chief says security fragile, calls for vote by August 2015

Eric Garner, Michael Brown cases spark ‘legitimate concerns’ about US policing – UN experts

Wage growth stagnant in developed countries, slow worldwide – UN labour agency

Spotlighting humanity’s ‘silent ally,’ UN launches 2015 International Year of Soils


4 December

Ban appoints new Under-Secretary General for Communications and Public Information

Amid fresh violence in Libya, UN mission urges all parties to give dialogue chance to succeed

Kenya: UN says uptick in violence linked to rising inter-communal tensions

US should respond to public demands for greater police accountability – Ban

Ban condemns deadly terrorist attacks in Grozny

UN political chief urges revamped approach to boosting development in Afghanistan

Senior UN relief official describes “bleak” situation in South Sudan after a year of conflict

Yemen: Security Council condemns deadly bombing at Iranian Ambassador’s residence

Darfur: UN peacekeeping chief warns Security Council of region’s ongoing insecurity, violence

Road to Dignity by 2030: UN chief launches blueprint towards sustainable development

Food prices, stable for third straight month, appear to have ‘bottomed out’ – UN

Israel’s demolitions of Palestinian homes undermine ‘already fragile situation’ – UN


3 December

UNESCO chief calls for ‘protected cultural zones’ in war-torn Iraq, Syria

At ‘crossroads,’ humanitarian system must engage earlier, more systematically – UN deputy chief

Ebola: UN special envoy appeals to Liberians to remain vigilant, sustain response

UN health agency issues new guidelines on treating, preventing cervical cancer

At UN-backed conference, Ban urges greater industrial safety standards against accidents

South Sudan shaken by ‘sustained’ fighting as political crisis continues – UN

Iconic image spotlighting plight of Palestine refugees, illuminates UN headquarters

Ending violence against women calls for legally binding global standard – UN expert

2014 set to be hottest year on record, warns UN weather agency

UN torture prevention body highlights States’ duty to allow access detention centres

Somalia: UN ‘outraged’ by deadly terrorist car bomb attack in Mogadishu

UN agency launches social media campaign to bring urgent food aid to Syrian refugees

On world Day, Ban spotlights how technology can improve life for 1 billion persons with disabilities


2 December

At Harvard, UN chief urges global community to confront world’s existential threats

Ban deplores deadly terrorist attack against civilians in north-eastern Kenya

UN envoy welcomes deal between Iraqi, Kurdish region on oil, finances

Ebola: World Bank reports economic impact in worst-hit countries to exceed $500 million in 2014

Great Lakes Envoys outraged by spate of civilian massacres in eastern DR Congo

Cambodia: UN refugee agency voices concern over possible deportation of Montagnards

UN rights experts call on US to commute death sentence of mentally ill prisoner

South Sudan: UN chief stresses support for independence and sovereignty

UN rights office voices alarm over increasing polarization in Egypt amid protests

On Day to Abolish Slavery, UN urges end to modern-day scourge trapping 21 million


1 December

Ghana teams up with UN-backed alliance in move towards cashless economy

Paraguay: UN expert concerned over indigenous peoples’ rights to land, resources

UN recognizes achievement of thirteen countries in eradicating hunger ahead of 2015-deadline

Lima conference set to ‘write history’ ahead of 2015 climate deadline, UN official says

Letter-post still key revenue-maker for world’s postal services – UN agency

Lebanon: Ban appoints Special Coordinator as country continues to face political vacuum

Violence in Iraq kills at least 1,232 people in November – UN

Darfur: African Union-UN mission launches campaign against recruitment of child soldiers

Syria: UN forced to suspend food aid, warns of 'disastrous' impact as winter nears

World AIDS Day: UN, urban leaders endorse ‘fast track’ to ending epidemic by 2030


29 November

Ban condemns 'horrific' bombing of mosque in northern Nigeria


28 November

Emergency declared in Gaza following severe flooding – UN

UN refugee agency welcomes adoption of civil registration declaration in Asia-Pacific

Ebola: UN health agency advises male survivors to abstain from sex for 3 months

UN official sees upcoming Lima climate talks as ‘stepping stone’ for universal treaty

Deadly Boko Haram attack forces thousands to flee Nigeria for Niger – UN

'The world is on the side of those who are involved in this fight' against Ebola – UN envoy

Development cooperation in Mediterranean can help stem tide of forced migration – UN agency

Afghanistan: Security Council condemns attack on UK embassy vehicle

Botswana: UN expert calls for renewed 'nation-building' to celebrate rich diversity

Ahead of World AIDS Day, UN children's agency urges more investment, access to treatment


27 November

Structural reforms can help poorest countries break 'vicious' economic circle – new UN report

New UN-backed open-source tool will support community resilience-building


26 November

Ebola: UN crisis response mission opens new office in Mali

UN chief appoints panel on creating ‘technology bank’ for world’s poorest nations

Ritual dancing, bread-making among cultural practices added to UN heritage list

INTERVIEW: former UN official urges more transparent process to select Secretary-General

DR Congo: Security Council condemns massacres of civilians, attacks on peacekeepers

'Profoundly concerned' over violence in Libya, Security Council warns of possible sanctions

Obesity-related cancers on rise, especially in developed countries – UN

Kyrgyzstan: UN rights experts urge Parliament to withdraw anti-gay bill

UN rights experts urge US President Obama to release report on CIA torture allegations


25 November

Ban voices ‘deep concern’ over eruption of violence in Libya; urges return to dialogue

Sanctions are ‘effective’ method to build global stability, Security Council told

Syria: humanitarian efforts falling short, UN relief chief warns, calling for end to violence

Ebola: December 1 target for response may not be met in some areas of West Africa, UN reports

International community has duty to protect minorities, UN deputy chief tells Geneva forum

As number of South Sudanese refugees grows, UN relief official urges support to Ethiopia

UN rights chief concerned over 'disproportionate' killings of African-Americans by US police

UN sounds alarm to end ‘global pandemic’ of violence against women

Timor-Leste: UN expert warns dismissal of judicial officials may have ‘chilling effect’

Security Council extends UN mission in South Sudan through May 2015

Haiti: UN mission chief urges calm, respect for rights in wake of protests

Security Council extends UN Guinea-Bissau office for three months

UNESCO chief denounces murder of Somali radio journalist

Israel’s demolition of Palestinian homes ‘contrary to international law,’ UN experts warn

desain baru

Latihan Skrip

    !-- Lead Items --> !-- END Video Items -->
    Gavin Crowden World Vision UK

    Commonwealth summit grand stage for UK PM May to end slavery

    If May can influence other leaders to join her to end this abuse, she will certainly be building a legacy of which she can rightly be proud
    Ruwani Dharmakirthi CARE International

    "If there’s no war today, there’s war tomorrow”

    “DRC will never have peace – if there’s no war today, there’s war tomorrow.”
    href="/item/20180322143131-5xd62/">
    The Road to the Ring - Swapping gangs for boxing in Medellin

    Climate

    We focus on the human and development impacts of climate change. more
    Mohamed Adow Christian Aid - UK

    African leaders must remember who they serve at climate talks

    Silence is not an option for African leaders at this week's climate talks on shipping