"seandainya dalam kegiatan pemerintah mampuh membuat kemajuan mendongkrak berbagai ketertinggalan desa juga lemahnya keberadaan desa untuk menyusun asministrasi desa juga pertumbuhan warga ditambah juga menahan urbanisasi warga desa menuju kota,apa ke kota kecil dan kota besar, setidaknya warga desa akan tetap berada didesa mereka." Demikian Andriluntungan pengamat international mengatakan siang ini pada online saat ditanya mengenai masalah urbanisasi warga desa menuju kota. Andri juga mengatakan, persoalannya sekarang di indonesia masih ada juga desa yang tertinggal keberadaanya, apa mengenai pertumbuhan ekonominya juga peluang buat mereka bisa menopang hidup didesanya seperti tidak ada, apa dia menjadi buruh tani, atau menjadi kuli, didesa mereka, sepertinya kurang tersedia didesa tertinggal itu, akhirnya tidak sedikit warga desa yang tertinggal itu harus mencoba lari dari desanya belajar mengadu nasip di kota lainya.Apa mereka kekota provensi, kabupaten, kecamatan, atau mereka mencoba lari ke jakarta dengan modal keberanian belaka, artinya mereka merantau kesana dengan modal alakadarnya, apa saat mereka sampai disana hanya menjadi kuli panggul, menjadi kuli dipasar, atau mungkin juga menjadi pelayan,atau bisa juga menjadi pemulung. Inilah yang mereka bisa lakukan. katanya. Dan andri juga menilai, mengapa banyak warga desa diberbagai indonesia, mereka harus juga menjadi TKI, keluar, seperti ke Arab, malaisya. singapor, dan keberbagai negara diluar Indonesia oleh sebab mereka melihat bahwa hidup didesa tidak ada peluang buat bisa menampung mereka akhirnya dengan modal keberanian mereka mencoba membuang diri ke-negara lainnya."meskipun mereka tidak punya keterampilan yang diharapkan, apa mengenai pendidikan, mengenai keahlian juga berbagai keterampilan lainnya. Seandainya disetiap desa disana oleh bupati dan gubernurnya diberikan sebuah juknis atau sebuah petunjuk bahwa setiap desa harus bisa memberikan peluang kerja bagi warganya setidaknya warga desa sedikit sekali akan meninggalkan desanya. terlepas semua itu mungkin bagi desa tertinggal semua orang atau keberadaan mereka setidaknya serba tertinggal, lantas bagaimana caranya agar desa-desa yang tertinggal ini dibenahi agar tidak tertinggal?" Ungkkap Andri. Dia juga menambahkan seandainya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa membuat kebijakan untuk dapat mendongkrak bagi desa tertinggal setidaknya akan bisa merubah desa itu. sekarang tinggal bagaimana, semua eleman negara indonesia bisa memikirkan bagi desa tertinggal buat bisa dibantu dan jadikan desa tertinggal untuk keluar dari ketertinggalannya.Katanya, apa yang diktakan andri mendapat sambutan dari Mentri desa Marwan Dalam tulisannya Mentri Mengatakan
- Untuk mempercepat pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan, perlu adanya koordinasi dan sinergi lintas pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perdesaan dianggap penting dilakukan. Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyambut baik inisiatif dari pemerintah Kota Tual untuk menyelenggarakan Expose dan Expo Pembangunan Kota Tual Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Selasa (29/9).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi pemerintah kota Tual yang telah menjadikan pembangunan desa sebagai fokus utama pembangunan daerah, yang berarti memiliki visi dan program yang selaras dengan Kementerian Desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia dari pinggiran, dan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.
“Pembangunan inklusif harus dipahami pertama sebagai proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan, kedua pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat,” ujar Menteri Marwan dalam sambutannya dalam Pembukaan Expose Pembangunan Kota Tual.
Menurut Menteri Marwan, pembangunan inklusif juga bisa mendorong pertumbuhan yang memiliki basis luas dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. “Jadi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Ada tiga komponen utama dalam pembangunan yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat, yaitu; kecukupan, jati diri serta kebebasan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan mengungkapkan telah memperoleh informasi bahwa Pemerintah Kota Tual telah memulai pembangunan ekonomi desa dengan melatih aparatur pemerintah kota, aparatur Pemerintah Desa dan melatih tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan agar dapat mempercepat pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
“Peningkatan kapasitas SDM perdesaan merupakan motor untuk mewujudkan desa madani yang produktif dan dinamis. Pemerintah Kota Tual melalui Gerakan Ekonomi Masyarakat Maren (GEMAR) telah memadukan upaya revitalisasi pembangunan desa dengan penignkatan SDM perdesaan, menumbuhkan kewirausahaan masyarakat desa, membangun produk unggulan desa dan membangun kelembagaan ekonomi yang mengakar di masyaraakat,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kota Tual di masa lalu pernah menjadi bagian dan Ibu Kota dari Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, kota ini pun mandiri menjadi kotamadya.
Sejak saat itu, Kota dengan 5 kecamatan, 3 kelurahan, 27 desadan 11 dusun menggeliat memacu diri untuk terus berkembang. Kota yang disebut sebagai kota kepulauan karena wilayah daratan yang terdiri atas 66 buah pulau-pulau kecil, dengan luas daratan hanya ± 352,29 km² (1,84%), dan lautan ±18.743,55 km² (98,16%) pun menjanjikan sebuah potensi masa depan yang cerah.
Kerjasama antara Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama dengan Pemerintah Kota Tual yang mengadakan ekspose dan expo Kota Tual,bertujuan untuk membedah potensi yang ada dan pembangunan yang tengah berlangsung di Kota Tual dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar