Pungli-Pungli,"lagi-lagi pungli," atau minta-minta,pada pemborong bukan rahasia lagi. demikian rekan pemborong yang merasa mendapat perlakuan dirinya harus membayar kewajiban jika akan mendapatkan proyek.Prilaku para aparat, didinas PU, atau tarkim, juga didinas lainya, yang memiliki kegiatan proyek fi kabupaten Tasikmalaya Dan Kota Tasikmalaya, biasanya para rekanan ada juga harus setor dimuka, dari nilai kontrak sebesar 7% bahkan bisa juga lebih atau sampai 10 %, diluar PPN dan PPH. Rekanan pemborong hanya berani berkata dengan cara bisik -bisik, oleh sebab jika mereka berkata terlalu keras dan terdengar oleh oknum kariawan disana, dikawatirkan mereka akan dilaporkan pada kepala dinas dan akhirnya sulit buat bisa mendapat kegiatan di tempat itu.Ungkap para pemborong yang engan disebut jati dirinya. Para pemborong ini juga mengatakan, bahwa para kabit di dinas PU dan Tarkim, mereka rata dengan berani meminta uang, dimuka, apa proyek DAK, Baprov, dan proyek lainya."Ironmisnya, bahwa di setiap-tiap dinas, dibenarkan adanya para Pemborong yang dekat dengan Kepala daerahnya, bisa memonopoli Proyek.Dan setiap pemborong diwajibkan terdahulu menyetor, atau harus memberikan uang pelicin, pada orang dekat Kepala daerah itu,dan setelah itu disana baru para pemborong akan bisa mendapatkan proyek. Cetus Yuthis." Ditempat yang lain kepala dinas PU, saat dimintai keterangan pada hari senen,18-1-2016, dikantornya kepala dinas itu tidak ada ditempat, menurut setaf disana bahwa kepala dinas sedang berada diluar kantor atau ke daerah, dan pulangnya belum tentu dan ditempat ruangan Kabit jalan dan jembatan saat Online menemui,ternyata ruangannya kosong, dan salah satu stafnya mengatakan bahwa bapak kabit sedang ke jakarta, dan katanya belum tentu juga pulangnya. Dan menurut berbagai kalangan yang berada sedang makan dikantin, saat online menanyakan,"Jam berapa saja kepala dan kabit suka ada di kantor, jawab mereka bahwa kepala dinas dan kabit hampir jarang sekali terlihat masuk kantor dan mereka sepertinya lebih sibuk ke jakarta, kata mereka, dan mereka juga mengatakan bahwa kabit jalan dan jembatan di PU Kabupaten, hampir tidak pernah terlihat ada diruangannya, bahkan katanya dia lebih sering ke bandung dan jakarta. Sementara itu Online mencoba juga menemui kepala dinas PU kota, Tasikmalaya, disana juga suasana kantor PU, Kota tasikmalaya seperti sepi dan yang terlihat hanya staf yang sedang santai -santai diluar, ketika online bertanya pada staf itu, "bapa kepalla dinas ada,? jawab setaf itu bahwa bapak tidak ada, katanya lagi kelapangan, dan beberapa pemborong yang kebnetulan berada disana mengatakan, dan beratanya kepada online, Anda dari mana,? dan anda siapa, jawab online, saya dari media online, para rekanan itu mengatakan kebetulan, dan saya akan memberikan sumber informasi, bahwa di kantor ini banyak sekali pungutan,yang dilakukan oleh kabit jalan dan jembatan. Pungutan itu biasanya terjadi disaat akan mengambil kontrak, atau disaat akan terlihat seorang pemborong mendapat proyek, dan pungutan itu dilakukan oleh kabit, dan kadang -kadang dengan berani kabit itu meminta, 7% dari nilai kontrak atau terkadang bisa juga sampai 10%, dan ironisnya, disini ada juga orang yang dekat walikota yang dapat memonopoli proyek. Jika ingin membuktikan coba dulu anda menjadi pemborong disana akan dapat membuktikan, cetus As. Dan tidak sedikit juga di tempat ini ada oknum- oknum yang berani meminjam uang, dengan menjajikan akan memberikan proyek, namun ironisnya uang dikasih kegiatan tidak ada. Akhirnya rekanan terkena timpu. " Berbagai sumber yang terkena tipu mengatakan, bahwa adanya para kabit menyalah gunakan jabatan bukan hal yang baru, dan saya juga terkena tertipu hampir 300, 000,000, juta, dan sampai saat ini proyeknya tidak ada, ini terjadi didinas kesehatan kota tasikmalaya.Cetus juru bicara gunardi, Berinisial D. Apa yang dikatakan mereka semua ternyata mendekati kebenaran, hsil pemantauan, online di Kabupaten dan Kota Madia Tasikamalaya, disana terlihat para pemborong seperti lagi sedang benego dengan para orang dekat walikota, dan jugga di kabupaten, disana juga terlihat bahwa kepala daerah membuat TIM, ada istilah dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9, inilah tim mereka dari satu sampai sembelan, dan orang inilah yang akan turun jika bupati atau walikpta diganggu. Dan aparat seperti polisi, kodim dan lanut brigif, sepertinya mengetahui keberadaan mereka, tetapi mengapa belum punya keberanian buat menguntit, dan jika perlu selidiki terus tim, ini mengapa bisa ada.?. Online mencoba juga menghubungi walikota Tasikmalaya, menurut stafnya wali kota lagi sibuk, dan tiidak ada di ruangan, sementara itu begitu juga bupati Kabupaten, menurut setafnya bupati belum mengantor dan belum juga dilantik. (Roby Jakarta,)
The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President Trump
Donald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul Ryan
Paul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).
During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.
Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.
Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.
Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).
From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:
“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”
The document goes on to say:
“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”
No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.
Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.
Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.
Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.
Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.
Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.
Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.
Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings
Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.
Source: Solutionomics
What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.
Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.
Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.
If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.
If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.
Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar